Pemerintah Diminta Buat Strategi Kebijakan Tingkatkan Industri

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau pemerintah Indonesia untuk membuat strategi kebijakan untuk meningkatkan aspek industri, investasi dan perdagangan di Indonesia, seiring perekonomian dalam negeri masih belum terlalu membaik. Hal ini dipercaya dapat mengakselerasikan industri ekspor dari hulu ke hilir agar industri domestik berdaya saing tinggi.

Akselerasi yang dimaksud terkait akses pasar, investasi dan pembiayaan, sumber daya manusa (SDM), kebijakan-institusi, infrastruktur dan up-grading sektor industri. Maka, Kadin sebagai mitra pemerintah merekomendasikan perbaikan struktural industri Indonesia melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing industri berbasis SDA dalam perdagangan global.

(Baca: Kadin Sebut Indonesia Alami Gejala Deindustrialisasi)

"Hasil kajian ini, kami susun berdasarkan kelemahan dan kekuatan kebijakan di masa lalu. Pertama, perlunya kebijakan industrialisasi yang konsisten dan terintegrasi dengan kebijakan sektor lain yakni perdagangan, SDM, dan teknologi," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam Rakornas Kadin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Contohnya, lanjut dia, pembangungan berbasis teknologi yang ambisius harus didukung kebijakan teknologi pada tingkat industri yang harus dimotori sektor swasta.

Kedua, yakni memperbaiki kelemahan perusahaan pemerintah menjadi efisien, tidak ada korupsi, menghilangkan perilaku rent-seeking dan membuka proteksi industri dalam jangka panjang bagi perkembangan sektor swasta.

"Ketiga, mendorong pengembangan SDM, kegiatan riset dan pengembangan (R&D) dengan melibatkan swasta atau pelaku usaha. Serta memberi insentif fiskal untuk mendorong kegiatan inovatif pada perusahaan swasta," ujarnya.

(Baca: Kadin Berupaya Tingkatkan Daya Saing Industri dan Perdagangan)

Keempat, mendorong pembangunan usaha kecil dan menengah (UKM). Ekonomi pasar hanya dapat berkembang jika disertai pertumbuhan UMKM sehat. Karena, UMKM tidak hanya merupakan sumber penyedia lapangan pekerjaan, tetapi juga sumber penting untuk inovasi dan kompetisi.

"Kelima, melakukan penetrasi ekspor dapat fokus pada eskpor produk-produk yang potensial di pasar internasional, serta diversifikasi pasar dan produk," imbuh Rosan.

Keenam, pemerintah bersama para pelaku usaha fokus menggarap pasar non-tradisional, dengan mengoptimalkan fungsi market intelligence di semua negara, khususnya produk ekspor yang memiliki daya saing.

Ketujuh, keberadaan Indonesian Trade Promotion Center dan atase perdagangan di semua negara mutlak dioptimalkan dalam rangka mengidentifikasi peluang pasar, informasi kebutuhan produk, hambatan perdagangan, jaringan distribusi dan logistik.

"Kedelapan, upaya lain untuk menciptakan pertumbuhan ekspor yang postif ditempuh dengan cara percepatan hilirisasi industri untuk produk berbasis keunggulan kompetitif," imbuhnya.

Dia berharap pemerintah selalu melibatkan dunia usaha dalam mengimplementasikan setiap program industri prioritas dengan hasil nyata khususnya pengembangan industri berbasis sumber daya alam. Salah satu masalah terbesar industri dalam negeri adalah ketiadaan industri bahan baku dan bahan penolong.

"Kondisi inilah yang melemahkan industri secara nasional, baik dari sisi hulu maupun hilir," kata Rosan.

Menurutnya, perdagangan akan dapat berkembang jika didukung produk industri berkualitas dan berdaya saing, sehingga diperlukan sinergitas di sektor industri dan perdagangan dalam upaya pengembangan industri nasional berbasis sumber daya alam.

"Hal ini dinilai akan mendongkrak daya saing ekonomi melalui daya dukung produk-produk lokal sehingga tidak tergantung barang impor, memperkuat struktur industri dan meningkatkan daya saing ekspor," tutup dia.