Dikuras Freeport, Pemerintah Diminta Ambil Alih Emas di Papua
Rabu, 05 Oktober 2016 - 11:22 WIB
Dikuras Freeport, Pemerintah Diminta Ambil Alih Emas di Papua
A
A
A
JAKARTA - Direktur Penelitian CORE Indonesia Mohammad Faisal menyebutkan, PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menguras kekayaan negara. Sebab itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengambil alih tambang emas di Papua yang dikelola perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
Dia menjelaskan, kalau perlu pemerintah bisa mengambil alih keseluruhan pengelolaan tambang. Terutama jika masih mengatasnamakan negara.
"Freeport kuras kekayaan alam kita, ambil alih semuanya. Kalau mau jaga, nasionalisasi, suarakan ini milik rakyat bukan asing," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Menurut Faisal, pemerintah harus dapat mengelola keseluruhan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Tanah Air. Sebab itu, menjadi potensi supaya Indonesia menjadi negara maju.
"Negara harus kelola gas, batu bara. Bahkan tambang, Freeport punya tambang uranium, rumit itu. Potensi besar negara Indonesia maju, itu saja salah urus," katanya.
Pemerintah, lanjut dia, telah ceroboh dengan membentuk regulasi yang cenderung memihak asing. Termasuk melalui penanaman modal yang membuka lebar pintu asing.
"Dia (pemerintah) bikin UU Minerba pro asing, penanaman modal semuanya pro asing. UU dibikin parlemen dan pemerintah menjustifikasi keburukan dan kebobrokan mereka," pungkasnya.
Dia menjelaskan, kalau perlu pemerintah bisa mengambil alih keseluruhan pengelolaan tambang. Terutama jika masih mengatasnamakan negara.
"Freeport kuras kekayaan alam kita, ambil alih semuanya. Kalau mau jaga, nasionalisasi, suarakan ini milik rakyat bukan asing," ujarnya di Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Menurut Faisal, pemerintah harus dapat mengelola keseluruhan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Tanah Air. Sebab itu, menjadi potensi supaya Indonesia menjadi negara maju.
"Negara harus kelola gas, batu bara. Bahkan tambang, Freeport punya tambang uranium, rumit itu. Potensi besar negara Indonesia maju, itu saja salah urus," katanya.
Pemerintah, lanjut dia, telah ceroboh dengan membentuk regulasi yang cenderung memihak asing. Termasuk melalui penanaman modal yang membuka lebar pintu asing.
"Dia (pemerintah) bikin UU Minerba pro asing, penanaman modal semuanya pro asing. UU dibikin parlemen dan pemerintah menjustifikasi keburukan dan kebobrokan mereka," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
