Menteri Sulit Tentang Kebijakan Ekonomi Mustahil Jokowi
Senin, 01 Agustus 2016 - 16:12 WIB
Menteri Sulit Tentang Kebijakan Ekonomi Mustahil Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Faisal Basri mengemukakan, kebijakan ekonomi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mustahil tercapai sulit ditentang oleh menterinya. Setiap keputusan yang diambil selalu diiyakan.
Dia mengungkapkan, semua kebijakan Jokowi mulai dari target penerimaan pajak hingga indeks kemudahan usaha tidak bisa ditolak menteri terkait. Padahal, semua itu hampir nyaris mustahil untuk diwujudkan karena targetnya terlalu tinggi dan kadang memaksa.
"Contoh pajak naik 30%, menteri keuangan bingung, pajak mestinya naik 15%, lalu ya (Jokowi bilang) tax amnesty saja bawa uang ke Indonesia. Lalu menteri bilang 'ya siap pak'. Kedua, kita masuk anggota OPEC lagi enggak ditentang menterinya, kita ini sudah importir (OPEC produsen). Peringkat kemudahan usaha juga ingin di bawah 40, 'iya siap pak' lagi," bebernya di Jakarta, Senin (1/8/2016).
Dia mengatakan, Jokowi lalu mengeluarkan berbagai paket kebijakan guna mewujudkan keinginan ambisius tersebut. Sayang, isi dan hasil insentif tidak nyambung dan banyak rekomendasi menteri yang hanya bersifat 'menyenangkan'.
"Maka dibikin paket ini supaya capai tujuan mustahil itu tercapai. Paket dan hasil enggak nyambung karena hanya untuk menyenangkan Presidennya. Apalagi? Pokoknya daging sapi Rp80 ribu/kg tanpa alasan, pokoknya tol laut turunkan harga daging, jalan tol Sumatera 2.000 Km ditender enggak ada yg mau lalu ditunjuk Hutama Karya, pokoknya tol trans Sulawesi jalan, pokoknya semua," ujarnya.
Sementara Peneliti Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, paket kebijakan ekonomi di level daerah cenderung kurang terasa. Lebih berat ada di pemerintah pusat.
"Banyak urusan pemerintahan terkait bisnis harusnya selesai di daerah. Paket ekonomi pemerintah cenderung belum menyasar dengan paket tersebut," pungkasnya.
Dia mengungkapkan, semua kebijakan Jokowi mulai dari target penerimaan pajak hingga indeks kemudahan usaha tidak bisa ditolak menteri terkait. Padahal, semua itu hampir nyaris mustahil untuk diwujudkan karena targetnya terlalu tinggi dan kadang memaksa.
"Contoh pajak naik 30%, menteri keuangan bingung, pajak mestinya naik 15%, lalu ya (Jokowi bilang) tax amnesty saja bawa uang ke Indonesia. Lalu menteri bilang 'ya siap pak'. Kedua, kita masuk anggota OPEC lagi enggak ditentang menterinya, kita ini sudah importir (OPEC produsen). Peringkat kemudahan usaha juga ingin di bawah 40, 'iya siap pak' lagi," bebernya di Jakarta, Senin (1/8/2016).
Dia mengatakan, Jokowi lalu mengeluarkan berbagai paket kebijakan guna mewujudkan keinginan ambisius tersebut. Sayang, isi dan hasil insentif tidak nyambung dan banyak rekomendasi menteri yang hanya bersifat 'menyenangkan'.
"Maka dibikin paket ini supaya capai tujuan mustahil itu tercapai. Paket dan hasil enggak nyambung karena hanya untuk menyenangkan Presidennya. Apalagi? Pokoknya daging sapi Rp80 ribu/kg tanpa alasan, pokoknya tol laut turunkan harga daging, jalan tol Sumatera 2.000 Km ditender enggak ada yg mau lalu ditunjuk Hutama Karya, pokoknya tol trans Sulawesi jalan, pokoknya semua," ujarnya.
Sementara Peneliti Indef Imaduddin Abdullah mengatakan, paket kebijakan ekonomi di level daerah cenderung kurang terasa. Lebih berat ada di pemerintah pusat.
"Banyak urusan pemerintahan terkait bisnis harusnya selesai di daerah. Paket ekonomi pemerintah cenderung belum menyasar dengan paket tersebut," pungkasnya.
(dmd)
