Dukung Kelola Perkotaan, Bank Dunia Kucuri RI USD13,4 Juta
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Swiss dan Bank Dunia mendirikan dana perwalian senilai USD13,4 juta guna mendukung upaya Indonesia mengelola perkembangan perkotaan. Pasalnya, laju pertumbuhan perkotaan di Indonesia kini tertinggi di Asia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, investasi pembangunan infrastruktur belum mengimbangi laju urbanisasi, mengakibatkan kemacetan, polusi, dan risiko bencana seperti banjir. Dana perwalian menurutnya akan memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan mempersiapkan kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Dalam mengatasi permasalahan perkotaan di era desentrasiliasi ini, peran pemerintah daerah (pemda) sangat strategis karena pemerintah daerah lebih mengenal kondisi dan permasalahan kawasan perkotaannya," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Namun pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan pendanaan. Menurut dia, seharusnya dengan adanya desentralisasi, maka perkembangan kota menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan, sementara pemda harus menyediakan biaya operasional, perawatan dan rehabilitasi untuk keberlangsungan infrastruktur.
"Bagaimanapun juga kota-kota mempunyai anggaran yang sangat terbatas dengan PAD yang sedikit, sementara anggaran lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Karena itu kita membutuhkan sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini," jelasnya.
Melalui perkembangnya, pekerjaan berproduktivitas tinggi dan pengurangan biaya usaha membantu pertumbuhan dunia usaha sehingga kota-kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dari tahun 1970 hingga 2012, setiap pertumbuhan 1% urbanisasi berkorelasi dengan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 13% di India, 10% di Tiongkok dan 7% di Thailand.
Sementara di Indonesia pertumbuhan 1% urbanisasi hanya menghasilkan kenaikan 4% PDB per kapita. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menuturkan, Indonesia hanya menikmati sebagian kecil potensi manfaat dari perkotaan, yang dapat menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan yang tinggi.
Dengan meningkatnya investasi infrastruktur berkelanjutan guna menyediakan air bersih, sanitasi, transportasi umum yang efisien, dan perumahan terjangkau, kota-kota di Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan dan mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan.
Dia menjelaskan, laju urbanisasi di Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, sehingga selama periode tahun 2000 sampai 2010, luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Ini menjadi peningkatan terluas kedua setelah Tiongkok. Pada tahun 2025 nanti, sekitar 68% penduduk Indonesia diperkirakan akan menetap di perkotaan.
"Dengan 50 juta warga desa – yang banyak anggota keluarganya telah pindah ke kota-kota – pulau Jawa terutama berpotensi mengalami laju urbanisasi yang tinggi," ungkap dia.
Selain itu Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumann menuturkan, melalui dana perwalian IDSUN, Swiss mendukung upaya Indonesia untuk memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan yang mengedepankan faktor ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan hidup dalam agenda nasional.
"Dana perwalian juga akan memperkuat sinergi dan kapasitas lembaga pemerintahan baik di pusat dan di daerah, dalam upaya meningkatkan taraf hidup di daerah perkotaan," paparnya.
Dia memaparkan, IDSUN adalah bagian dari konsolidasi sebuah platform nasional guna mendukung urbanisasi berkelanjutan di Indonesia, yang diharapkan akan terdiri dari beberapa program nasional yang terkoordinasi seperti untuk peremajaan kawasan kumuh dan perumahan terjangkau, transportasi umum, layanan air bersih dan sanitasi, limbah padat, drainase, dan pengelolaan risiko bencana.
Sementara itu, upaya lain yang dapat meningkatkan manfaat dari urbanisasi diantaranya memperbaiki manajemen perkotaan melalui perencanaan investasi yang strategis, dan memanfaatkan opsi dalam negeri guna mendanai infrastruktur perkotaan.
"Serta reformasi kebijakan yang mempermudah investasi infrastruktur, dan belajar dari negara-negara yang berhasil dalam urbanisasi berkelanjutan, seperti Korea Selatan dan Singapura," tandasnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, investasi pembangunan infrastruktur belum mengimbangi laju urbanisasi, mengakibatkan kemacetan, polusi, dan risiko bencana seperti banjir. Dana perwalian menurutnya akan memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan mempersiapkan kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
"Dalam mengatasi permasalahan perkotaan di era desentrasiliasi ini, peran pemerintah daerah (pemda) sangat strategis karena pemerintah daerah lebih mengenal kondisi dan permasalahan kawasan perkotaannya," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Namun pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan pendanaan. Menurut dia, seharusnya dengan adanya desentralisasi, maka perkembangan kota menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan, sementara pemda harus menyediakan biaya operasional, perawatan dan rehabilitasi untuk keberlangsungan infrastruktur.
"Bagaimanapun juga kota-kota mempunyai anggaran yang sangat terbatas dengan PAD yang sedikit, sementara anggaran lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Karena itu kita membutuhkan sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini," jelasnya.
Melalui perkembangnya, pekerjaan berproduktivitas tinggi dan pengurangan biaya usaha membantu pertumbuhan dunia usaha sehingga kota-kota dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dari tahun 1970 hingga 2012, setiap pertumbuhan 1% urbanisasi berkorelasi dengan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 13% di India, 10% di Tiongkok dan 7% di Thailand.
Sementara di Indonesia pertumbuhan 1% urbanisasi hanya menghasilkan kenaikan 4% PDB per kapita. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menuturkan, Indonesia hanya menikmati sebagian kecil potensi manfaat dari perkotaan, yang dapat menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan yang tinggi.
Dengan meningkatnya investasi infrastruktur berkelanjutan guna menyediakan air bersih, sanitasi, transportasi umum yang efisien, dan perumahan terjangkau, kota-kota di Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan dan mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan.
Dia menjelaskan, laju urbanisasi di Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, sehingga selama periode tahun 2000 sampai 2010, luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Ini menjadi peningkatan terluas kedua setelah Tiongkok. Pada tahun 2025 nanti, sekitar 68% penduduk Indonesia diperkirakan akan menetap di perkotaan.
"Dengan 50 juta warga desa – yang banyak anggota keluarganya telah pindah ke kota-kota – pulau Jawa terutama berpotensi mengalami laju urbanisasi yang tinggi," ungkap dia.
Selain itu Duta Besar Swiss untuk Indonesia Yvonne Baumann menuturkan, melalui dana perwalian IDSUN, Swiss mendukung upaya Indonesia untuk memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan yang mengedepankan faktor ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan hidup dalam agenda nasional.
"Dana perwalian juga akan memperkuat sinergi dan kapasitas lembaga pemerintahan baik di pusat dan di daerah, dalam upaya meningkatkan taraf hidup di daerah perkotaan," paparnya.
Dia memaparkan, IDSUN adalah bagian dari konsolidasi sebuah platform nasional guna mendukung urbanisasi berkelanjutan di Indonesia, yang diharapkan akan terdiri dari beberapa program nasional yang terkoordinasi seperti untuk peremajaan kawasan kumuh dan perumahan terjangkau, transportasi umum, layanan air bersih dan sanitasi, limbah padat, drainase, dan pengelolaan risiko bencana.
Sementara itu, upaya lain yang dapat meningkatkan manfaat dari urbanisasi diantaranya memperbaiki manajemen perkotaan melalui perencanaan investasi yang strategis, dan memanfaatkan opsi dalam negeri guna mendanai infrastruktur perkotaan.
"Serta reformasi kebijakan yang mempermudah investasi infrastruktur, dan belajar dari negara-negara yang berhasil dalam urbanisasi berkelanjutan, seperti Korea Selatan dan Singapura," tandasnya.
(akr)