DPR Persoalkan Rights Issue BUMN, Ini Jawaban Menko Darmin

JAKARTA - Penerbitan saham baru atau rights issue empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PP Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) masih dipersoalkan Komisi XI DPR. Berbagai argumentasi muncul ketika anggota komisi XI menggelar rapat kerja dengan pemerintah hari ini.

Salah satu argumentasi yang muncul dari anggota dewan terkait pertimbangan pemerintah dalam memberikan tambahan modal bagi keempat BUMN lewat mekanisme rights issue yang sumbernya berasal dari penyertaan modal negara (PMN). Mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution langsung menanggapinya dengan tegas.

Darmin menjelaskan, sumber pembiayaan banyak jenisnya termasuk dari swasta dan setelah itu tidak ada lagi yang mempersoalkan skema tersebut. "Skema pembiayaan macam-macam, ada yang kerja sama pemerintah dan badan usaha, ini mau diserahkan ke swasta atau negara? Ini pilihan kita," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Mantan gubernur BI ini menyampaikan, jika penerbitan rights issue terus dipermasalahkan karena terkait PMN maka kredibilitas negara jadi taruhannya. Sebab, proses penerbitan saham baru tersebut paling lambat sudah berjalan pada Desember tahun ini.

"Sudah berjalan prosesnya, paling lambat Desember sudah jalan. Kalau ini tidak kita jalankan, kredibilitas kita (negara) jadi persoalan kecuali ini proyek orang lain dibatalkan boleh, ini proyek kita," kata Darmin.

Menurutnya, DPR dalam melihat proses rights issue jangan terlalu sederhana. Seperti merugikan keuangan negara dan proyek yang dibangun dari penambahan modal tidak dirasakan masyarakat.

"Jangan terlalu sederhana, tidak mungkin empat proyek dibagi ke seluruh rakyat. Kita punya proyek lain di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat," tuturnya.

Sebelum sanggahan Darmin soal PMN ini muncul, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Anarulita Muchtar mengatakan, keempat BUMN sudah menghabiskan uangnya untuk hal yang tidak penting seperti membuat anak usaha. Sehingga, penambahan modal dari PMN dinilai kurang tepat.

"Kenapa mau menambah modal harus minta PMN? Mungkin ada bisnis yang enggak fokus. Banyak bikin anak usaha, tolonglah ke depan di saat buat anak usaha itu penting apa enggak?" kata dia.