Jokowi: 21,8 Juta Masyarakat Indonesia Baru Melek Layanan Keuangan
A
A
A
TANGERANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melek mengenai layanan jasa keuangan. Saat ini hanya 21,8 juta masyarakat Indonesia memiliki literasi keuangan dan lembaga keuangan terkategori baik.
Kondisi ini, kata Jokowi, sangat jauh berbeda dengan negara-negara lain di ASEAN. Tingkat literasi keuangan masyarakat di Singapura saat ini sudah mencapai 96%, Malaysia 81%, dan Thailand 76%.
"Data yang saya punya baru 21,8 juta penduduk Indonesia yang literasi keuangannya dan keyakinan pada lembaga keuangan terkategori baik. Padahal literasi keuangan masyarakat di Singapura sudah mencapai 96%, Malaysia 81%, Thailand 76%, dan kita baru 21%," katanya di Indonesia Convention and Exhibition BSD, Tangerang, Selasa (30/8/2016).
Oleh karena itu, dia meminta kementerian dan lembaga terkait untuk bisa melakukan langkah percepatan. Pertama, dengan memperluas jangkauan perbankan dan keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Tadi saya sudah sampaikan terobosan yang dilakukan seperti Teras Kapal BRI," imbuh dia. (Baca: Jokowi Buka Indonesia Fintech Festival and Conference 2016)
Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Jika sebelumnya masyarakat dikategorikan tidak layak mendapatkan layanan jasa keuangan maka harus ditingkatkan menjadi kategori layak.
"Yang tadinya unbankable jadi bankable. Ketiga, peningkatan layanan jasa keuangan terutama bagi UMKM. Dan keempat, perlindungan terhadap konsumen," tandasnya.
Kondisi ini, kata Jokowi, sangat jauh berbeda dengan negara-negara lain di ASEAN. Tingkat literasi keuangan masyarakat di Singapura saat ini sudah mencapai 96%, Malaysia 81%, dan Thailand 76%.
"Data yang saya punya baru 21,8 juta penduduk Indonesia yang literasi keuangannya dan keyakinan pada lembaga keuangan terkategori baik. Padahal literasi keuangan masyarakat di Singapura sudah mencapai 96%, Malaysia 81%, Thailand 76%, dan kita baru 21%," katanya di Indonesia Convention and Exhibition BSD, Tangerang, Selasa (30/8/2016).
Oleh karena itu, dia meminta kementerian dan lembaga terkait untuk bisa melakukan langkah percepatan. Pertama, dengan memperluas jangkauan perbankan dan keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Tadi saya sudah sampaikan terobosan yang dilakukan seperti Teras Kapal BRI," imbuh dia. (Baca: Jokowi Buka Indonesia Fintech Festival and Conference 2016)
Kedua, peningkatan kapasitas masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Jika sebelumnya masyarakat dikategorikan tidak layak mendapatkan layanan jasa keuangan maka harus ditingkatkan menjadi kategori layak.
"Yang tadinya unbankable jadi bankable. Ketiga, peningkatan layanan jasa keuangan terutama bagi UMKM. Dan keempat, perlindungan terhadap konsumen," tandasnya.
(ven)