Para Menteri Diberi Waktu 3 Bulan Rumuskan Ketersediaan Pangan

JAKARTA - Fluktuasi harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri lalu, membuat Kabinet Kerja pening. Karena itu, Presiden Jokowi memberi waktu tiga bulan untuk line-up terbarunya, merumuskan kebijakan jangka menengah dan panjang soal ketersediaan pangan.

Instruksi di atas disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin menyatakan pihaknya diberi waktu oleh Presiden selama tiga bulan guna merumuskan kebijakan ketersediaan pangan. Pasalnya, sejak Juli hingga akhir tahun nanti, BMKG memprediksi akan La Nina atau musim kemarau basah.

Anomali cuaca oleh La Nina akan mempengaruhi pasokan pangan dan berdampak terhadap ketersediaan pangan bagi masyarakat di Indonesia.

"Kalau untuk pangan, kami masih diberi waktu oleh Presiden selama tiga bulan untuk merumuskan kebijakan jangka menengah panjang. Presiden mengatakan kalau memang belum cukup, kita harus berani impor. Kalau lebih, harus berani ekspor. Apalagi katanya ada La Nina," kata Darmin di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Untuk itu, terang dia, para menteri diminta untuk membangun, bukan hanya kebijakan juga secara kelembagaan untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan ini. (Baca: Presiden Desak Seluruh Pemda Bentuk Tim Pengendali Inflasi)

"Kita harus mereview soal pasar yang kita punyai. Pasar induk saja kita tidak punya, pasar induk yang baik ya. Apalagi pasar pengumpul di daerah-daerah. Jadi ada banyak hal," sambungnya.

Selain itu, dalam urusan logistik harus dibahas secara komprehensif. Untuk itu, pemerintah sedang merumuskan segera bisa diselesaikan secara cepat dalam beberapa bulan mendatang.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini berikhtiar akan menyelesaikan dalam tempo dua hingga tiga bulan. "Jadi nanti kebijakannya akan kami gambarkan dengan jelas. Beras kapan bisa swasembada, begitu pula gula. Jadi yang utama soal beras, gula, daging dan jagung," tutupnya.