Urgen, Menteri ESDM Baru Diminta Benahi Warisan Tata Kelola Buruk
Minggu, 04 September 2016 - 15:28 WIB
Urgen, Menteri ESDM Baru Diminta Benahi Warisan Tata Kelola Buruk
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) yang baru nantinya menurut Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi harus mampu membenahi tata kelola yang buruk antar kementerian yang selama ini dirasa kurang berjalan naik. Menurutnya hal tersebut merupakan warisan pemerintahan terdahulu sebelum era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.
"Meluruskan tata kelola yang kurang tepat, yang rusak beberapa tahun lalu. Karena sistem kelola yang sekarang kan merupakan sistem kelola yang dilanjutkan dari waktu itu, yakni pemerintahan sebelumnya," kata dia kepada Sindonews, Jakarta, Minggu (4/9/2016).
Seperti diketahui setelah memberhentikan Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM saat baru kerja selama 20 hari karena kasus dwi kewarganegaraan. Presiden Jokowi hingga kini belum menunjuk Menteri ESDM baru yang kini dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Luhut Binsar Pandjaitan dengan rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator bidan Kemaritiman.
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa butuh kerja sama tim antar kementerian dan departemen untuk menghadapi tantangan besar lainnya dalam sektor ESDM yang tidak bisa diselesaikan dengan seketika. "Terlebih lagi jika soal hubungan-hubungan dengan birokrasi internal, itu juga harus dibenahi," sambungnya.
Tidak ketinggalan Kurtubi juga menyoroti masalah sindir menyindir ketika Sudirman Said menjabat Menteri ESDM kepada Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir. Kala itu Sudirman Said mengaku tidak memiliki komunikasi bagus dengan Dirut PLN.
Hal tersebut menurutnya tidak boleh terulang karena visi antar kementerian harus sejalan seirama. "Di pemerintahan ini harusnya satu bahasa, satu visi misi. Tentang 1 kebijakan. Siapapun yang ada nanti di jabatan tersebut, harus bisa menangani persoalan beda pendapat dan persepsi yang bisa diselesaikan internal, sehingga jalannya pemerintah yang terpadu bisa berjalan lebih kencang lagi," pungkasnya.
"Meluruskan tata kelola yang kurang tepat, yang rusak beberapa tahun lalu. Karena sistem kelola yang sekarang kan merupakan sistem kelola yang dilanjutkan dari waktu itu, yakni pemerintahan sebelumnya," kata dia kepada Sindonews, Jakarta, Minggu (4/9/2016).
Seperti diketahui setelah memberhentikan Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM saat baru kerja selama 20 hari karena kasus dwi kewarganegaraan. Presiden Jokowi hingga kini belum menunjuk Menteri ESDM baru yang kini dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Luhut Binsar Pandjaitan dengan rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator bidan Kemaritiman.
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa butuh kerja sama tim antar kementerian dan departemen untuk menghadapi tantangan besar lainnya dalam sektor ESDM yang tidak bisa diselesaikan dengan seketika. "Terlebih lagi jika soal hubungan-hubungan dengan birokrasi internal, itu juga harus dibenahi," sambungnya.
Tidak ketinggalan Kurtubi juga menyoroti masalah sindir menyindir ketika Sudirman Said menjabat Menteri ESDM kepada Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir. Kala itu Sudirman Said mengaku tidak memiliki komunikasi bagus dengan Dirut PLN.
Hal tersebut menurutnya tidak boleh terulang karena visi antar kementerian harus sejalan seirama. "Di pemerintahan ini harusnya satu bahasa, satu visi misi. Tentang 1 kebijakan. Siapapun yang ada nanti di jabatan tersebut, harus bisa menangani persoalan beda pendapat dan persepsi yang bisa diselesaikan internal, sehingga jalannya pemerintah yang terpadu bisa berjalan lebih kencang lagi," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
