ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Ini Reaksi Sri Mulyani
ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, Ini Reaksi Sri Mulyani
A
A
A
JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, dari sebelumnya 5,2% menjadi 5,0%. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan negara yang lebih rendah dari perkiraan.
(Baca Juga: ADB Koreksi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2016 Jadi 5%)
Menanggapi hal itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejatinya prediksi pemerintah atas pertumbuhan ekonomi tahun ini sama dengan ADB. Pemerintah memprediksikan tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lebih dari 5,0%.
"(Pertumbuhan ekonomi tahun ini) kita perkirakan ada di 5,0%," katanya di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/9/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, ekonomi tahun ini setidaknya dapat menyentuh angka 5,0%.
"Seluruh perekonomian merupakan hasil dari policy pemerintah, tax amnesty, belanja pemerintah. Saya rasa akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk koordinasi kebijakan, agar momentum ekonomi terjaga terus," imbuh dia.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menuturkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap penerimaan negara. Selain tax amnesty, Ditjen Pajak juga akan memantau penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) baik badan atau orang pribadi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"PPh pasal 25 (badan dan orang pribadi) bulan ini pada bayar apa tidak, PPN bayar apa nggak itu tetap. Kami pun sudah membangun sistem semacam itu. Begitu ada WP yang biasanya bayar [pasal] 25 segini, terus sekarang nggak bayar. Jangan dipikir karena kita hanya memikirkan amnesty, yang itu kelewat. Enggak," tutur dia.
Hestu mengklaim, saat ini penerimaan pajak baik dari PPh ataupun PPN sejauh ini terpantau baik. Tidak ada penurunan penerimaan dari kedua potensi pajak tersebut.
"Penerimaan di luar Tax Amnesty tidak turun, ada pertumbuhan juga. Tidak benar kalau kita fokus di Amnesty, rutin tidak terpantau. Shifting semacam itu tidak (terjadi). Ini kan hanya sampai September, Oktober akan sedikit lebih lega. Pengawasan akan tetap jalan," pungkasnya.
(Baca Juga: ADB Koreksi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2016 Jadi 5%)
Menanggapi hal itu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejatinya prediksi pemerintah atas pertumbuhan ekonomi tahun ini sama dengan ADB. Pemerintah memprediksikan tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lebih dari 5,0%.
"(Pertumbuhan ekonomi tahun ini) kita perkirakan ada di 5,0%," katanya di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/9/2016).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, ekonomi tahun ini setidaknya dapat menyentuh angka 5,0%.
"Seluruh perekonomian merupakan hasil dari policy pemerintah, tax amnesty, belanja pemerintah. Saya rasa akan terus bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk koordinasi kebijakan, agar momentum ekonomi terjaga terus," imbuh dia.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menuturkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap penerimaan negara. Selain tax amnesty, Ditjen Pajak juga akan memantau penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) baik badan atau orang pribadi, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"PPh pasal 25 (badan dan orang pribadi) bulan ini pada bayar apa tidak, PPN bayar apa nggak itu tetap. Kami pun sudah membangun sistem semacam itu. Begitu ada WP yang biasanya bayar [pasal] 25 segini, terus sekarang nggak bayar. Jangan dipikir karena kita hanya memikirkan amnesty, yang itu kelewat. Enggak," tutur dia.
Hestu mengklaim, saat ini penerimaan pajak baik dari PPh ataupun PPN sejauh ini terpantau baik. Tidak ada penurunan penerimaan dari kedua potensi pajak tersebut.
"Penerimaan di luar Tax Amnesty tidak turun, ada pertumbuhan juga. Tidak benar kalau kita fokus di Amnesty, rutin tidak terpantau. Shifting semacam itu tidak (terjadi). Ini kan hanya sampai September, Oktober akan sedikit lebih lega. Pengawasan akan tetap jalan," pungkasnya.
(akr)
Explore More