Ini Akibat Jokowi Tak Kunjung Tunjuk Menteri ESDM Definitif
Selasa, 04 Oktober 2016 - 19:53 WIB
Ini Akibat Jokowi Tak Kunjung Tunjuk Menteri ESDM Definitif
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih belum menunjuk menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru. Staf Ahli Pusat Studi Energi dan dosen Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, ada yang harus dibayar mahal atas lamanya keputusan tersebut.
(Baca: Freeport Disebut Punya Kepentingan terkait Menteri ESDM Baru)
Fahmy menjelaskan, akibat dari molornya penunjukan menteri ESDM definitif, yakni ada kebijakan strategis yang seharusnya tidak bisa diambil Pelaksana tugas (Plt). Bahkan, beberapa langkah yang diambil Plt cukup krusial seperti ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Membolehkan Freeport mengekspor itu adalah kebijakan strategis yang tidak boleh diputuskan Plt. Itu harus diambil menteri definitif gitu ya, artinya juga harus konsisten terhadap UU," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Menurutnya, jika mengacu kepada UU maka Freeport tidak bisa mendapat relaksasi impor karena belum membangun smelter. Namun, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan kembali memberi kelonggaran.
"Nah, sebetulnya memang belum diputuskan, misalnya tentang ekspor konsentrat itu. Kan menurut UU itu dia kalau mau ekspor konsentrat harus melakukan hilirisasi, kan tapi Luhut merencanakan ada relaksasi, ada pelonggaran," kata Fahmy.
Karena itu, lanjut dia, Jokowi harus segera dapat mengambil keputusan secepatnya dalam menentukan menteri ESDM yang baru. Jangan sampai berlarut dan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif karena beberapa kebijakan harus diputuskan menteri definitif.
"Saya kira ya, betul sekali. Artinya, itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dari kontraktor asing, nah ini yang mestinya Jokowi harus sadar. Enggak kondusif, harus segera diputuskan," pungkasnya.
(Baca: Freeport Disebut Punya Kepentingan terkait Menteri ESDM Baru)
Fahmy menjelaskan, akibat dari molornya penunjukan menteri ESDM definitif, yakni ada kebijakan strategis yang seharusnya tidak bisa diambil Pelaksana tugas (Plt). Bahkan, beberapa langkah yang diambil Plt cukup krusial seperti ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Membolehkan Freeport mengekspor itu adalah kebijakan strategis yang tidak boleh diputuskan Plt. Itu harus diambil menteri definitif gitu ya, artinya juga harus konsisten terhadap UU," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Menurutnya, jika mengacu kepada UU maka Freeport tidak bisa mendapat relaksasi impor karena belum membangun smelter. Namun, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan kembali memberi kelonggaran.
"Nah, sebetulnya memang belum diputuskan, misalnya tentang ekspor konsentrat itu. Kan menurut UU itu dia kalau mau ekspor konsentrat harus melakukan hilirisasi, kan tapi Luhut merencanakan ada relaksasi, ada pelonggaran," kata Fahmy.
Karena itu, lanjut dia, Jokowi harus segera dapat mengambil keputusan secepatnya dalam menentukan menteri ESDM yang baru. Jangan sampai berlarut dan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif karena beberapa kebijakan harus diputuskan menteri definitif.
"Saya kira ya, betul sekali. Artinya, itu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dari kontraktor asing, nah ini yang mestinya Jokowi harus sadar. Enggak kondusif, harus segera diputuskan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
