Bank BUMN Didorong Beri Kredit Pengusaha Ikan Lokal
Bank BUMN Didorong Beri Kredit Pengusaha Ikan Lokal
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno agar perbankan pelat merah dapat memberikan fasilitas kredit kepada pengusaha perikanan lokal dan nasional. Hal ini demi mengembangkan potensi perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Pemerintah memang saat ini tengah berupaya mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayah tersebut, mulai dari perikanan, minyak dan gas bumi (migas), hingga pariwisata. Hal ini demi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia agar tidak dijamah negara lain.
"Tapi (pengusaha perikanan) betul-betul lokal dan nasional, bukan nasional ece-ece tapi dibelakangnya asing. Agar difasilitasi bantuan modal kerja lewat bank BUMN," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/6/2016).
(Baca Juga: Rizal Ramli Ambisi Bangun Pusat Pelelangan Ikan Sekelas Tokyo)
Menurutnya, pemberian fasilitas kredit tersebut untuk memberikan kesempatan bagi mereka berinvestasi di Natuna. Selain itu, guna meningkatkan kapasitas tangkap lokal yang saat ini baru 9% dari potensi perikanan tangkap di Natuna.
"Tapi kita tidak mau kembali lagi ke rezim lama, dimana kapal asing pura-pura saja pakai bendera Indonesia terus nangkap. Tapi kita ingin armada penangkapan ikan nasional dan lokal diberikan kesempatan untuk menangkap disitu, diberikan kesempatan, difasilitasi kredit, supaya kapasitas tangkap yang hanya 9% bisa ditingkatkan dalam waktu singkat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengembangkan industri perikanan serta industri minyak dan gas (migas) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini seiring dengan memanasnya ketegangan di Laut China Selatan setelah ditembaknya kapal China yang memasuki wilayah tersebut.
Dia menuturkan, selama ini sektor kelautan dan perikanan di Natuna belum dikembangkan dengan baik. Bahkan, dari laporan yang diterima hanya 8,9% potensi perikanan yang telah dikembangkan di wilayah tersebut. "Saya mendapat laporan bahwa produksi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9% dari potensi yang kita miliki," ucap Presiden.
Pemerintah memang saat ini tengah berupaya mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di wilayah tersebut, mulai dari perikanan, minyak dan gas bumi (migas), hingga pariwisata. Hal ini demi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia agar tidak dijamah negara lain.
"Tapi (pengusaha perikanan) betul-betul lokal dan nasional, bukan nasional ece-ece tapi dibelakangnya asing. Agar difasilitasi bantuan modal kerja lewat bank BUMN," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/6/2016).
(Baca Juga: Rizal Ramli Ambisi Bangun Pusat Pelelangan Ikan Sekelas Tokyo)
Menurutnya, pemberian fasilitas kredit tersebut untuk memberikan kesempatan bagi mereka berinvestasi di Natuna. Selain itu, guna meningkatkan kapasitas tangkap lokal yang saat ini baru 9% dari potensi perikanan tangkap di Natuna.
"Tapi kita tidak mau kembali lagi ke rezim lama, dimana kapal asing pura-pura saja pakai bendera Indonesia terus nangkap. Tapi kita ingin armada penangkapan ikan nasional dan lokal diberikan kesempatan untuk menangkap disitu, diberikan kesempatan, difasilitasi kredit, supaya kapasitas tangkap yang hanya 9% bisa ditingkatkan dalam waktu singkat," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengembangkan industri perikanan serta industri minyak dan gas (migas) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Hal ini seiring dengan memanasnya ketegangan di Laut China Selatan setelah ditembaknya kapal China yang memasuki wilayah tersebut.
Dia menuturkan, selama ini sektor kelautan dan perikanan di Natuna belum dikembangkan dengan baik. Bahkan, dari laporan yang diterima hanya 8,9% potensi perikanan yang telah dikembangkan di wilayah tersebut. "Saya mendapat laporan bahwa produksi di sektor kelautan dan perikanan di Natuna hanya sebesar 8,9% dari potensi yang kita miliki," ucap Presiden.
(akr)
Explore More