Pertumbuhan Ekonomi 5,18% Harus Ciptakan Lapangan Kerja
Sabtu, 06 Agustus 2016 - 02:07 WIB
Pertumbuhan Ekonomi 5,18% Harus Ciptakan Lapangan Kerja
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) Arif Budimanta mengharapkan pemerintah dapat memanfaatkan momentum baik pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,18% pada triwulan II-2016. Kesempatan ini dapat dijadikan sebagai daya ungkit untuk menuju pertumbuhan yang inklusif.
“Stimulus dari belanja pemerintah ini diharapkan mampu dapat memicu pergerakan di sektor riil,” ujar Arif dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Pernyataan tersebut disampaikan terkait dengan pengumuman Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 yang mencapai 5,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year). Salah satu pendorong utamanya adalah pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang sebesar 6,28%. Jika dibandingkan kuartal sebelumnya, komponen belanja pemerintah tersebut mengalami peningkatan 36,16%.
Arif mengharapkan komponen belanja pemerintah dapat menjadi stimulus terhadap peningkatan produktivitas. Terutama pada kinerja industri atau dunia usaha sehingga mampu mendorong penciptaan lapangan kerja yang dapat dinikmati masyarakat.
“Dengan demikian, ketahanan sosial masyarakat akan serta-merta tercipta,” paparnya. (Baca: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2016 Capai 5,18%)
Untuk mencapai target tersebut, Arif meminta pemerintah memperhatikan aspek pengganda (multiplier effect) dalam merealisasikan belanja pemerintah. Pada belanja infrastruktur misalnya, lanjut dia, harus menciptakan sektor usaha padat karya. Selain itu, memiliki korelasi dengan kebutuhan investasi langsung (direct investment) dan industrialisasi.
Dengan skenario tersebut akan banyak menciptakan kesempatan kerja. Kondisi ini akan sangat membantu meningkatkan konsumsi masyarakat, sebagai faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat melalui daya beli yang baik.
“Dengan demikian, pertumbuhan yang dicapai bisa jadi pengungkit untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif,” imbuh Arif.
Menurut data BPS, hingga kuartal II-2016 ini, komponen konsumsi rumah tangga masih memiliki proporsi paling besar, yaitu 55,23% dari PDB. Selanjutnya Penanaman Modal Tetap Bruto (32,45%), ekspor barang dan jasa (18,88%), belanja pemerintah (9,44%). Sedangkan kontribusi Perubahan Inventori dan Belanja Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga masing-masing 2,81% dan 1,41%.
Arif mengatakan, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi harus dikembalikan kepada masyarakat agar pertumbuhan tersebut bukan sekadar perubahan angka statistik, tetapi ikut berdampak pada kualitas kehidupan warga melalui kesempatan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.
“Pada intinya, pertumbuhan yang berkualitas inilah semangat dan cita-cita yang ada pada pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi,” ujarnya.
“Stimulus dari belanja pemerintah ini diharapkan mampu dapat memicu pergerakan di sektor riil,” ujar Arif dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/8/2016).
Pernyataan tersebut disampaikan terkait dengan pengumuman Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 yang mencapai 5,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year). Salah satu pendorong utamanya adalah pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang sebesar 6,28%. Jika dibandingkan kuartal sebelumnya, komponen belanja pemerintah tersebut mengalami peningkatan 36,16%.
Arif mengharapkan komponen belanja pemerintah dapat menjadi stimulus terhadap peningkatan produktivitas. Terutama pada kinerja industri atau dunia usaha sehingga mampu mendorong penciptaan lapangan kerja yang dapat dinikmati masyarakat.
“Dengan demikian, ketahanan sosial masyarakat akan serta-merta tercipta,” paparnya. (Baca: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2016 Capai 5,18%)
Untuk mencapai target tersebut, Arif meminta pemerintah memperhatikan aspek pengganda (multiplier effect) dalam merealisasikan belanja pemerintah. Pada belanja infrastruktur misalnya, lanjut dia, harus menciptakan sektor usaha padat karya. Selain itu, memiliki korelasi dengan kebutuhan investasi langsung (direct investment) dan industrialisasi.
Dengan skenario tersebut akan banyak menciptakan kesempatan kerja. Kondisi ini akan sangat membantu meningkatkan konsumsi masyarakat, sebagai faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat melalui daya beli yang baik.
“Dengan demikian, pertumbuhan yang dicapai bisa jadi pengungkit untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif,” imbuh Arif.
Menurut data BPS, hingga kuartal II-2016 ini, komponen konsumsi rumah tangga masih memiliki proporsi paling besar, yaitu 55,23% dari PDB. Selanjutnya Penanaman Modal Tetap Bruto (32,45%), ekspor barang dan jasa (18,88%), belanja pemerintah (9,44%). Sedangkan kontribusi Perubahan Inventori dan Belanja Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga masing-masing 2,81% dan 1,41%.
Arif mengatakan, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi harus dikembalikan kepada masyarakat agar pertumbuhan tersebut bukan sekadar perubahan angka statistik, tetapi ikut berdampak pada kualitas kehidupan warga melalui kesempatan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.
“Pada intinya, pertumbuhan yang berkualitas inilah semangat dan cita-cita yang ada pada pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi,” ujarnya.
(ven)
Lihat Juga :
