Menperin Jamin Moratorium Sawit Tak Ganggu Iklim Investasi
Selasa, 09 Agustus 2016 - 17:45 WIB
Menperin Jamin Moratorium Sawit Tak Ganggu Iklim Investasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menjamin moratorium sawit tidak akan mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Saat ini pemerintah masih mengevaluasi berbagai kemungkinan mengenai hal tersebut.
(Baca: Penjelasan Menperin Soal Moratorium Sawit)
Pada prinsipnya, kata dia, pemerintah selalu menjamin kepastian hukum bagi para pengusaha Crude Palm Oil (CPO) yang ada di Indonesia. Selain itu, pihaknya juga akan menjamin iklim investasi kelapa sawit di Tanah Air tetap berjalan mulus. "Kita lagi lihat evaluasi moratorium CPO," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
"Pada prinsipnya yang penting ada kepastian hukum sehingga bagi CPO di Indonesia, iklim investasinya tetap berjalan dengan bagus, dan kalau di internasional masalah sustainability-nya menjadi terjawab," imbuh Airlangga.
Saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kemungkinan untuk memperpanjang kembali moratorium alih fungsi kawasan hutan alam untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Rencananya, kebijakan moratorium sawit akan langsung diberlakukan selama lima tahun ke depan.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai investasi sektor kelapa sawit Indonesia sudah kebablasan. Terutama, ketika harganya sempat naik tinggi, banyak investor menanamkan investasi di sektor tersebut.
(Baca: Lembong Sebut Investasi Kelapa Sawit Indonesia Kebablasan)
Menurutnya, Indonesia masih mengalami ketergantungan sektor kelapa sawit hingga sekarang. Hal ini mengkhawatirkan lantaran jika terjadi sesuatu dengan industri tersebut maka dampaknya akan besar ke perekonomian nasional.
"Misalnya begini, Pak Presiden umumkan morotarium sawit, salah satu pertimbangannya kita kebablasan dengan sawit. Ketergantungan berlebihan karena sebagai ekspor nonmigas nomor satu, kalau ada apa-apa ekonomi kita kena," ujarnya di Jakarta, kemarin.
(Baca: Penjelasan Menperin Soal Moratorium Sawit)
Pada prinsipnya, kata dia, pemerintah selalu menjamin kepastian hukum bagi para pengusaha Crude Palm Oil (CPO) yang ada di Indonesia. Selain itu, pihaknya juga akan menjamin iklim investasi kelapa sawit di Tanah Air tetap berjalan mulus. "Kita lagi lihat evaluasi moratorium CPO," katanya di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
"Pada prinsipnya yang penting ada kepastian hukum sehingga bagi CPO di Indonesia, iklim investasinya tetap berjalan dengan bagus, dan kalau di internasional masalah sustainability-nya menjadi terjawab," imbuh Airlangga.
Saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji kemungkinan untuk memperpanjang kembali moratorium alih fungsi kawasan hutan alam untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Rencananya, kebijakan moratorium sawit akan langsung diberlakukan selama lima tahun ke depan.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menilai investasi sektor kelapa sawit Indonesia sudah kebablasan. Terutama, ketika harganya sempat naik tinggi, banyak investor menanamkan investasi di sektor tersebut.
(Baca: Lembong Sebut Investasi Kelapa Sawit Indonesia Kebablasan)
Menurutnya, Indonesia masih mengalami ketergantungan sektor kelapa sawit hingga sekarang. Hal ini mengkhawatirkan lantaran jika terjadi sesuatu dengan industri tersebut maka dampaknya akan besar ke perekonomian nasional.
"Misalnya begini, Pak Presiden umumkan morotarium sawit, salah satu pertimbangannya kita kebablasan dengan sawit. Ketergantungan berlebihan karena sebagai ekspor nonmigas nomor satu, kalau ada apa-apa ekonomi kita kena," ujarnya di Jakarta, kemarin.
(izz)
Lihat Juga :
