Eks Menkeu: Menteri Ekonomi Baru Lebih Liberal dari Sebelumnya
Rabu, 27 Juli 2016 - 14:00 WIB
Eks Menkeu: Menteri Ekonomi Baru Lebih Liberal dari Sebelumnya
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) RI era pemerintahan Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengatakan, pola pikir menteri ekonomi yang baru setelah adanya reshuffle Kabinet Kerja Jilid II akan lebih liberal. Indonesia dinilai akan makin mengacu kepada perdagangan bebas.
Fuad menjelaskan, menteri ekonomi yang baru akan lebih sering memanfaatkan pinjaman dari luar negeri untuk menggerakan perekonomian nasional. Sehingga, kurang bisa mengandalkan potensi dari dalam negeri.
"Ya kinerja menteri yang baru, waktu yang akan menjawab. Tapi kalau tim ekonomi yang baru lebih neolib dari sekarang yang cenderung gampangkan kepada utang. Kurang angkat kemampuan diri sendiri," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Menurutnya, isu reshuffle seharusnya dapat menjadi jalan keluar dari kondisi ekonomi yang masih belum baik. Di antaranya shoftfall penerimaan negara dari pajak, kurangnya lapangan kerja, dan tingginya harga komoditas. (Baca: Ini Latar Belakang Pemilihan Menteri Ekonomi Baru)
"Isu reshuffle dampak ke sektor keuangan yakni persoalan ekonomi yang kita hadapi pertama, penerimaan negara atau APBN yang cenderung shortfall besar. Kedua, masalah lapangan kerja yang belum bisa mengangkat, masih banyak pengangguran, harga naik sembako berat bagi masyarakat," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan infrastruktur juga masih terkendala urusan perizinan yang rumit. Sehingga, semua persoalan ini jadi tantangan bagi tim ekonomi baru Presiden Joko Widodo.
"Kemudian infrastruktur dan urusan perizinan belum begitu jalan, ini problem utama yang kita hadapi. Apakah tim ekonomi baru mampu jawab tantangan lapangan kerja, harga terkendali, penerimaan negara enggak ditambal utang?" pungkasnya.
Fuad menjelaskan, menteri ekonomi yang baru akan lebih sering memanfaatkan pinjaman dari luar negeri untuk menggerakan perekonomian nasional. Sehingga, kurang bisa mengandalkan potensi dari dalam negeri.
"Ya kinerja menteri yang baru, waktu yang akan menjawab. Tapi kalau tim ekonomi yang baru lebih neolib dari sekarang yang cenderung gampangkan kepada utang. Kurang angkat kemampuan diri sendiri," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Menurutnya, isu reshuffle seharusnya dapat menjadi jalan keluar dari kondisi ekonomi yang masih belum baik. Di antaranya shoftfall penerimaan negara dari pajak, kurangnya lapangan kerja, dan tingginya harga komoditas. (Baca: Ini Latar Belakang Pemilihan Menteri Ekonomi Baru)
"Isu reshuffle dampak ke sektor keuangan yakni persoalan ekonomi yang kita hadapi pertama, penerimaan negara atau APBN yang cenderung shortfall besar. Kedua, masalah lapangan kerja yang belum bisa mengangkat, masih banyak pengangguran, harga naik sembako berat bagi masyarakat," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pembangunan infrastruktur juga masih terkendala urusan perizinan yang rumit. Sehingga, semua persoalan ini jadi tantangan bagi tim ekonomi baru Presiden Joko Widodo.
"Kemudian infrastruktur dan urusan perizinan belum begitu jalan, ini problem utama yang kita hadapi. Apakah tim ekonomi baru mampu jawab tantangan lapangan kerja, harga terkendali, penerimaan negara enggak ditambal utang?" pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
