Rencana Holding BUMN Energi Dinilai Terlalu Terburu-buru
Rencana Holding BUMN Energi Dinilai Terlalu Terburu-buru
A
A
A
JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Energi Majelis Nasional, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengkritisi langkah pemerintah yang membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi. Pembentukan holding BUMN energi tersebut dinilai sangat terburu-buru dan tidak memiliki landasan yang jelas.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Energi KAHMI, Laode Masihu Kamaluddin Laode mengatakan, tujuan pembentukan holding tidak merepresentasi seluruh substansi bidang energi. Pasalnya, pemerintah terlihat hanya fokus melebur PT Pertagas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di bawah PT Pertamina (Persero).
Dia khawatir tujuan holding BUMN energi hanya sebatas konsolidasi aset dan upaya menambah revenue dari perusahaan pelat merah yang ditugaskan menjadi induk holding, yakni Pertamina. Padahal, pembentukan holding BUMN cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang.
“Yang kami khawatirkan cuma konsilidasi aset, cuma nambah revenue dan profit buat Pertamina,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/6/2016).
Dia mengatakan, meski menjadi perusahaan yang dimiliki pemerintah, kenyataannya Pertamina masih membutuhkan banyak perbaikan dari di sisi kinerja ataupun unit usaha. Sehingga, rencana penggabungan itu perlu dikaji lebih mendalam.
“Pertamina kan sekarang banyak bebannya, dan minim pendapatan. Sementara PGN revenue-nya bagus. Sebab itu perlu kajian yang komprehensif,” ujarnya.
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Energi KAHMI, Laode Masihu Kamaluddin Laode mengatakan, tujuan pembentukan holding tidak merepresentasi seluruh substansi bidang energi. Pasalnya, pemerintah terlihat hanya fokus melebur PT Pertagas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di bawah PT Pertamina (Persero).
Dia khawatir tujuan holding BUMN energi hanya sebatas konsolidasi aset dan upaya menambah revenue dari perusahaan pelat merah yang ditugaskan menjadi induk holding, yakni Pertamina. Padahal, pembentukan holding BUMN cukup rumit dan memerlukan waktu yang panjang.
“Yang kami khawatirkan cuma konsilidasi aset, cuma nambah revenue dan profit buat Pertamina,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/6/2016).
Dia mengatakan, meski menjadi perusahaan yang dimiliki pemerintah, kenyataannya Pertamina masih membutuhkan banyak perbaikan dari di sisi kinerja ataupun unit usaha. Sehingga, rencana penggabungan itu perlu dikaji lebih mendalam.
“Pertamina kan sekarang banyak bebannya, dan minim pendapatan. Sementara PGN revenue-nya bagus. Sebab itu perlu kajian yang komprehensif,” ujarnya.
(dmd)
Explore More