DEN Ungkap Lima Poin Penting Terkait Program 35.000 MW

JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh menilai sampai saat ini realisasi proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW) belum menunjukkan progres signifikan.

Menurutnya, ada lima poin yang harus diperhatikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN sebagai eksekutor untuk membuat program ini tidak menguap begitu saja.

Syamsir mengatakan, poin pertama yakni soal proyek 35 ribu MW ini menjadi isu yang sangat seksi. Karena, selama 70 tahun Indonesia merdeka, listrik yang mengaliri Indonesia baru 51 ribu MW.

"Terlepas dari itu, pasti ada yang optimis dan pesimis. Tapi harus diakui juga, di luar itu mau tidak mau ini harus dijalankan lantaran sudah menjadi program yang diketuk palu oleh pak Presiden Joko Widodo," katanya di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (7/8/2016).

Kedua, dalam kebijakan energi nasional, peraturan pemerintah (PP) nomor 79 Presiden menargetkan bahwa hingga 2050 minimal Indonesia sudah teraliri listrik sekitar 430 ribu MW. Jika sekarang saja untuk proyek 35 ribu MW belum sama sekali terealisasi, maka target tersebut juga akan menguap begitu saja.

"Ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa masalah-masalah yang muncul dalam proyek tersebut pelik. Pertama masalah pembebasan lahan, kedua soal harga yang terdapat perbedaan di sana sini, dan ketiga kaitannya dengan pengembang dan kontraktor yang belum jelas hingga saat ini," jelas dia.

Keempat, pada 17 Maret 2016 DEN sudah mengumpulkan berbagai pihak antara Ditjen Ketenagalistrikan ESDM, pihak tata ruang dan PLN. Ternyata ada indikasi 59% dari proyek tersebut tidak ada RT/RWnya. "Ya kalau itu tidak diurus, bakal stop di sana saja," katanya.

Kelima, jika ini dibiarkan berlarut-larut, maka kepercayaan publik terhadap program seksi ini akan memudar lantaran stakeholder dan eksekutor tidak mampu untuk menyelesaikannya.

"Ini dikhawatirkan, kepercayaan publik makin lama makin kurang. Harapan mereka yang besar akan program ini akan memudar lama-lama. Nah, kita semua sebagai stakeholder, punya kepentingan untuk mengawal ini," pungkas dia.