Cukai Kemasan Plastik Banjir Penolakan, Kemenkeu Kaji Ulang

Selasa, 17 Mei 2016 - 18:41 WIB
Cukai Kemasan Plastik...
Cukai Kemasan Plastik Banjir Penolakan, Kemenkeu Kaji Ulang
A A A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan masih mengkaji lebih jauh terkait soal pungutan cukai untuk produk plastik dan turunannya. Sementara terkait banyaknya penolakan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara memaklumi kondisi tersebut dan akan mengajak bicara para pengusaha dan asosiasi terkait.

"Kemarin ada yang nolak, tapi bukan cuma yang menolak yang kita dengarkan. Mereka yang setuju juga akan diajak bicara, kita dengarkan semuanya. Saat ini sedangkan dikaji, apalagi plastikan dianggap sebagai produk yang berdampak buruk ke lingkungan. Jadi kita ingin supaya penggunaannya dikendalikan," jelas dia di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

(Baca Juga: PHK Hantui Industri Mamin jika Plastik Kemasan Dikenai Cukai)

Dia mengklaim kebijakan cukai produk plastik tersebut telah mendapatkan dukungan dari para praktisi pemerhati lingkungan. "Mereka setuju dan kita minta masukan dari mereka juga. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyiapkan kajiannya. Kita tunggu saja semuanya," lanjutnya.

Namun demikian dia menyampaikan belum bisa mengumumkan berapa persen cukai yang akan dikenakan beserta potensi penerimaan untuk negara. Menurutnya Kemenkeu dan Bea Cukai akan melakukan konsultasi lebih dulu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Belum tahu. Karena kita harus konsultasi dulu dengan DPR dan tentu nanti akan ada kenaikan dari sisi penerimaan. Tapi biasanya penerimaan dari sisi ini tidak akan terlalu besar," pungkasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pandemi Tak Halangi...
Pandemi Tak Halangi Bea Cukai Rintis Kawasan Industri Tembakau
Cukai Naik, Kemenkeu...
Cukai Naik, Kemenkeu Prediksi Produksi Rokok Turun 3,3 Persen
Tarif Cukai Plastik...
Tarif Cukai Plastik Belum Bisa Jalan Sebelum Ada PP
Pertama di Indonesia,...
Pertama di Indonesia, Perusda Soppeng Kantongi Izin Kawasan Industri Hasil Tembakau
Hanya 3 Obyek Cukai...
Hanya 3 Obyek Cukai di Indonesia Selama Puluhan Tahun, Saatnya Perluasan
Menimbang Roadmap Kebijakan...
Menimbang Roadmap Kebijakan Industri Hasil Tembakau
Berita Terkini
Janji Manis Ledakan...
Janji Manis Ledakan Ekonomi Piala Dunia 2026, Awas! Tensi Geopolitik Bisa Bikin Zonk
12 menit yang lalu
Finnet dan Kemenhub...
Finnet dan Kemenhub Kolaborasi Percepat Digitalisasi Pembayaran Layanan Maritim
20 menit yang lalu
MPMX Bekali Wirausaha...
MPMX Bekali Wirausaha Disabilitas dengan Literasi Keuangan dan Digital
35 menit yang lalu
Pertamax Naik Picu Migrasi...
Pertamax Naik Picu Migrasi Besar-besaran ke Pertalite, Subsidi BBM Jebol?
44 menit yang lalu
Canangkan Sensus Ekonomi...
Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR
1 jam yang lalu
LM FEB UI Tekankan Pentingnya...
LM FEB UI Tekankan Pentingnya Merekayasa Human Performance di Era AI
1 jam yang lalu
Infografis
Libur Lebaran 28 Maret-1...
Libur Lebaran 28 Maret-1 April 2025, Waspadai Banjir Rob Jakarta
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved