Yusril Nilai Menaker Gagal Beri Penjelasan soal Pekerja asal China
Selasa, 19 Juli 2016 - 20:41 WIB
Yusril Nilai Menaker Gagal Beri Penjelasan soal Pekerja asal China
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memandang Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri gagal memberikan penjelasan yang memuaskan atas membanjirnya tenaga kerja asal China. Pihak Menaker membantah rumor serbuan 10 juta pekerja China yang disebutnya sebagai kebohongan.
"Angka 10 juta bisa diperdebatkan. Tapi, jumlah itu bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan sejalan dengan kian membesarnya pinjaman proyek dan investasi China di negeri ini," ujarnya, Selasa (19/7/2016).
Yusril menjelaskan, persoalannya bukan pada jumlah angka 10 juta, tetapi masalah kesempatan kerja rakyat Indonesia yang dirampas pekerja dari Negeri Tirai Bambu dengan semakin besarnya pinjaman dan investasi China di sini. Pinjaman dan investasi China akhirnya hanya untuk menciptakan lapangan kerja buat rakyat mereka, sementara masyarakat Indonesia tidak mendapat manfaat apa-apa.
"Menaker dan para pendukungnya juga gagal membandingkan dengan jumlah TKI di Hong Kong yang sebagian besar adalah TKW pembantu rumah tangga yang jumlahnya lebih besar dari tenaga kerja China di negeri kita. Perbandingan ini sangat tidak relevan. Para TKI itu diikat dengan kontrak kerja dan dapat dipulangkan kapan saja. Sementara pekerja China di sini kebanyakan ilegal," bebernya.
Dia menyebutkan mengontrol TKI di Metropolitan Hong Kong jauh lebih mudah dibandingkan mengontrol pekerja China yang hadir mengerjakan proyek-proyek pinjaman atau investasi China. Menaker Hanif perlu merazia pekerja China sampai ke hutan di Kalimantan Selatan, suatu hal yang tak pernah dilakukan pejabat setingkat menteri di China dalam mengawasi para TKI.
"Masalah pekerja China di negara kita ini terkait dengan kebijakan bebas visa bagi warga China, sehingga kedatangan mereka tidak bisa dibendung. Sementara warga kita harus dapat visa untuk datang ke China, kecuali Hong Kong dan Macau," kata calon Gubernur DKI Jakarta ini.
Manipulasi data kependudukan yang dilakukan warga China dengan mudah terjadi. Fenomena serupa juga terjadi di Malaysia. "Karena itu implikasi kehadiran pekerja China, tidak bisa dipandang sederhana, karena bersentuhan langsung dengan keamanan negara, sosial serta ekonomi negara kita sekarang dan masa depan," tegas Yusril.
Menanggapi upah pekerja di China lebih mahal daripada di Indonesia, bagi Yusril ini menjadi pertanyaan. Sebab, biasanya orang mau bekerja di luar negeri kalau upahnya lebih mahal dari di negaranya sendiri.
"Kalau memang upah di negara kita lebih murah dari China, dan mereka mau ramai-ramai datang bekerja di sini, kita pun patut bertanya apa maksud sesungguhnya kedatangan mereka ramai-ramai ke negara kita?" tandasnya.
"Angka 10 juta bisa diperdebatkan. Tapi, jumlah itu bisa saja terjadi dalam beberapa tahun ke depan sejalan dengan kian membesarnya pinjaman proyek dan investasi China di negeri ini," ujarnya, Selasa (19/7/2016).
Yusril menjelaskan, persoalannya bukan pada jumlah angka 10 juta, tetapi masalah kesempatan kerja rakyat Indonesia yang dirampas pekerja dari Negeri Tirai Bambu dengan semakin besarnya pinjaman dan investasi China di sini. Pinjaman dan investasi China akhirnya hanya untuk menciptakan lapangan kerja buat rakyat mereka, sementara masyarakat Indonesia tidak mendapat manfaat apa-apa.
"Menaker dan para pendukungnya juga gagal membandingkan dengan jumlah TKI di Hong Kong yang sebagian besar adalah TKW pembantu rumah tangga yang jumlahnya lebih besar dari tenaga kerja China di negeri kita. Perbandingan ini sangat tidak relevan. Para TKI itu diikat dengan kontrak kerja dan dapat dipulangkan kapan saja. Sementara pekerja China di sini kebanyakan ilegal," bebernya.
Dia menyebutkan mengontrol TKI di Metropolitan Hong Kong jauh lebih mudah dibandingkan mengontrol pekerja China yang hadir mengerjakan proyek-proyek pinjaman atau investasi China. Menaker Hanif perlu merazia pekerja China sampai ke hutan di Kalimantan Selatan, suatu hal yang tak pernah dilakukan pejabat setingkat menteri di China dalam mengawasi para TKI.
"Masalah pekerja China di negara kita ini terkait dengan kebijakan bebas visa bagi warga China, sehingga kedatangan mereka tidak bisa dibendung. Sementara warga kita harus dapat visa untuk datang ke China, kecuali Hong Kong dan Macau," kata calon Gubernur DKI Jakarta ini.
Manipulasi data kependudukan yang dilakukan warga China dengan mudah terjadi. Fenomena serupa juga terjadi di Malaysia. "Karena itu implikasi kehadiran pekerja China, tidak bisa dipandang sederhana, karena bersentuhan langsung dengan keamanan negara, sosial serta ekonomi negara kita sekarang dan masa depan," tegas Yusril.
Menanggapi upah pekerja di China lebih mahal daripada di Indonesia, bagi Yusril ini menjadi pertanyaan. Sebab, biasanya orang mau bekerja di luar negeri kalau upahnya lebih mahal dari di negaranya sendiri.
"Kalau memang upah di negara kita lebih murah dari China, dan mereka mau ramai-ramai datang bekerja di sini, kita pun patut bertanya apa maksud sesungguhnya kedatangan mereka ramai-ramai ke negara kita?" tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
