Darmin: Holding Pangan Paling Lemah padahal Penting
Senin, 26 September 2016 - 14:25 WIB
Darmin: Holding Pangan Paling Lemah padahal Penting
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, di antara kesiapan enam sektor holding, pembentukan holding pangan dinilai paling lemah. Padahal, sejauh ini holding pangan paling penting untuk didahulukan lantaran berkaitan dengan kestabilan pangan Indonesia.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu mengkaji lebih dalam desain terkait rencana pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena menurutnya, Kementerian BUMN perlu membenahi beberapa sektor yang belum siap.
"Kementerian BUMN perlu mengevaluasi sektor mana yang paling siap. Kalau yang saya lihat, holding pangan ini paling lemah, padahal itu penting dan perlu sekali," kata Darmin dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Holding BUMN, Senin (26/9/2016).
Dalam proses pembentukan holding BUMN yang direncanakan, ada enam sektor yang akan dibentuk. Keenam sektor itu adalah energi, pangan, logistik, keuangan, pertambangan dan infrastruktur. Dari enam holding yang diusulkan, holding BUMN energi menjadi yang pertama mendapat persetujuan Presiden. "Itu sudah mendapat persetujuan dari Presiden, tinggal dijalankan," kata Darmin.
Demi mempercepat realisasi pembentukan holding BUMN, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Revisi PP tersebut akan menjadi referensi hukum untuk Peraturan Pemerintah lainnya di masing-masing sektor holding BUMN. "Mengenai PP Nomor 44 Tahun 2005, kita akan selesaikan dalam sepuluh hari ini," kata dia.
Sementara, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan pembentukan holding tidak hanya menguntungkan perusahaan holding tetapi juga memberikan keuntungan bagi BUMN yang tergabung dalam holding tersebut.
"Kita melihat banyak perusahaan BUMN kekurangan modal. Diharapkan holding ini bisa meminjam dan dengan pembayaran bunga melalui operasionalnya," kata Rini.
Menurut Kementerian BUMN, ada enam manfaat pembentukan holding BUMN. Pertama, kemandirian keuangan tanpa penambahan PMN. Kedua, membuka lapangan kerja baru. Ketiga, Mendorong ketahanan pangan. Keempat, mempercepat penyediaan perumahan rakyat. Kelima, dividen dan pajak pemerintah meningkat dan keenam, infrastruktur efisien dan terintegrasi.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu mengkaji lebih dalam desain terkait rencana pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena menurutnya, Kementerian BUMN perlu membenahi beberapa sektor yang belum siap.
"Kementerian BUMN perlu mengevaluasi sektor mana yang paling siap. Kalau yang saya lihat, holding pangan ini paling lemah, padahal itu penting dan perlu sekali," kata Darmin dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Holding BUMN, Senin (26/9/2016).
Dalam proses pembentukan holding BUMN yang direncanakan, ada enam sektor yang akan dibentuk. Keenam sektor itu adalah energi, pangan, logistik, keuangan, pertambangan dan infrastruktur. Dari enam holding yang diusulkan, holding BUMN energi menjadi yang pertama mendapat persetujuan Presiden. "Itu sudah mendapat persetujuan dari Presiden, tinggal dijalankan," kata Darmin.
Demi mempercepat realisasi pembentukan holding BUMN, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Revisi PP tersebut akan menjadi referensi hukum untuk Peraturan Pemerintah lainnya di masing-masing sektor holding BUMN. "Mengenai PP Nomor 44 Tahun 2005, kita akan selesaikan dalam sepuluh hari ini," kata dia.
Sementara, Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan pembentukan holding tidak hanya menguntungkan perusahaan holding tetapi juga memberikan keuntungan bagi BUMN yang tergabung dalam holding tersebut.
"Kita melihat banyak perusahaan BUMN kekurangan modal. Diharapkan holding ini bisa meminjam dan dengan pembayaran bunga melalui operasionalnya," kata Rini.
Menurut Kementerian BUMN, ada enam manfaat pembentukan holding BUMN. Pertama, kemandirian keuangan tanpa penambahan PMN. Kedua, membuka lapangan kerja baru. Ketiga, Mendorong ketahanan pangan. Keempat, mempercepat penyediaan perumahan rakyat. Kelima, dividen dan pajak pemerintah meningkat dan keenam, infrastruktur efisien dan terintegrasi.
(izz)
