Masalah Harga Daging Dimulai Sejak Pemerintahan SBY
Selasa, 09 Agustus 2016 - 16:52 WIB
Masalah Harga Daging Dimulai Sejak Pemerintahan SBY
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya Sarman Simanjorang mengungkapkan, masalah gejolak harga daging dimulai sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2012 silam. Waktu itu, pemerintah ingin ada swasembada pangan.
Sarman menjelaskan, keinginan itu sulit tercapai karena jumlah sapi di dalam negeri masih minim. Sehingga, pembatasan impor daging dan jeroan waktu itu malah membuat harga melonjak.
"Terus terang, sebetulnya sudah capek omongin daging. Sudah dari 2012, ada di tangan pemerintah (era SBY), masalahnya semangat pemerintah ingin swasembada daging, cikal bakal masalah," ujarnya dalam acara Roundtable Discussion Koran Sindo dan Sindonews.com di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Dia menjelaskan, periode itu, permintaan konsumsi daging terus meningkat namun suplai terbatas. Sedangkan, pemerintah terus menegaskan ketersediaan sapi masih banyak.
"Permintaan tinggi suplai terbatas. Pemerintah bilang, kita punya daging, punya sapi banyak, tenang saja. Pasar enggak bisa dibohongi, kalau pasar bergejolak, suplai dan demand enggak seimbang," tutur Sarman.
Untungnya, kata dia, pemerintah mulai menyadari pembatasan tersebut membuat harga naik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menargetkan harga daging sapi Rp80.000/kg ke menterinya dengan cara apapun termasuk membuka kembali impor daging dan jeroan.
"Saat ini pemerintah sudah mulai menyadari. Apalagi Pak Presiden enggak mau tahu harga daging Rp80.000/Kg," katanya.
Kebutuhan daging sapi, lanjut Sarman, tidak hanya untuk masyarakat umum tapi juga bisnis hotel, restoran, dan katering. Pemerintah tidak bisa menghindari permintaan yang terus meningkat ini.
"Kebutuhan daging bukan hanya masyarakat umum, hotel, restoran, katering. Harus tiap hari warung Padang di Jakarta pakai daging, misal ada 3.000 warung Padang kali sekilo saja tiap hari," pungkasnya.
Sarman menjelaskan, keinginan itu sulit tercapai karena jumlah sapi di dalam negeri masih minim. Sehingga, pembatasan impor daging dan jeroan waktu itu malah membuat harga melonjak.
"Terus terang, sebetulnya sudah capek omongin daging. Sudah dari 2012, ada di tangan pemerintah (era SBY), masalahnya semangat pemerintah ingin swasembada daging, cikal bakal masalah," ujarnya dalam acara Roundtable Discussion Koran Sindo dan Sindonews.com di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Dia menjelaskan, periode itu, permintaan konsumsi daging terus meningkat namun suplai terbatas. Sedangkan, pemerintah terus menegaskan ketersediaan sapi masih banyak.
"Permintaan tinggi suplai terbatas. Pemerintah bilang, kita punya daging, punya sapi banyak, tenang saja. Pasar enggak bisa dibohongi, kalau pasar bergejolak, suplai dan demand enggak seimbang," tutur Sarman.
Untungnya, kata dia, pemerintah mulai menyadari pembatasan tersebut membuat harga naik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menargetkan harga daging sapi Rp80.000/kg ke menterinya dengan cara apapun termasuk membuka kembali impor daging dan jeroan.
"Saat ini pemerintah sudah mulai menyadari. Apalagi Pak Presiden enggak mau tahu harga daging Rp80.000/Kg," katanya.
Kebutuhan daging sapi, lanjut Sarman, tidak hanya untuk masyarakat umum tapi juga bisnis hotel, restoran, dan katering. Pemerintah tidak bisa menghindari permintaan yang terus meningkat ini.
"Kebutuhan daging bukan hanya masyarakat umum, hotel, restoran, katering. Harus tiap hari warung Padang di Jakarta pakai daging, misal ada 3.000 warung Padang kali sekilo saja tiap hari," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
