Indonesia Sampaikan Tujuh Isu Penting Pilar Ekonomi Asia-Pasifik
Indonesia Sampaikan Tujuh Isu Penting Pilar Ekonomi Asia-Pasifik
A
A
A
VIENTIANE - Delegasi Indonesia menyampaikan tujuh isu strategis dalam pertemuan Pilar Ekonomi Asia-Pasifik (APSC). Pada pertemuan tingkat menteri dalam KTT ASEAN ke 28 tersebut, Delegasi Indonesia diwakilkan Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Kita berbicara sejauh mana pilar politik dan keamanan ini diimplementasikan dalam mencapai visi ASEAN tahun 2025. Ada tujuh poin yang kami disampaikan," kata Menlu Retno, di Lao National Convention Center, Vientiane, Laos, Selasa (6/9/2016).
Tujuh poin yang disampaikan, pertama mengenai masalah perdagangan manusia. Indonesia saat ini sedang menjalankan ratifikasi ASEAN soal perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.
"Tentunya kita menyampaikan pentingnya untuk meng-address root causes dan juga pada saat yang sama kita perlu memperhatikan penghormatan kepada hak asasi manusia," ujarnya.
Isu yang kedua, adalah penyelundupan dan perdagangan obat terlarang. Sekali lagi, Indonesia menyampaikan masalah ini menjadi alarm penting untuk melakukan pencegahan.
"Kita Indonesia dalam situasi darurat terkait masalah narkoba dan kita menyambut baik adanya new sectoral body di dalam APSC yang melakukan drug free ASEAN. Pada Juli 2012, kita menjadi tuan rumah 1st ASEAN Sea Port Interdiction Task Force (ASITF), yang poin utamanya isu drug trafficking," ungkapnya. (Baca: Jokowi Serukan Penguatan Kerja sama Ekonomi ASEAN)
Isu ketiga mengenai masalah terorisme and radikalisme. Pada Agustus lalu Indonesia menjadi tuan rumah International Meeting on Countering Terorism di Bali. Dan mendorong ASEAN Confession on Counter Terorism, sebuah mekanisme dalam rangka menangkal terorisme dan radikalisme.
"Isu keempat mengenai Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang erat dalam menangani kasus kegiatan perikanan ilegal," tukasnya.
Kelima adalah keamanan di Laut Sulu dan wilayah peraiaran di sekitarnya. Indonesia meminta sekali lagi perlunya kerja sama Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk menjamin keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. Isu ini sudah disampaikan pada ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) bulan Juli lalu.
Keenam, kata Menlu, masalah Cyber Security. Pihaknya menyambut baik didirikannya working group baru mengenai cyber security dalam konteks ADMN+.
"Dan isu yang terakhir adalah mengenai penghormatan terhadap HAM. Kita melihat perlunya pemberdayaan ASEAN Intergovernmental Comission on Human Right. Sekali lagi kita bicara masalah penghormatan terhadap human rights, maka isu mengenai migrant workers selalu disampaikan oleh Indonesia," bebernya.
"Kita berbicara sejauh mana pilar politik dan keamanan ini diimplementasikan dalam mencapai visi ASEAN tahun 2025. Ada tujuh poin yang kami disampaikan," kata Menlu Retno, di Lao National Convention Center, Vientiane, Laos, Selasa (6/9/2016).
Tujuh poin yang disampaikan, pertama mengenai masalah perdagangan manusia. Indonesia saat ini sedang menjalankan ratifikasi ASEAN soal perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak.
"Tentunya kita menyampaikan pentingnya untuk meng-address root causes dan juga pada saat yang sama kita perlu memperhatikan penghormatan kepada hak asasi manusia," ujarnya.
Isu yang kedua, adalah penyelundupan dan perdagangan obat terlarang. Sekali lagi, Indonesia menyampaikan masalah ini menjadi alarm penting untuk melakukan pencegahan.
"Kita Indonesia dalam situasi darurat terkait masalah narkoba dan kita menyambut baik adanya new sectoral body di dalam APSC yang melakukan drug free ASEAN. Pada Juli 2012, kita menjadi tuan rumah 1st ASEAN Sea Port Interdiction Task Force (ASITF), yang poin utamanya isu drug trafficking," ungkapnya. (Baca: Jokowi Serukan Penguatan Kerja sama Ekonomi ASEAN)
Isu ketiga mengenai masalah terorisme and radikalisme. Pada Agustus lalu Indonesia menjadi tuan rumah International Meeting on Countering Terorism di Bali. Dan mendorong ASEAN Confession on Counter Terorism, sebuah mekanisme dalam rangka menangkal terorisme dan radikalisme.
"Isu keempat mengenai Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Indonesia menekankan pentingnya kerja sama yang erat dalam menangani kasus kegiatan perikanan ilegal," tukasnya.
Kelima adalah keamanan di Laut Sulu dan wilayah peraiaran di sekitarnya. Indonesia meminta sekali lagi perlunya kerja sama Indonesia, Filipina dan Malaysia untuk menjamin keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya. Isu ini sudah disampaikan pada ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) bulan Juli lalu.
Keenam, kata Menlu, masalah Cyber Security. Pihaknya menyambut baik didirikannya working group baru mengenai cyber security dalam konteks ADMN+.
"Dan isu yang terakhir adalah mengenai penghormatan terhadap HAM. Kita melihat perlunya pemberdayaan ASEAN Intergovernmental Comission on Human Right. Sekali lagi kita bicara masalah penghormatan terhadap human rights, maka isu mengenai migrant workers selalu disampaikan oleh Indonesia," bebernya.
(ven,vhs)
Explore More