Jadi CFO, Proyek dari Kas Negara Harus Lewat Sri Mulyani
Sabtu, 13 Agustus 2016 - 12:38 WIB
Jadi CFO, Proyek dari Kas Negara Harus Lewat Sri Mulyani
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perempuan kelahiran Bandar Lampung ini didapuk menjadi Chief Financial Officer (CFO) untuk seluruh proyek dan investasi berbasis Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Ke depannya, seluruh proyek yang menggunakan kas negara harus melewati persetujuan Sri Mulyani. Namun, mantan Menteri Keuangan ini tidak lagi diperkenankan untuk ikut campur dalam proyek swasta atau BUMN yang tidak menggunakan APBN.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengaku sepakat dengan keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pengaturan mengenai proyek APBN dan non-APBN memang harus dipisahkan. Apalagi, kas negara tidak akan cukup untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur.
Baca: Jokowi Pisahkan Kewenangan Menkeu-Bappenas soal Pembiayaan Proyek
"Tapi memang idenya untuk kebutuhan infrastruktur yang besar tidak bisa semuanya berasal dari APBN, jadi apapun potensi-potensi untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak melalui APBN itu adalah perlu untuk maksimalkan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/8/2016) malam.
Menurutnya, negara-negara di dunia selama ini memang tidak mengandalkan kas negara untuk membiayai proyek-proyek infrastrukturnya. Jadi, kedepannya Sri Mulyani akan benar-benar memilah mana proyek yang akan didanai APBN dan mana yang tidak perlu APBN.
"Jadi memang tujuannya kalau dilihat dari seluruh perekonomian nasional dan hampir di semua negara tidak semua harus dilakukan oleh APBN. Untuk pengentasan kemiskinan itu kebutuhan terhadap infrastruktur sangat besar. Jadi memang harus ada sinergi saja," tandasnya.
Ke depannya, seluruh proyek yang menggunakan kas negara harus melewati persetujuan Sri Mulyani. Namun, mantan Menteri Keuangan ini tidak lagi diperkenankan untuk ikut campur dalam proyek swasta atau BUMN yang tidak menggunakan APBN.
Menanggapi hal itu, Sri Mulyani mengaku sepakat dengan keputusan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Pengaturan mengenai proyek APBN dan non-APBN memang harus dipisahkan. Apalagi, kas negara tidak akan cukup untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur.
Baca: Jokowi Pisahkan Kewenangan Menkeu-Bappenas soal Pembiayaan Proyek
"Tapi memang idenya untuk kebutuhan infrastruktur yang besar tidak bisa semuanya berasal dari APBN, jadi apapun potensi-potensi untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak melalui APBN itu adalah perlu untuk maksimalkan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/8/2016) malam.
Menurutnya, negara-negara di dunia selama ini memang tidak mengandalkan kas negara untuk membiayai proyek-proyek infrastrukturnya. Jadi, kedepannya Sri Mulyani akan benar-benar memilah mana proyek yang akan didanai APBN dan mana yang tidak perlu APBN.
"Jadi memang tujuannya kalau dilihat dari seluruh perekonomian nasional dan hampir di semua negara tidak semua harus dilakukan oleh APBN. Untuk pengentasan kemiskinan itu kebutuhan terhadap infrastruktur sangat besar. Jadi memang harus ada sinergi saja," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
