AIIB-Bank Dunia Danai Indonesia Rp2,8 Triliun Perbaiki Infrastruktur Kumuh

JAKARTA - Badan Direksi Bank Dunia hari ini menyetujui pendanaan sebesar USD216,5 juta atau Rp2,8 triliun (estimasi kurs Rp13.051/USD) ini, untuk mendukung proyek baru pemerintah dengan tujuan memperbaiki infrastruktur kumuh. Proyek ini diharapkan memberi manfaat kepada lebih dari 9,7 juta masyarakat miskin perkotaan di seluruh pelosok Indonesia.

Program nasional Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU adalah sebuah platform kerja sama nasional yang dibiayai berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sektor swasta, masyarakat, juga bank pembangunan multilateral.

Program ini juga didukung oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) lewat pendanaan tambahan sebesar USD216,5 juta-skema pembiayaan bersama pertama antara AIIB dan Bank Dunia.

Data mereka menyebutkan sekitar 29 juta penduduk Indonesia hidup di pemukiman kumuh dengan pelayanan dasar yang terbatas. Dan 11 juta dari mereka tidak punya akses ke sanitasi dan sembilan juta tidak punya akses yang memadai untuk mendapatkan air bersih.

Masyarakat miskin perkotaan membayar air lebih mahal sekitar 10 atau 30 kali lipat dibandingkan rumah tangga mampu yang mendapatkan sumber air dari PAM.

“Penanggulangan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar penting untuk mengentaskan kemiskinan, meredam ketimpangan dan meningkatkan kemakmuran di Indonesia. Proyek peremajaan kawasan kumuh akan memperbaiki taraf hidup jutaan rakyat miskin Indonesia di daerah perkotaan dan mendukung Indonesia mencapai potensinya untuk pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis (14/7/2016).

Dia melanjutkan, pemerintah Indonesia menyediakan sebagian besar pendanaan sebesar USD1,3 miliar dan program lima tahun ini juga didukung secara paralel melalui pembiayaan oleh Bank Pembangunan Islam (IDB).

Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) juga telah memberikan dukungan teknis kepada program ini melalui skema terpisah.

Program Pemerintah KOTAKU akan dijalankan di 154 kota (termasuk ibu kota Jakarta), untuk menyediakan sumber air yang lebih baik, sanitasi, jalan, drainase dan limbah padat. Program ini juga mencakup pencegahan terbentuknya daerah kumuh memalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan komunitas terkait masalah lahan.

“Komunitas yang tinggal di daerah kumuh tidak serta merta menikmati pertumbuhan kota. Mereka tidak terlibat dalam perekonomian formal maupun tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Mereka juga cenderung lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir,” ujar Rodrigo.

Program ini bisa menjadi sebuah jalan keluar untuk membuat kawasan perkotaan menjadi lebih inklusif, namun pendekatan ini memerlukan usaha dari banyak pemangku kepentingan dan juga beberapa sumber pendanaan.