Jokowi Tolak Permintaan PLN Cabut Proyek HVDC di RUPTL
Minggu, 03 Juli 2016 - 19:48 WIB
Jokowi Tolak Permintaan PLN Cabut Proyek HVDC di RUPTL
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk tetap memasukkan proyek kabel listrik bertegangan tinggi bawah laut jaringan listrik Jawa-Sumatera (High Voltage Direct Current/HVDC) 500 kilo volt (kV) dalam Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025). Hal ini dilakukan meskipun PT PLN (Persero) telah meminta agar proyek tersebut dicabut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pada dasarnya Jokowi menganggap pemerintah telah mengambil arah yang benar dalam kebijakan ketenagalistrikan. Karena itu, seluruh pihak diminta untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
"Siapa yang melaksanakan? dari pihak BUMN tentu PLN. Tapi dari pihak swasta tentu ada IPP. Jadi dua-duanya harus berjalan satu arah," katanya di Gardu Induk Cawang, Jakarta, Minggu (3/7/2016).
Menurutnya, sudah tidak ada tawar menawar lagi terkait proyek HVDC 500 kV tersebut. Jadi, jaringan kabel bawah laut tegangan tinggi yang bertujuan untuk interkoneksi Jawa dan Sumatera harus tetap dibangun.
"Dan itu sudah saya tulis surat kepada Dirut PLN (soal proyek HVDC 500 kV)," imbuh dia.
Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini mengungkapkan, proyek HVDC ini harus tetap dibangun untuk mengantisipasi lonjakan beban penggunaan listrik di kedua wilayah tersebut yang harus dijaga keseimbangannya. Jokowi pun diakuinya sependapat dan menyatakan HVDC harus tetap dibangun untuk keseimbangan kedua wilayah.
"Karena itu suatu ketika, beban yang paling berat itu kan Jawa, Sumatera dan Bali. Jadi harus tersambung. Tidak ada tawar menawar soal HVDC. Jadi saya berharap tidak ada lagi polemik, dan tidak ada lagi diskusi mengenai itu. Tinggal dijalankan," tandasnya.
Sekadar informasi, proyek HVDC ini nantinya tak hanya menyalurkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar 2x600 Megawatt (MW) saja, tetapi juga meneruskan pasokan dari pembangkit Sumsel 9 dengan kapasitas 2x600 MW dan Sumsel 10 sebesar 600 MW.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pada dasarnya Jokowi menganggap pemerintah telah mengambil arah yang benar dalam kebijakan ketenagalistrikan. Karena itu, seluruh pihak diminta untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
"Siapa yang melaksanakan? dari pihak BUMN tentu PLN. Tapi dari pihak swasta tentu ada IPP. Jadi dua-duanya harus berjalan satu arah," katanya di Gardu Induk Cawang, Jakarta, Minggu (3/7/2016).
Menurutnya, sudah tidak ada tawar menawar lagi terkait proyek HVDC 500 kV tersebut. Jadi, jaringan kabel bawah laut tegangan tinggi yang bertujuan untuk interkoneksi Jawa dan Sumatera harus tetap dibangun.
"Dan itu sudah saya tulis surat kepada Dirut PLN (soal proyek HVDC 500 kV)," imbuh dia.
Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini mengungkapkan, proyek HVDC ini harus tetap dibangun untuk mengantisipasi lonjakan beban penggunaan listrik di kedua wilayah tersebut yang harus dijaga keseimbangannya. Jokowi pun diakuinya sependapat dan menyatakan HVDC harus tetap dibangun untuk keseimbangan kedua wilayah.
"Karena itu suatu ketika, beban yang paling berat itu kan Jawa, Sumatera dan Bali. Jadi harus tersambung. Tidak ada tawar menawar soal HVDC. Jadi saya berharap tidak ada lagi polemik, dan tidak ada lagi diskusi mengenai itu. Tinggal dijalankan," tandasnya.
Sekadar informasi, proyek HVDC ini nantinya tak hanya menyalurkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar 2x600 Megawatt (MW) saja, tetapi juga meneruskan pasokan dari pembangkit Sumsel 9 dengan kapasitas 2x600 MW dan Sumsel 10 sebesar 600 MW.
(dol)
Lihat Juga :
