Daya Saing Kota Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI
Jum'at, 03 Juni 2016 - 13:41 WIB
Daya Saing Kota Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menilai kota-kota dengan daya saing tinggi dapat menjadi magnet bagi modal dan tenaga kerja produktif, sehingga membuka peluang bagi ekonomi domestik.
Inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam mendorong daya saing perkotaan, termasuk pengembangan ke arah kota cerdas (smart city), akan menjadikan kota-kota di berbagai wilayah sebagai sumber pertumbuhan baru.
Salah satu strategi yang ditempuh dalam peningkatan daya saing perkotaan adalah dengan mengembangkan kota dengan konsep smart city yang harus mendukung kehidupan rakyat yang lebih baik.
"Beberapa kota di Indonesia secara bertahap menuju ke arah kota cerdas namun penerapannya masih belum terintegrasi dengan baik (scattered)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam rilisnya, Jumat (3/6/2016).
Berbagai tantangan dalam mendukung terciptanya kota cerdas mengharuskan berbagai langkah dalam mengatasi penataan ruang dan wilayah yang konsisten, pemenuhan kebutuhan konektivitas, dan pembenahan kualitas lingkungan, yang disertai peningkatan peran aktif masyarakat kota.
Dia menyebutkan, berbagai langkah telah diinisiasi oleh masing-masing kementerian serta pemerintah daerah terkait dengan meningkatkan daya saing perkotaan.
Pemerintah DKI Jakarta memiliki sejumlah program unggulan untuk mewujudkan Jakarta sebagai smart city seperti kartu JakartaOne yang menjadi alat pembayaran nontunai di bidang pendidikan dan transportasi sekaligus menjadi basis data perilaku masyarakat yang dapat mendukung pengambilan kebijakan publik.
"Pemerintah Kota Makassar juga telah menginisiasi smart card untuk meningkatkan layanan kepada penduduk seperti di bidang kesehatan (home care), makanan (smart canteen), dan pendidikan (smart student)," papar dia.
Pengembangan kota difokuskan pada penyelesaian di lima sektor pelayanan perkotaan, yakni sistem transportasi perkotaan; ketersediaan air bersih dan sanitasi; drainase, pengelolaan banjir di perkotaan dan manajemen risiko bencana; perumahan dan penanganan permukiman kumuh; pengelolaan limbah dan sampah.
Dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur akan lebih difokuskan pada air bersih, sanitasi, dan drainase di daerah. Selain itu, optimalisasi DAK diarahkan untuk mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi terkait otonomi daerah, serta mendukung revitalisasi daerah aliran sungai (DAS).
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana IT untuk perbaikan proses pengumpulan data, antara lain melalui pengembangan berbagai aplikasi smartphones untuk pengumpulan data di tingkat produsen dan konsumen, serta untuk diseminasi informasi bagi masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur pendukung IT melalui proyek Palapa Ring dan akses broadband di seluruh daerah dengan target 2019 terealisasi di seluruh ibu kota kabupaten/kota. "Adapun pola pembangunan infrastruktur menggunakan pola pembiayaan PPP," ujarnya.
Pengembangan IT seperti smartcard di Jakarta, Makassar dan daerah lainnya diperlukan untuk mendukung pengolaaan kota yang baik bagi masyarakat. Mendukung pengembangan e-commerce melalui percepatan penerbitan Rencana Peraturan Pemerintah mengenai Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berpedoman pada aspek light touch regulation.
Menurutnya, BI ndonesia mendukung terwujudnya smart city, dengan berperan aktif mendorong implementasi program elektronifikasi. Penerapan elektronifikasi transaksi keuangan diyakini akan dapat meningkatkan efisiensi hubungan antara masyarakat-bisnis-pemerintahan (P-B-G).
Inisiatif-inisiatif yang dilakukan dalam mendorong daya saing perkotaan, termasuk pengembangan ke arah kota cerdas (smart city), akan menjadikan kota-kota di berbagai wilayah sebagai sumber pertumbuhan baru.
Salah satu strategi yang ditempuh dalam peningkatan daya saing perkotaan adalah dengan mengembangkan kota dengan konsep smart city yang harus mendukung kehidupan rakyat yang lebih baik.
"Beberapa kota di Indonesia secara bertahap menuju ke arah kota cerdas namun penerapannya masih belum terintegrasi dengan baik (scattered)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam rilisnya, Jumat (3/6/2016).
Berbagai tantangan dalam mendukung terciptanya kota cerdas mengharuskan berbagai langkah dalam mengatasi penataan ruang dan wilayah yang konsisten, pemenuhan kebutuhan konektivitas, dan pembenahan kualitas lingkungan, yang disertai peningkatan peran aktif masyarakat kota.
Dia menyebutkan, berbagai langkah telah diinisiasi oleh masing-masing kementerian serta pemerintah daerah terkait dengan meningkatkan daya saing perkotaan.
Pemerintah DKI Jakarta memiliki sejumlah program unggulan untuk mewujudkan Jakarta sebagai smart city seperti kartu JakartaOne yang menjadi alat pembayaran nontunai di bidang pendidikan dan transportasi sekaligus menjadi basis data perilaku masyarakat yang dapat mendukung pengambilan kebijakan publik.
"Pemerintah Kota Makassar juga telah menginisiasi smart card untuk meningkatkan layanan kepada penduduk seperti di bidang kesehatan (home care), makanan (smart canteen), dan pendidikan (smart student)," papar dia.
Pengembangan kota difokuskan pada penyelesaian di lima sektor pelayanan perkotaan, yakni sistem transportasi perkotaan; ketersediaan air bersih dan sanitasi; drainase, pengelolaan banjir di perkotaan dan manajemen risiko bencana; perumahan dan penanganan permukiman kumuh; pengelolaan limbah dan sampah.
Dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur akan lebih difokuskan pada air bersih, sanitasi, dan drainase di daerah. Selain itu, optimalisasi DAK diarahkan untuk mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi terkait otonomi daerah, serta mendukung revitalisasi daerah aliran sungai (DAS).
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana IT untuk perbaikan proses pengumpulan data, antara lain melalui pengembangan berbagai aplikasi smartphones untuk pengumpulan data di tingkat produsen dan konsumen, serta untuk diseminasi informasi bagi masyarakat.
Mengembangkan infrastruktur pendukung IT melalui proyek Palapa Ring dan akses broadband di seluruh daerah dengan target 2019 terealisasi di seluruh ibu kota kabupaten/kota. "Adapun pola pembangunan infrastruktur menggunakan pola pembiayaan PPP," ujarnya.
Pengembangan IT seperti smartcard di Jakarta, Makassar dan daerah lainnya diperlukan untuk mendukung pengolaaan kota yang baik bagi masyarakat. Mendukung pengembangan e-commerce melalui percepatan penerbitan Rencana Peraturan Pemerintah mengenai Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berpedoman pada aspek light touch regulation.
Menurutnya, BI ndonesia mendukung terwujudnya smart city, dengan berperan aktif mendorong implementasi program elektronifikasi. Penerapan elektronifikasi transaksi keuangan diyakini akan dapat meningkatkan efisiensi hubungan antara masyarakat-bisnis-pemerintahan (P-B-G).
(izz)
Lihat Juga :
