Menristek Akui Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tak Ekonomis
A
A
A
JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengakui proyek kereta api cepat rute Jakarta-Bandung tidak ekonomis. Namun, proyek ini akan memberikan efek domino (multiplier effect) terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
(Baca: Menteri Rini: RI Negara Pertama Bangun Kereta Cepat di ASEAN)
Dia menjelaskan, proyek infrastruktur prestisius tersebut merupakan barang publik (public goods) yang dampaknya diukur dari segi pelayanan kepada para penggunanya.
"Yang namanya fasilitas itu ada dua, public goods dan nonpublic goods. Artinya, barang publik dan nonpublik. Kalau barang nonpublik harus visible secara ekonomi dan bisnis. Tapi kalau public goods bagaimana layanan itu kita ukur," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
(Baca: KCIC Rangkul BPPT Perkuat Teknologi Kereta Cepat)
Menurutnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan mengurangi kemacetan yang terjadi di Tanah Air, khususnya di wilayah yang akan dilintasi kereta cepat. Jika, nantinya kemacetan teratasi, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.
"Kita menghindari macet, kalau macet bisa diatasi maka apa dampak ekonominya. Itu yang kita ukur. Jadi bukan berapa cost-nya yang kita keluarkan, berapa revenue nya. Enggak, tapi effect multiplier-nya," imbuh dia.
Kemenristek sendiri, sambung dia, bertugas untuk memastikan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dapat berjalan dengan baik serta bisa dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, juga mendukung penyiapan riset dari teknologi kereta cepat.
"Tugas Menristek dukung penyiapan riset dan SDM-nya. Baik dari tataran vokasi, S1, S2 yang terkait langsung untuk penyiapan kereta cepat. Maka, yang sangat penting ini harus terkoordinasi dengan baik di bawah Kementerian BUMN," tandas dia.
(Baca: Menteri Rini: RI Negara Pertama Bangun Kereta Cepat di ASEAN)
Dia menjelaskan, proyek infrastruktur prestisius tersebut merupakan barang publik (public goods) yang dampaknya diukur dari segi pelayanan kepada para penggunanya.
"Yang namanya fasilitas itu ada dua, public goods dan nonpublic goods. Artinya, barang publik dan nonpublik. Kalau barang nonpublik harus visible secara ekonomi dan bisnis. Tapi kalau public goods bagaimana layanan itu kita ukur," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
(Baca: KCIC Rangkul BPPT Perkuat Teknologi Kereta Cepat)
Menurutnya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan mengurangi kemacetan yang terjadi di Tanah Air, khususnya di wilayah yang akan dilintasi kereta cepat. Jika, nantinya kemacetan teratasi, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum.
"Kita menghindari macet, kalau macet bisa diatasi maka apa dampak ekonominya. Itu yang kita ukur. Jadi bukan berapa cost-nya yang kita keluarkan, berapa revenue nya. Enggak, tapi effect multiplier-nya," imbuh dia.
Kemenristek sendiri, sambung dia, bertugas untuk memastikan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dapat berjalan dengan baik serta bisa dilaksanakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, juga mendukung penyiapan riset dari teknologi kereta cepat.
"Tugas Menristek dukung penyiapan riset dan SDM-nya. Baik dari tataran vokasi, S1, S2 yang terkait langsung untuk penyiapan kereta cepat. Maka, yang sangat penting ini harus terkoordinasi dengan baik di bawah Kementerian BUMN," tandas dia.
(izz)