Pengusaha Minta Kementerian ESDM-PLN Lakukan Konsolidasi

JAKARTA - Ketua Harian Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan konsolidasi, menyatuhkan arah kebijakan yang akan diambil serta memperkuat keseriusan pemerintah dalam program listrik 35.000 MW.

(Baca: Tak Pernah Sowan, Menteri ESDM Semprot Dirut PLN)

"Ketenangan dan keseriusan ini jika digabung dengan perhitungan rasional akan menjadi kekuatan dan peluang investasi menarik. Sehingga, profil produsen menjadi semakin feasible dan seksi dalam menawarkan pembiayaan kepada lembaga keuangan," kata dia dalam rilisnya, Senin (25/7/2016).

Pihaknya mengingatkan, perkembangan proyek 35.000 MW berjalan lamban selama semester I/2016. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi program tersebut, sebab dinilai eksekusinya tidak menunjukan kemajuan.

(Baca: Bos PLN Bantah Disebut Hanya Mencari Keuntungan)

Presiden kemudian meminta agar lembaga terkait dapat mengevaluasi mulai dari proses tender, pembiayaan, hingga rencana pengelolaannya di PLN. Arthur mengatakan, sebagai BUMN, PLN memang berada dalam dua fungsi bersamaan.

Pertama, PLN sebagai agent of development, BUMN juga menjalankan fungsi layanan publik (public service obligation). "Pada bagian ini PLN tidak hanya mencari untung," ucap dia.

Namun, disisi lain, PLN juga sebagai korporasi (keberlanjutan) yang juga memikirkan profit dan keberlanjutan usaha ke depan. "Tinggal cari titik temunya di mana," pungkas Arthur.

Baca Juga

Swastanisasi Listrik, SP PLN Kecam Menteri Sudirman Said
Disemprot Sudirman Said, Ini Tanggapan Bos PLN
Sudirman Said Sebut PLN Doyan Protes Kebijakan
Jarang Komunikasi, Bos PLN Bantah Tak Akur dengan Menteri ESDM
Gaduh, Kementerian ESDM-PLN Diminta Samakan Persepsi