Pemerintah Diminta Batalkan Impor Bawang Merah

BREBES - Pemerintah diminta membatalkan kebijakan impor bawang merah karena stok di tingkat petani masih mampu mencukupi kebutuhan nasional. Kebijakan impor menjelang panen raya dipastikan membuat petani merugi.

Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Juwari mengatakan, petani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan sejumlah daerah lain akan memasuki masa panen pada Juni hingga Agustus.

"Maka tidak tepat kalau kemudian pemerintah melakukan impor bawang merah. Ini kebijakan yang keliru dan menunjukkan pemerintah tidak paham kondisi di lapangan," kata Juwari kepada Sindonews, Rabu (25/5/2016).

Di wilayah Brebes, Juwari menyebut lahan bawang merah yang siap ‎panen pada Juni hingga Agustus mencapai 8.000 hektare. Tiap satu hektare rata-rata bisa menghasilkan 10 ton bawang merah. Sehingga jumlah bawang merah yang dipanen bisa mencapai 80.000 ton. Lahan bawang merah yang siap panen tersebut di antaranya tersebar di Kecamatan Wanasari, Brebes, Larangan, Songgom, dan Losari.

"Jadi stok bawang merah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional termasuk selama bulan Ramadan. Lahan 8.000 hektare itu baru di Brebes, belum di Kendal, Demak, dan daerah lain yang juga akan panen raya," paparnya.

‎Menurut Juwari, selain stok yang masih mencukupi, kebijakan impor bawang merah juga tidak tepat dilakukan saat ini karena harga bawang merah di tingkat petani sedang turun. Jika keran impor dibuka, dipastikan harga semakin anjlok sehingga merugikan petani.

"Saat ini harga di tingkat petani hanya Rp16.000 per kilogram karena stok banyak dan mau panen raya. Kalau impor dilakukan bulan Maret masih wajar karena saat itu petani banyak menanam padi. Ini mau panen raya pemerintah justru impor, jelas menyakiti petani," ujarnya.

(Baca: Pasokan Berlimpah, Distributor Tolak Pemerintah Impor Bawang Merah)

Disinggung terkait harga yang masih tinggi di tingkat pedagang di pasar tradisional, Juwari menyebut hal itu disebabkan pola distribusi dan ulah pihak-pihak tertentu yang mempermainkan harga agar pemerintah membuka keran impor.

‎"Karena itu pemerintah seharusnya mencari siapa pihak yang bermain dan memperbaiki pola distribusi. Pemerintah bisa membuat sistem pergudangan dan manajemen stok. Selama ini itu belum dilakukan. Jangan sedikit-sedikit harga naik terus impor. Kasihan petani," tandasnya.

Juwari melanjutkan, adanya permainan harga tersebut membuat petani tidak bisa menikmati untung kendati harga bawang merah tinggi. Petani kian merana karena hasil panen tidak mampu menutupi biaya yang dikeluarkan selama masa tanam. "Satu hektare biaya yang dikeluarkan bisa sampai Rp90 juta. Salah satunya karena harga benih yang mahal," ungkapnya.