Luhut Paparkan Kondisi Ekonomi dan Iklim Investasi RI di Tengah Pandemi
Rabu, 22 Juli 2020 - 08:08 WIB
loading...
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan, kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta apa saja langkah pemerintah di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan, kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta apa saja langkah pemerintah di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan saat bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, Senin (20/7).
"Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Namun hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini, karena setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022. Sehingga di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3%," ujar Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi di Jakarta.
(Baca Juga: Pemerintah-BI Berbagi Beban Utang Demi Indonesia, Ekonom: Langkah Tepat )
Peran Bank Sentral juga diperluas agar bisa ikut mendukung penanganan Covid-19 dengan salah satunya membeli obligasi pemerintah. Hal tersebut bukanlah praktik yang dilarang, terutama dalam ketidakpastian situasi seperti yang terjadi saat ini.
Dia melanjutkan defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain. Menurut Menko Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran.
Ia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp123,46 triliun.
“Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara prudent dan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik,” terang Jodi.
"Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Namun hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini, karena setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022. Sehingga di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3%," ujar Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi di Jakarta.
(Baca Juga: Pemerintah-BI Berbagi Beban Utang Demi Indonesia, Ekonom: Langkah Tepat )
Peran Bank Sentral juga diperluas agar bisa ikut mendukung penanganan Covid-19 dengan salah satunya membeli obligasi pemerintah. Hal tersebut bukanlah praktik yang dilarang, terutama dalam ketidakpastian situasi seperti yang terjadi saat ini.
Dia melanjutkan defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain. Menurut Menko Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran.
Ia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp123,46 triliun.
“Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara prudent dan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik,” terang Jodi.
Lihat Juga :
