Cost Recovery Migas Berpotensi Membengkak dari APBNP

JAKARTA - Pengembalian biaya operasi minyak dan gas bumi atau cost recovery tahun ini diprediksi melebihi target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar USD8 miliar. Adapun realisasi cost recovery saat ini telah mencapai USD6,5 miliar dan diproyeksikan membengkak sebesar USD10,4 miliar.

“Kita target biaya cost recovery USD10,4 miliar. Saat ini sedang kita cek,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan di sela acara ‘World Renewable Energy Congress’ di Jakarta Convention Center Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Menurutnya realiasasi terhadap biaya cost recovery sulit dikendalikan jika kaitannya dengan pencapaian produksi minyak. Sebelumnya pemerintah bersama DPR telah sepakat meningkatkan produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu dari 165.000 barel per hari (bph) menjadi 200.000 bph dengan investasi USD2 miliar tentu akan membutuhkan pengembalian biaya operasi migas.

(Baca Juga: Target Lifting Minyak 2017 Turun, Luhut Kerahkan TNI AL)

Meski begitu, Luhut enggan membeberkan biaya cost recovery yang akan dikeluarkan dari peningkatan produksi migas Blok Cepu. “Jangan terlalu banyak cost recovery. Butuhnya kan hanya USD2 juta saja tidak sampai triliunan,” tandas Luhut.

Sementara itu Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sunaryadi menyetujui peningkatan produksi Blok Cepu untuk menggenjot produksi minyak nasional dengan risiko menambah biaya beban cost recovery.

Selain itu peningkatan produksi Blok Cepu juga membutuhkan perubahan analisa dampak lingkungan dan menghilangkan garansi kontrak fasilitas utama. “Karena sudah diputuskan untuk dinaikan maka itu kerjaan SKK Migas untuk menyiapkan agar produksi dapat tercapai,” ucapnya.

Di sisi lain SKK Migas juga menyiapkan rencana untuk menekan pengembalian biaya operasi migas. Langkah yang disiapkan ialah mengintegrasikan vendor yang ada di industri hulu migas dengan sistem Synchronize and Integrated Vendor Data Base (SIVD). Sistem ini dapat dilakukan dengan vendeor hanya mendaftar sekali saja dapat dipakai oleh semua kontraktor kontrak kerjasama (KKKS).

Salah satu penyebab membengkaknya investasi industri hulu migas ialah terkait perjanjian atau kontrak yang harus memakai jasa beberapa vendor. Padahal terdapat sekitar 3.000 vendor yang melayani 288 KKKS yang beroperasi di Indonesia. “Apabila sistem ini diterapkan transaksi antara KKKS dan vendor akan lebih efisien,” ujarnya.

Selain itu SKK Migas mengevaluasi tata kelola dalam proses pengadaan yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja Nomor 007/SKKKO0000/2015/SO. Aturan ini berisi tentang pedoman pengelolaan rantai suplai KKKS dan melakukan mengaudit para vendor.

Audit tersebut guna memastikan bahwa vendor harus taat terhadap terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). “Kalau diaudit begitu maka vendor tidak akan mengeluarkan uang macam-macam terkait kontrak. Kalau tidak macam-macam akan bisa efisien,” ujar dia.

Dia mengatakan cost recovery tahun ini akan melebihi target yang telah ditetapkan APBN Perubahan 2016 sebesar USD8 miliar. Sementara SKK Migas mengusulkan cost recovery tahun depan lebih tinggi dari tahun ini yaitu mencapai USD11,7 miliar. “Nanti akan dibahas bersama Komisi VII DPR,” pungkasnya.