Pasar Bebas Tak Cocok untuk Indonesia
Rabu, 11 Mei 2016 - 08:28 WIB
Pasar Bebas Tak Cocok untuk Indonesia
A
A
A
SURABAYA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan seharusnya Indonesia menerapkan ekonomi kerakyatan, dimana ada perlakukan khusus bagi masyarakat ekonomi lemah yang mendorong mereka untuk bertumbuh. Dia juga menilai pasar bebas bebas tidak cocok dengan Indonesia, lantaran mayoritas masyarakat masih belum mapan.
“Untuk yang belum mapan kita harus bantu supaya bisa tumbuh lebih cepat. Sehingga mereka cepat naik kelas. Ini perjuangan Partai Perindo yang paling utama,” katanya saat melantik 163 pengurus DPRt Partai Perindo se-Kota Surabaya di Surabaya, Jawa Timur.
HT menerangkan bila tidak segera mengganti strategi, maka kesenjangan di Tanah Air akan makin lebar dan negara tidak akan mengalami kemajuan. Menurutnya dalam pasar bebas hanya satu aturan berlaku untuk semua. Artinya yang lemah akan langsung berhadapan dengan yang kuat dalam hal finansial, pengalaman dan lain sebagainya.
Akibatnya yang lemah akan semakin tertinggal serta kesenjangan kian melebar. HT mencontohkan bagaimana China menerapkan aturan yang berbeda untuk masyarakat yang belum mapan. Selama 30 tahun China menerapkan hal itu, dan hasilnua kini Negeri Panda -julukan China- itu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Bahkan orang yang memiliki kekayaan sebesar USD1 juta ke atas paling banyak di China. Sebaliknya di India yang sebelumnya dijajah Inggris dan menerapkan pasar bebas menyebabkan distribusi ekonomi di India tidak merata. Dimana yang kaya menjadi sangat kaya, tapi yang miskin sangat banyak jumlahnya dan kesenjangan sosial sangat lebar.
(Baca Juga: HT: Ekonomi Kerakyatan Solusi Tepat Bangun Indonesia)
Pria asal Jawa Timur ini juga menuturkan Indonesia harus maju, karena dengan begitu negara mampu membantu masyarakat yang tidak mampu. Sehingga masyarakat yang lemah secara financial juga tetap bisa mendapatkan pendidikan yang bagus tanpa biaya yang mahal atau juga bisa gratis hingga perguruan tinggi, begitu juga kesehatan yang layak, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.
“Pendidikan itu penting, Indonesia dengan penduduk 250 juta jiwa, seharusnya produktivitasnya tinggi. Namun Indonesia produktivitasnya rendah. Kalau ekonomi kerakyatan di lakukan akan mempercepat Indonesia menjadi negara maju,” pungkasnya.
“Untuk yang belum mapan kita harus bantu supaya bisa tumbuh lebih cepat. Sehingga mereka cepat naik kelas. Ini perjuangan Partai Perindo yang paling utama,” katanya saat melantik 163 pengurus DPRt Partai Perindo se-Kota Surabaya di Surabaya, Jawa Timur.
HT menerangkan bila tidak segera mengganti strategi, maka kesenjangan di Tanah Air akan makin lebar dan negara tidak akan mengalami kemajuan. Menurutnya dalam pasar bebas hanya satu aturan berlaku untuk semua. Artinya yang lemah akan langsung berhadapan dengan yang kuat dalam hal finansial, pengalaman dan lain sebagainya.
Akibatnya yang lemah akan semakin tertinggal serta kesenjangan kian melebar. HT mencontohkan bagaimana China menerapkan aturan yang berbeda untuk masyarakat yang belum mapan. Selama 30 tahun China menerapkan hal itu, dan hasilnua kini Negeri Panda -julukan China- itu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Bahkan orang yang memiliki kekayaan sebesar USD1 juta ke atas paling banyak di China. Sebaliknya di India yang sebelumnya dijajah Inggris dan menerapkan pasar bebas menyebabkan distribusi ekonomi di India tidak merata. Dimana yang kaya menjadi sangat kaya, tapi yang miskin sangat banyak jumlahnya dan kesenjangan sosial sangat lebar.
(Baca Juga: HT: Ekonomi Kerakyatan Solusi Tepat Bangun Indonesia)
Pria asal Jawa Timur ini juga menuturkan Indonesia harus maju, karena dengan begitu negara mampu membantu masyarakat yang tidak mampu. Sehingga masyarakat yang lemah secara financial juga tetap bisa mendapatkan pendidikan yang bagus tanpa biaya yang mahal atau juga bisa gratis hingga perguruan tinggi, begitu juga kesehatan yang layak, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.
“Pendidikan itu penting, Indonesia dengan penduduk 250 juta jiwa, seharusnya produktivitasnya tinggi. Namun Indonesia produktivitasnya rendah. Kalau ekonomi kerakyatan di lakukan akan mempercepat Indonesia menjadi negara maju,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
