Kadinda Diminta Datangkan Investor Untuk Pemda
A
A
A
DEPOK - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di daerah diminta untuk lebih meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah guna memajukan perekonomian daerah setempat. Salah satu caranya mendatangkan investor bagi pemerintah daerah alias Pemda.
Dewan Pertimbangan Kadin Daerah (Kadinda) Depok, Ahmad Nasir Biasane mengatakan selama ini peranan Kadin di Depok masih minim.
“Seharusnya Kadinda dapat menjadi posisi strategis bagi daerah. Kadinda juga harus lakukan perkembangan ekonomi dan penyelesaian tenaga kerja lewat kewirausahaaan. Bantu Pemda masukan investasi,” katanya, Senin (23/4/2016).
Nasir menilai banyak program Kadinda saat ini justru mengandalkan program APBD bukan mendatangkan investor menambah APBD. Ia menambahkan sah-sah saja bila Kadinda berpolitik tetapi bersifat politik investasi usaha.
“Pengurus Kadin harus berpikir satu proyek tanpa membebani APBD, bisa kembangkan para pelaku usaha di Depok. Pada periode yang lalu kondisi Kadin itu sendiri enggak bergerak, enggak bunyi. Pikiran terpolarisasi, enggak fokus. Kadin masih bergantung pada proyek APBD. Bukan enggak boleh APBD tetapi harus ada balancing,” ungkap Nasir.
Nasir mengajak anggota Kadin lainnya untuk mendorong investor memutar uang lebih banyak. Ia menilai banyak Kadin di daerah yang juga efektif meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan bersinergi dengan program Pemda.
“Reinvestasi Kadin enggak jalan. Kadin harusnya bersuara keras. Kadin-kadin daerah ada yang cukup bunyi di daerah timur mendatangkan miliaran rupiah, buat pendidikan pembangunan politeknik ataupun di bidang kesehatan. Bagaimana dapat menggenjot dalam membangun networking begitupun untuk potensi wisata,” tutup Nasir.
Dewan Pertimbangan Kadin Daerah (Kadinda) Depok, Ahmad Nasir Biasane mengatakan selama ini peranan Kadin di Depok masih minim.
“Seharusnya Kadinda dapat menjadi posisi strategis bagi daerah. Kadinda juga harus lakukan perkembangan ekonomi dan penyelesaian tenaga kerja lewat kewirausahaaan. Bantu Pemda masukan investasi,” katanya, Senin (23/4/2016).
Nasir menilai banyak program Kadinda saat ini justru mengandalkan program APBD bukan mendatangkan investor menambah APBD. Ia menambahkan sah-sah saja bila Kadinda berpolitik tetapi bersifat politik investasi usaha.
“Pengurus Kadin harus berpikir satu proyek tanpa membebani APBD, bisa kembangkan para pelaku usaha di Depok. Pada periode yang lalu kondisi Kadin itu sendiri enggak bergerak, enggak bunyi. Pikiran terpolarisasi, enggak fokus. Kadin masih bergantung pada proyek APBD. Bukan enggak boleh APBD tetapi harus ada balancing,” ungkap Nasir.
Nasir mengajak anggota Kadin lainnya untuk mendorong investor memutar uang lebih banyak. Ia menilai banyak Kadin di daerah yang juga efektif meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan bersinergi dengan program Pemda.
“Reinvestasi Kadin enggak jalan. Kadin harusnya bersuara keras. Kadin-kadin daerah ada yang cukup bunyi di daerah timur mendatangkan miliaran rupiah, buat pendidikan pembangunan politeknik ataupun di bidang kesehatan. Bagaimana dapat menggenjot dalam membangun networking begitupun untuk potensi wisata,” tutup Nasir.
(ven)