Rizal Ramli Sebut Proyek 35 Ribu MW Ditangani Pihak Tak Kompeten
Selasa, 31 Mei 2016 - 14:14 WIB
Rizal Ramli Sebut Proyek 35 Ribu MW Ditangani Pihak Tak Kompeten
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, sulitnya merealisasikan proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW) karena karena konsesi (perjanjian kerja sama) listrik banyak diberikan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki pengalaman. Dia juga menyakini pihak yang diajak kerja sama tersebut tidak sanggup membangun pembangkit listrik.
Lanjut dia menambahkan pihak terkait itu tidak memiliki koneksi, network serta equity sehingga hanya mendapat izin saja tanpa kompetensi. "Kenapa sulit dicapai? Mohon maaf karena konsesi listrik banyak diberikan kepada kawan-kawan yang sebetulnya tidak punya pengalaman soal power station, tidak punya network dan equity. Jadi mereka cuma dapat izin doang," jelas dia di gedung BPK, Selasa (31/5/2016).
(Baca Juga: Rizal Ramli: Ada yang Asal Bapak Senang soal Listrik 35 Ribu MW)
Maka menurutnya pemerintah harus bekerja keras membangun pembangkit listrik yang menjadi proyek besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Namun dia menilai pihak pemenang tender program kelistrikan itu tidak akan sanggup untuk menyediakan equity atau menyediakan dalam financingnya. "Bahkan ada satu kelompok yang punya sampai 12 izin. Ada yang sedang mengerjakan, ada yang menunggu saja jadi broker buat main-main," sambungnya
Hal-hal demikian, kata Rizal, memang tidak dibicarakan pada awal keputusan. Tapi bagi yang mengikuti perkembangannya, pasti paham bahwa yang mendapatkan konsesi ini banyak yang tidak mampu menyediakan equity atau financingnya.
"Jadi itu alasan saya kenapa harus ada evaluasi. Pada waktu saya minta evaluasi, reaksinya cerah sekali. Banyak yang bilang Rizal Ramli tidak bisa apa-apa dan cuma ngomong saja," pungkasnya.
Seperti diketahui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus bersitegang dalam urusan proyek listrik 35 ribu MW. Bahkan ESDM mengancam akan mengambil alih proses lelang pembangkit listrik untuk proyek 35 Ribu MW, jika PLN tidak segera mengubah cara kerjanya. '
Menanggapi ancaman ESDM, Direktur Utama PLN Sofyan Basir justru menantang untuk menutup perseroan yang dipimpinnya. "Boleh kalau ada wacana itu. Boleh-boleh saja, kalau mau nutup PLN juga boleh. Menteri kan punya kewenangan," ujarnya.
Lanjut dia menambahkan pihak terkait itu tidak memiliki koneksi, network serta equity sehingga hanya mendapat izin saja tanpa kompetensi. "Kenapa sulit dicapai? Mohon maaf karena konsesi listrik banyak diberikan kepada kawan-kawan yang sebetulnya tidak punya pengalaman soal power station, tidak punya network dan equity. Jadi mereka cuma dapat izin doang," jelas dia di gedung BPK, Selasa (31/5/2016).
(Baca Juga: Rizal Ramli: Ada yang Asal Bapak Senang soal Listrik 35 Ribu MW)
Maka menurutnya pemerintah harus bekerja keras membangun pembangkit listrik yang menjadi proyek besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Namun dia menilai pihak pemenang tender program kelistrikan itu tidak akan sanggup untuk menyediakan equity atau menyediakan dalam financingnya. "Bahkan ada satu kelompok yang punya sampai 12 izin. Ada yang sedang mengerjakan, ada yang menunggu saja jadi broker buat main-main," sambungnya
Hal-hal demikian, kata Rizal, memang tidak dibicarakan pada awal keputusan. Tapi bagi yang mengikuti perkembangannya, pasti paham bahwa yang mendapatkan konsesi ini banyak yang tidak mampu menyediakan equity atau financingnya.
"Jadi itu alasan saya kenapa harus ada evaluasi. Pada waktu saya minta evaluasi, reaksinya cerah sekali. Banyak yang bilang Rizal Ramli tidak bisa apa-apa dan cuma ngomong saja," pungkasnya.
Seperti diketahui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus bersitegang dalam urusan proyek listrik 35 ribu MW. Bahkan ESDM mengancam akan mengambil alih proses lelang pembangkit listrik untuk proyek 35 Ribu MW, jika PLN tidak segera mengubah cara kerjanya. '
Menanggapi ancaman ESDM, Direktur Utama PLN Sofyan Basir justru menantang untuk menutup perseroan yang dipimpinnya. "Boleh kalau ada wacana itu. Boleh-boleh saja, kalau mau nutup PLN juga boleh. Menteri kan punya kewenangan," ujarnya.
(akr)
Lihat Juga :
