BPK Soroti Mandeknya Proyek Listrik 10 Ribu MW Era SBY
Senin, 30 Mei 2016 - 13:11 WIB
BPK Soroti Mandeknya Proyek Listrik 10 Ribu MW Era SBY
A
A
A
JAKARTA - Mandeknya proyek listrik 10.000 megawatt (MW) yang digagas era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya Jusuf Kalla (SBY-JK) menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alasannya lantaran proyek yang diusung selama 10 tahun sejak 2016 silam itu belum juga rampung secara keseluruhan.
Anggota IV BPK Riza Djalil menerangkan, proyek listrik tersebut tercatat baru mencapai 79,19% atau 7900 MW hingga Mei 2016. Selanjutnya proyek tersebut dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan JK dengan menargetkan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang juga berjalan tidak mulus.
BPK sendiri menilai dalam realisasi program listrik, banyak yang harus diperbaiki oleh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas program tersebut. "Kita sudah lakukan pemeriksaan komperhensif mengenai program 10 ribu MW. Dari pemeriksaan itu banyak hal yang harus diperbaiki, dimana sampai Mei ini baru tercapai 79,19%," jelasnya di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Lantaran rencana proyek pembangkit listrik belum juga teralisasi dengan cepat, meski sudah berganti kepemerintahan. BPK memutuskan ikut mendukung penuh program kelistrikan pemerintah dengan memberikan masukan-masukan apa saja yang harus dilakukan untuk realisasi program tersebut.
(Baca Juga: Sudirman Said Akui Proyek Listrik 35.000 MW Tak Berjalan Mulus)
"BPK mendukung penuh karena sesuai pernyataan Presiden Jokow Widodo, pada April 2016 di Brebes, krisis listrik terjadi dimana-mana bukan hanya di Pulau Nias saja. Untuk itu program ini dipercepat‎," kata dia.
Maka, BPK akan memposisikan prioritasnya sebagai penganalisa jalannya program listrik tersebut dengan memeriksa masalah-masalah yang jadi penghambat pembangunan proyek selama ini. "Posisi kita mendorong program itu supaya berhasil. Kami punya data banyak dan kami telah menganalisa dimana masalahnya," pungkasnya.
Anggota IV BPK Riza Djalil menerangkan, proyek listrik tersebut tercatat baru mencapai 79,19% atau 7900 MW hingga Mei 2016. Selanjutnya proyek tersebut dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan JK dengan menargetkan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang juga berjalan tidak mulus.
BPK sendiri menilai dalam realisasi program listrik, banyak yang harus diperbaiki oleh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas program tersebut. "Kita sudah lakukan pemeriksaan komperhensif mengenai program 10 ribu MW. Dari pemeriksaan itu banyak hal yang harus diperbaiki, dimana sampai Mei ini baru tercapai 79,19%," jelasnya di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Lantaran rencana proyek pembangkit listrik belum juga teralisasi dengan cepat, meski sudah berganti kepemerintahan. BPK memutuskan ikut mendukung penuh program kelistrikan pemerintah dengan memberikan masukan-masukan apa saja yang harus dilakukan untuk realisasi program tersebut.
(Baca Juga: Sudirman Said Akui Proyek Listrik 35.000 MW Tak Berjalan Mulus)
"BPK mendukung penuh karena sesuai pernyataan Presiden Jokow Widodo, pada April 2016 di Brebes, krisis listrik terjadi dimana-mana bukan hanya di Pulau Nias saja. Untuk itu program ini dipercepat‎," kata dia.
Maka, BPK akan memposisikan prioritasnya sebagai penganalisa jalannya program listrik tersebut dengan memeriksa masalah-masalah yang jadi penghambat pembangunan proyek selama ini. "Posisi kita mendorong program itu supaya berhasil. Kami punya data banyak dan kami telah menganalisa dimana masalahnya," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
