Jadi Menhub, Budi Karya Dapat Misi Khusus dari Jokowi
Jum'at, 29 Juli 2016 - 20:28 WIB
Jadi Menhub, Budi Karya Dapat Misi Khusus dari Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku mendapat misi khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat didaulat menggantikan Ignasius Jonan menjadi Menteri Perhubungan (Menhub). Budi mulai menjabat pada 27 Juli 2016, setelah Jokowi mengumumkan perombakan (reshuffle) kabinet jilid II.
Dia mengatakan, Jokowi mengamanatkan kepadanya agar ada upaya baru yang berkaitan dengan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, mantan Bos PT Angkasa Pura II ini akan membuka peluang bagi swasta untuk masuk dalam sektor perhubungan.
"Caranya adalah melibatkan swasta sebanyak mungkin, dan menggunakan swasta sebagai stimulus. Urutannya adalah swasta, BUMN, baru APBN," katanya di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat (29/7/2026).
Dengan begitu, sambung Budi, anggaran Kemenhub sebesar Rp1 triliun dari APBN tidak hanya bisa digunakan untuk beberapa proyek saja. "Karena, stimulus dan combine dengan swasta bisa menjadi lebih banyak," imbuh dia.
Selain itu, Jokowi juga memberikan arahan agar Kemenhub dapat memperkuat konektivitas yang berkaitan dengan keterjangkauan daerah, pariwisata, dan disparitas harga.
"Karenanya kita diminta untuk mendeliver konektivitas ini dengan yang lain. Ada yang pariwisata, pangan, keterjangkauan," imbuh dia.
Sebab itu, selain akan melakukan deregulasi besar-besaran, dirinya juga akan membuat model bisnis yang baru, baik untuk satu moda ataupun moda berkombinasi. "Ini suatu cara kita untuk menyelesaikan, di satu sisi kita ingun membuat konsep ini lebih friendly atau mendarat, tapi di sisi lain kita membuat model yang real," tandasnya.
Dia mengatakan, Jokowi mengamanatkan kepadanya agar ada upaya baru yang berkaitan dengan efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, mantan Bos PT Angkasa Pura II ini akan membuka peluang bagi swasta untuk masuk dalam sektor perhubungan.
"Caranya adalah melibatkan swasta sebanyak mungkin, dan menggunakan swasta sebagai stimulus. Urutannya adalah swasta, BUMN, baru APBN," katanya di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat (29/7/2026).
Dengan begitu, sambung Budi, anggaran Kemenhub sebesar Rp1 triliun dari APBN tidak hanya bisa digunakan untuk beberapa proyek saja. "Karena, stimulus dan combine dengan swasta bisa menjadi lebih banyak," imbuh dia.
Selain itu, Jokowi juga memberikan arahan agar Kemenhub dapat memperkuat konektivitas yang berkaitan dengan keterjangkauan daerah, pariwisata, dan disparitas harga.
"Karenanya kita diminta untuk mendeliver konektivitas ini dengan yang lain. Ada yang pariwisata, pangan, keterjangkauan," imbuh dia.
Sebab itu, selain akan melakukan deregulasi besar-besaran, dirinya juga akan membuat model bisnis yang baru, baik untuk satu moda ataupun moda berkombinasi. "Ini suatu cara kita untuk menyelesaikan, di satu sisi kita ingun membuat konsep ini lebih friendly atau mendarat, tapi di sisi lain kita membuat model yang real," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
