Genjot Sektor Maritim, Tiga Menteri dan BI Reformasi Struktural
Jum'at, 12 Agustus 2016 - 22:10 WIB
Genjot Sektor Maritim, Tiga Menteri dan BI Reformasi Struktural
A
A
A
BATAM - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh ekonomi di daerah. Menurutnya reformasi struktural dan penguatan sektor riil menjadi kunci, salah satunya adalah penguatan daya saing di bidang kemaritiman dan pariwisata.
"Ke depan Indonesia harus mampu tumbuh kuat, seimbang, berkesinambungan, dan inklusif. Untuk itu, reformasi perlu dilakukan di berbagai sektor, bukan hanya fiskal namun juga moneter dan struktural," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan serta negara bergaris pantai terpanjang di dunia, lanjut dia Indonesia memiliki potensi besar sebagai poros maritim dunia, termasuk sektor wisata maritim. Agus juga menanbahkan beberapa potensi maritim Indonesia yang dapat dikembangkan, yaitu antara lain dalam bidang wisata maritim, perikanan, migas/energi, serta industri manufaktur dan galangan kapal.
Namun menurutnya masih terdapat beberapa tantangan, termasuk infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang belum memadai. "Untuk itu, kerja sama dan keseriusan semua pihak sangat diperlukan," ujarnya.
Sejalan dengan itu, menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut B. Pandjaitan menyatakan pentingnya membuat industri maritim Indonesia kompetitif dengan negara lain. Untuk itu, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, antara lain masalah konektivitas antardaerah.
Dalam pengembangan maritim tersebut, kerja sama serta integrasi antara berbagai sektor harus dilakukan. Masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perizinan, tanah, dan lain-lain perlu ditangani secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan bila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara.
Sementara Menteri Pariwista Arief Yahya menyampaikan, potensi Indonesia yang besar di sektor pariwisata, baik dari sisi ukuran, pertumbuhan, maupun dampaknya. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling murah dan mudah untuk dikembangkan.
Pengembangan sektor pariwisata dapat memberi sumbangan yang berarti kepada PDG, cadangan devisa, dan lapangan kerja. Selain itu, industri pariwisata pun merupakan industri yang berkelanjutan (sustainable). Untuk itu, perlu alokasi dana yang memadai untuk pengembangan sektor pariwisata.
"Untuk mendukung pengembangan maritim dan pariwisata, perlu sumber daya manusia yang memadai. Untuk itulah, reformasi birokrasi harus dilakukan," ungkap Menteri PAN RB, Asman Abnur.
Reformasi birokrasi memungkinkan didapatkannya kemudahan dalam pengembangan berbagai sektor industri yang diperlukan, serta pelayanan publik yang baik. Untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penguatan yang diperlukan, akan dilakukan rapat koordinasi antarlembaga yang berfokus pada pengembangan potensi industri maritim di Indonesia.
Rapat dilaksanakan hari ini (12/8), dan dihadiri oleh Gubernur BI, Menteri Pariwisata, Menteri PANRB, serta Menko Kemaritiman. Dari hasil rapat, diharapkan akan muncul komitmen dan langkah-langkah konkret untuk perbaikan sektor maritim di Indonesia.
"Ke depan Indonesia harus mampu tumbuh kuat, seimbang, berkesinambungan, dan inklusif. Untuk itu, reformasi perlu dilakukan di berbagai sektor, bukan hanya fiskal namun juga moneter dan struktural," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan serta negara bergaris pantai terpanjang di dunia, lanjut dia Indonesia memiliki potensi besar sebagai poros maritim dunia, termasuk sektor wisata maritim. Agus juga menanbahkan beberapa potensi maritim Indonesia yang dapat dikembangkan, yaitu antara lain dalam bidang wisata maritim, perikanan, migas/energi, serta industri manufaktur dan galangan kapal.
Namun menurutnya masih terdapat beberapa tantangan, termasuk infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang belum memadai. "Untuk itu, kerja sama dan keseriusan semua pihak sangat diperlukan," ujarnya.
Sejalan dengan itu, menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut B. Pandjaitan menyatakan pentingnya membuat industri maritim Indonesia kompetitif dengan negara lain. Untuk itu, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, antara lain masalah konektivitas antardaerah.
Dalam pengembangan maritim tersebut, kerja sama serta integrasi antara berbagai sektor harus dilakukan. Masalah pada sektor-sektor pendukung seperti perizinan, tanah, dan lain-lain perlu ditangani secara terbuka. Hal ini dapat dilakukan bila masing-masing sektor menghilangkan ego dan bekerja untuk kepentingan negara.
Sementara Menteri Pariwista Arief Yahya menyampaikan, potensi Indonesia yang besar di sektor pariwisata, baik dari sisi ukuran, pertumbuhan, maupun dampaknya. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling murah dan mudah untuk dikembangkan.
Pengembangan sektor pariwisata dapat memberi sumbangan yang berarti kepada PDG, cadangan devisa, dan lapangan kerja. Selain itu, industri pariwisata pun merupakan industri yang berkelanjutan (sustainable). Untuk itu, perlu alokasi dana yang memadai untuk pengembangan sektor pariwisata.
"Untuk mendukung pengembangan maritim dan pariwisata, perlu sumber daya manusia yang memadai. Untuk itulah, reformasi birokrasi harus dilakukan," ungkap Menteri PAN RB, Asman Abnur.
Reformasi birokrasi memungkinkan didapatkannya kemudahan dalam pengembangan berbagai sektor industri yang diperlukan, serta pelayanan publik yang baik. Untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penguatan yang diperlukan, akan dilakukan rapat koordinasi antarlembaga yang berfokus pada pengembangan potensi industri maritim di Indonesia.
Rapat dilaksanakan hari ini (12/8), dan dihadiri oleh Gubernur BI, Menteri Pariwisata, Menteri PANRB, serta Menko Kemaritiman. Dari hasil rapat, diharapkan akan muncul komitmen dan langkah-langkah konkret untuk perbaikan sektor maritim di Indonesia.
(akr)
Lihat Juga :
