Nias Terancam Krisis Listrik Lagi, Bos APR Bikin Surat Terbuka

Rabu, 18 Mei 2016 - 19:23 WIB
Nias Terancam Krisis...
Nias Terancam Krisis Listrik Lagi, Bos APR Bikin Surat Terbuka
A A A
JAKARTA - Kepulauan Nias, Sumatera Utara bulan lalu mengalami krisis listrik yang cukup parah hingga mengakibatkan wilayah tersebut gelap gulita selama hampir 12 hari. Listrik di wilayah tersebut mati sejak 1-13 April 2016 karena sengketa jual beli listrik antara PT PLN (Persero) dengan pemilik PLTD American Power Rent (APR).

Kondisi listrik di Nias mulai normal sejak Selasa (12/4/2016) setelah sengketa jual beli listrik antara PLN dengan APR terselesaikan oleh mediasi Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Namun, kini Nias terancam krisis kembali. Pasalnya, sengketa jual beli listrik antara PLN dan APR ternyata belum selesai.

Dalam surat terbuka untuk rakyat Nias, APR Energy mengungkapkan bahwa krisis listrik di Nias berpotensi terjadi lagi lantaran PLN tak kunjung menyelesaikan pembayaran jual beli listrik kepadanya. Berikut petikan surat terbuka APR Energy untuk rakyat Nias yang beredar di kalangan wartawan, Rabu (18/5/2016):

Surat Terbuka kepada Rakyat Nias

Para penduduk dan pemillik usaha di Nias yang terhormat,

Sejak tahun 2013, APR Energy telah bekerja untuk memberi anda pasokan listrik yang dapat diandalkan.

Sayangnya, PLN belum membayar tagihan-tagihan kami. Perusahaan itu tidak menghormati kontrak dengan kami. Tetapi PLN terus mengumpulkan uang dari penduduk Nias untuk listrik yang mereka gunakan.

Oleh karena perilaku PLN ini, kami tidak dapat meneruskan beroperasi di Pulau Nias-atau di mana pun di Indonesia. Pada akhir Mei, kami akan secara permanen menutup pembangkit listrik kami yang berkekuatan 20 MW.

Meskipun kami akan pergi, kami ingin melindungi rakyat Nias dan memastikan anda mendapatkan listrik. Itu sebabnya kami telah menawarkan untuk menjual pembangkit listrik kami di Nias kepada PLN.

Sayangnya, PLN belum menanggapi tawaran kami.

Harap dipahami bahwa keputusan kami untuk meninggalkan Nias tidaklah mudah diambil. Kami menyesali dampak yang akan ada dengan menutup pembangkit listrik kami. Tetapi kami juga sebuah usaha yang memiliki karyawan yang bekerja agar mereka dapat menyokong keluarga mereka. Jika kami tidak dibayar, kami tidak dapat membayar karyawan kami, dan mereka adalah kewajiban kami yang paling penting.

Oleh karena PLN telah menolak untuk membayar tagihan kami dan untuk menghormati kewajibannya menurut kontrak dengan kami, APR Energy tidak memiliki pilihan lain kecuali meninggalkan Nias pada akhir Mei.

Hormat kami,

John Campion
Ketua dan Chief Executive Officer
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Alasan PLN Matikan Listrik...
Alasan PLN Matikan Listrik Pelanggan saat Hujan Deras
Viral, Tiang Listrik...
Viral, Tiang Listrik Berdiri di Tanah Warga, Mau Dipindah PLN Minta Rp12,6 Juta
Kompor Induksi Buat...
Kompor Induksi Buat Hidup Jadi Lebih Praktis, Nyaman dan Hemat
Ratusan KK di Kabupten...
Ratusan KK di Kabupten Muara Enim Hidup Tanpa Listrik
PLN Siap Jalankan Keputusan...
PLN Siap Jalankan Keputusan Pemerintah Berikan Stimulus Listrik
2.415 Keluarga Kini...
2.415 Keluarga Kini Nikmati Listrik Berkat Donasi Pegawai PLN
Berita Terkini
Libur Sekolah 2026,...
Libur Sekolah 2026, Tarif Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 21,9%
29 menit yang lalu
Hindari Selat Hormuz!...
Hindari Selat Hormuz! India Diam-Diam Gandeng Rusia Buka Jalur Es Ekstrem
1 jam yang lalu
Energi Menjadi Medan...
Energi Menjadi Medan Perang AS-China di Abad Ini
11 jam yang lalu
PLN EPI Targetkan Pengembangan...
PLN EPI Targetkan Pengembangan Bio-CNG Berbasis Limbah Sawit Dukung Transisi Energi
11 jam yang lalu
IHSG dan Rupiah Tertekan,...
IHSG dan Rupiah Tertekan, Pasar Uji Kredibilitas Sistem Keuangan Indonesia
12 jam yang lalu
Redam Sentimen Sell...
Redam Sentimen 'Sell Indonesia', Ini Saran dari Ekonom
12 jam yang lalu
Infografis
Ditantang Bikin Pesawat...
Ditantang Bikin Pesawat Jet Listrik, Beranikah Elon Musk?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved