Menko Darmin Minta Tak Ada Anggaran Duplikasi K/L dan DAK
Jum'at, 12 Agustus 2016 - 18:29 WIB
Menko Darmin Minta Tak Ada Anggaran Duplikasi K/L dan DAK
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah berusaha agar pemotongan anggaran ke depan sudah ditentukan berdasarkan pos masing-masing dan jangan ada lagi anggaran duplikasi antara pusat dan daerah.
Darmin menjelaskan, sebetulnya sudah ada hitungan anggaran mana saja yang terduplikat. Namun, dia masih enggan menjelaskan pos-posnya. "Contohnya seperti apa saja penghematan itu, misalnya kalau ada duplikasi anggaran antara K/L dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu pasti dihilangkan salah satu dan itu ternyata ada. Ada anggarannya, tapi saya belum mau sebutkan," kata dia di kantornya, Jumat (12/8/2016).
Darmin mengamati, selama ini ada anggaran yang sebelumnya berada di K/L tapi diusulkan agar dilaksanakan atau masuk ke daerah. Namun, pada akhirnya tetap minta ke pemerintah pusat.
"Ya kalau begitu jangan. Kemudian, kegiatan yang belum dikontrak itu juga banyak. Komposisi pendanaan proyek multiyear, jadi kalau tadinya dua tahun mungkin bisa enggak tiga tahun," imbuhnya.
Dia memastikan pemotongannya harus mencapai Rp165 triliun dan akan diselesaikan dalam dua hari ke depan untuk kemudian diumumkan ke pos-pos K/L yang terkena pemotongan.
"Pokoknya ini harus Rp65 triliun semuanya. Kita akan selesaikan dua hari ini detail, jadi efisiensi lelang misalnya dua kementerian saja, kita apresiasi. Misalnya PUPR efisiensi lelang itu di atas Rp2 triliun, kesehatan Rp1 triliun, itu saja sudah Rp3 triliun, kemudian perjalanan dinas sekurang-kurangnya Rp6,5 triliun akan hilang, tapi itu tersebar di semua K/L dan belanja operasional sekurang-kurangnya Rp8 triliun," pungkas Darmin.
Darmin menjelaskan, sebetulnya sudah ada hitungan anggaran mana saja yang terduplikat. Namun, dia masih enggan menjelaskan pos-posnya. "Contohnya seperti apa saja penghematan itu, misalnya kalau ada duplikasi anggaran antara K/L dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu pasti dihilangkan salah satu dan itu ternyata ada. Ada anggarannya, tapi saya belum mau sebutkan," kata dia di kantornya, Jumat (12/8/2016).
Darmin mengamati, selama ini ada anggaran yang sebelumnya berada di K/L tapi diusulkan agar dilaksanakan atau masuk ke daerah. Namun, pada akhirnya tetap minta ke pemerintah pusat.
"Ya kalau begitu jangan. Kemudian, kegiatan yang belum dikontrak itu juga banyak. Komposisi pendanaan proyek multiyear, jadi kalau tadinya dua tahun mungkin bisa enggak tiga tahun," imbuhnya.
Dia memastikan pemotongannya harus mencapai Rp165 triliun dan akan diselesaikan dalam dua hari ke depan untuk kemudian diumumkan ke pos-pos K/L yang terkena pemotongan.
"Pokoknya ini harus Rp65 triliun semuanya. Kita akan selesaikan dua hari ini detail, jadi efisiensi lelang misalnya dua kementerian saja, kita apresiasi. Misalnya PUPR efisiensi lelang itu di atas Rp2 triliun, kesehatan Rp1 triliun, itu saja sudah Rp3 triliun, kemudian perjalanan dinas sekurang-kurangnya Rp6,5 triliun akan hilang, tapi itu tersebar di semua K/L dan belanja operasional sekurang-kurangnya Rp8 triliun," pungkas Darmin.
(izz)
Lihat Juga :
