Holding BUMN Dinilai Solusi Energi Nasional
Selasa, 09 Agustus 2016 - 14:32 WIB
Holding BUMN Dinilai Solusi Energi Nasional
A
A
A
JAKARTA - Holding BUMN Migas dinilai merupakan solusi energi nasional. Sebab, dengan menjadi satu payung, maka kapital perusahaan akan jauh lebih besar sehingga bisa bersaing dengan negara lain. Demikian disampaikan pengamat ekonomi migas dari Universitas Gadjah Mada Paripurna Sugarda.
“Kalau bicara pengembangan energi, tidak bisa bicara hanya mengenai persaingan dalam satu negara tetapi harus disandingkan dengan negara lain. Dan dengan holding, hal itu bisa dilakukan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Itu sebabnya, pria yang akrab disapa Farid ini, berpendapat pemerintah harus segera mewujudkan holding BUMN Migas. Pasalnya, pesatnya peningkatan asset capital melalui holding BUMN Migas akan membuat holding bisa melakukan banyak hal untuk memperkuat posisinya. Baik terhadap peningkatan perusahaan juga pengembangan perusahaan.
“Kalau perusahaan besar maka bargain position besar, karena kapitalnya juga besar sehingga pengembangan usahanya juga menjadi besar,” kata Farid.
Dalam holding, lanjut Farid, Pertamina memang seharusnya membawahi PGN. Karena bagaimana pun Pertamina merupakan perusahaan migas terbesar di Tanah Air. Tentang pendapat bahwa jika PGN berada di bawah Pertamina maka akan menyuburkan keberadaan mafia migas, menurut Farid juga tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, semua tergantung dari governance dalam melakukan pengawasan, termasuk dalam menempatkan orang-orang untuk mengawasi.
Pernyataan Farid sekaligus membantah pendapat mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, yang mengatakan bahwa holding bukan merupakan jalan keluar persoalan energi di Indonesia. Selain itu, juga membantah bahwa PGN yang go public lebih baik dibandingkan Pertamina yang tidak go public.
"Indikator bagus dan jelek itu apa? Sahamnya bagus karena pasar merespons positif holding kok,” kata Farid.
“Kalau bicara pengembangan energi, tidak bisa bicara hanya mengenai persaingan dalam satu negara tetapi harus disandingkan dengan negara lain. Dan dengan holding, hal itu bisa dilakukan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Itu sebabnya, pria yang akrab disapa Farid ini, berpendapat pemerintah harus segera mewujudkan holding BUMN Migas. Pasalnya, pesatnya peningkatan asset capital melalui holding BUMN Migas akan membuat holding bisa melakukan banyak hal untuk memperkuat posisinya. Baik terhadap peningkatan perusahaan juga pengembangan perusahaan.
“Kalau perusahaan besar maka bargain position besar, karena kapitalnya juga besar sehingga pengembangan usahanya juga menjadi besar,” kata Farid.
Dalam holding, lanjut Farid, Pertamina memang seharusnya membawahi PGN. Karena bagaimana pun Pertamina merupakan perusahaan migas terbesar di Tanah Air. Tentang pendapat bahwa jika PGN berada di bawah Pertamina maka akan menyuburkan keberadaan mafia migas, menurut Farid juga tidak perlu dikhawatirkan. Pasalnya, semua tergantung dari governance dalam melakukan pengawasan, termasuk dalam menempatkan orang-orang untuk mengawasi.
Pernyataan Farid sekaligus membantah pendapat mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, yang mengatakan bahwa holding bukan merupakan jalan keluar persoalan energi di Indonesia. Selain itu, juga membantah bahwa PGN yang go public lebih baik dibandingkan Pertamina yang tidak go public.
"Indikator bagus dan jelek itu apa? Sahamnya bagus karena pasar merespons positif holding kok,” kata Farid.
(ven)
Lihat Juga :
