Luhut Paparkan Kondisi Ekonomi dan Iklim Investasi RI di Tengah Pandemi

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan, kondisi ekonomi dan iklim investasi di Indonesia serta apa saja langkah pemerintah di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan saat bertemu dengan lembaga pemeringkat kredit, Moody’s Investors Service, Senin (20/7).

"Kebijakan fiskal untuk memberi stimulus perekonomian menyebabkan defisit terhadap APBN mengalami ekspansi hingga 6,3 persen. Namun hal itu hanya akan berlangsung untuk tahun ini, karena setelah pandemi berakhir, pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal sampai tahun 2022. Sehingga di 2023, angka defisit akan kembali di bawah 3%," ujar Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi di Jakarta.

(Baca Juga: Pemerintah-BI Berbagi Beban Utang Demi Indonesia, Ekonom: Langkah Tepat )

Peran Bank Sentral juga diperluas agar bisa ikut mendukung penanganan Covid-19 dengan salah satunya membeli obligasi pemerintah. Hal tersebut bukanlah praktik yang dilarang, terutama dalam ketidakpastian situasi seperti yang terjadi saat ini.

Dia melanjutkan defisit tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain. Menurut Menko Luhut, yang terpenting adalah kebijakan tersebut digunakan secara benar dan tepat sasaran.

Ia mencontohkan stimulus kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun, jaring pengaman sosial Rp 203,9 triliun, insentif pajak Rp 120,6 triliun, dan stimulus untuk UMKM yang mencapai Rp123,46 triliun.

“Semua digunakan untuk hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat. Pengelolaan fiskal ini dilakukan secara prudent dan sangat disiplin, sehingga defisit bisa terjaga dengan relatif baik,” terang Jodi.

(Baca Juga: Investasi Jadi Obat Kelesuan Ekonomi, Bahlil Minta Investor Jangan Dihalangi )

Ke depan, belanja pemerintah akan dipercepat untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga sektor usaha kecil dan menengah agar bisa bertahan di tengah situasi pandemi.

"Pemerintah juga akan mendorong investasi agar lebih banyak masuk ke Indonesia, serta mempercepat proses investasi yang sudah masuk agar bisa segera direalisasikan, terutama di bidang hilirisasi. Kemudahan berinvestasi juga diyakini akan semakin baik dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya masih berjalan di DPR-RI," katanya.

Selama periode 2015-2019, total investasi di hilirisasi tambang sudah mencapai USD40 miliar. Ekspor besi dan baja sendiri bisa menembus angka USD9 miliar. Sedangkan untuk sektor nikel, nilai ekspornya sudah mencapai USD14 miliar. Sektor ini akan sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia ke depan.