Jokowi Tegaskan Holding BUMN Bukan Strategi Pangkas PMN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukanlah strategi untuk mengurangi suntikan penyertaan modal negara (PMN), yang selama ini diberikan kepada beberapa perusahaan pelat merah di Tanah Air. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kabinet Terbatas tentang Holdingisasi BUMN.

(Baca Juga: Holding BUMN Energi Terancam Dibubarkan DPR)

Dia mengingatkan bahwa BUMN harus bisa mengambil peran sebagai lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan agar BUMN dapat lebih kuat dan lincah untuk menghadapi persaingan global.

"‎Rapat terbatas sore hari ini merupakan lanjutan pembahasan rencana holdingnisasi BUMN yang saya kira kita pernah membahasnya pada bulan Februari lalu. Peta jalan yang jelas untuk mewujudkan BUMN yang besar, BUMN yang kuat, dan lincah ini harus kita segera punyai," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Menurutnya, setiap tahapan pembentukan holding ini harus dikalkulasi dan dihitung dengan baik. Karena, holdingisasi bukan semata menjadi strategi pengurangan suntikan negara. Penggabungan ini justru dimaksudkan untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan global.

"‎Holdingisasi bukan semata-mata strategi pengurangan pembiayaan suntikan PMN. Tidak. Atau mekanisme pengabsahan saham negara sebagai inbreng saham‎ yang ditunjuk sebagai induk perusahaan," tandasnya.

Sebagai informasi, Menteri BUMN Rini Soemarno saat ini tengah menyelesaikan rencana pembentukan holding untuk lima sektor BUMN yaitu BUMN sektor energi, pertambangan, jalan tol, keuangan dan perumahan.‎ Namun belakangan, muncul wacana pembentukan holding baru untuk BUMN sektor pangan.