Menhub Buka Pintu Investor Asing Kelola Pelabuhan dan Bandara
Menhub Buka Pintu Investor Asing Kelola Pelabuhan dan Bandara
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengundang investor asing untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan di Indonesia. Kemenhub rela membagi sebagian sahamnya kepada investor asing yang berminat.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, selain mengundang asing, pihaknya juga mengundang investor swasta pribumi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan tersebut. Pasalnya dia menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kas negara untuk mengembangkan bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia.
Dia memberikan catatan, bandara dan pelabuhan yang akan diserahkan kepada asing, swasta dan BUMN adalah yang telah berkategori untung. Setidaknya, pemerintah rela menyerahkan 49% kepemilikan sahamnya kepada mereka yang berminat. "Dalam diskusi kami. Kita siap untuk memberikan katakanlah 49%, bandara yang untung kepada asing supaya memberi suatu persepsi yang baik," katanya dalam Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi di Thamrin Nine Jakarta, Senin (10/10/2016).
(Baca Juga: Menhub Ingin Sulap Bandara Belitung jadi Berkelas Internasional)
"Dan uang itu bisa membangun bandara yang lain, katakan satu contoh Kualanamu kita jual suatu besaran yang baik. Angkasa Pura II (AP II) dapat uang kita berikan Belitung dan Radin Inten," sambungnya.
Mantan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) ini memperkirakan, setidaknya ada sekitar tujuh sampai 12 bandara yang bisa dikelola BUMN dan swasta. Sementara pelabuhan, setidaknya ada 22 hingga 50 pelabuhan yang bisa dikelola bersama.
"Kalau bicara bandara, kita sudah menginventarisir 7-12 bandara yang kita akan serah terimakan kepada Angkasa Pura I dan II dan swasta. Sudah menetapkan 22 pelabuhan, mungkin sampai 50. Kita akan berikan Pelindo dan swasta. Itu akan memberikan ruang bagi kita di mana APBN relatif tidak dapat mengcover semuanya," pungkasnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, selain mengundang asing, pihaknya juga mengundang investor swasta pribumi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan bandara dan pelabuhan tersebut. Pasalnya dia menilai, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kas negara untuk mengembangkan bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia.
Dia memberikan catatan, bandara dan pelabuhan yang akan diserahkan kepada asing, swasta dan BUMN adalah yang telah berkategori untung. Setidaknya, pemerintah rela menyerahkan 49% kepemilikan sahamnya kepada mereka yang berminat. "Dalam diskusi kami. Kita siap untuk memberikan katakanlah 49%, bandara yang untung kepada asing supaya memberi suatu persepsi yang baik," katanya dalam Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi di Thamrin Nine Jakarta, Senin (10/10/2016).
(Baca Juga: Menhub Ingin Sulap Bandara Belitung jadi Berkelas Internasional)
"Dan uang itu bisa membangun bandara yang lain, katakan satu contoh Kualanamu kita jual suatu besaran yang baik. Angkasa Pura II (AP II) dapat uang kita berikan Belitung dan Radin Inten," sambungnya.
Mantan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) ini memperkirakan, setidaknya ada sekitar tujuh sampai 12 bandara yang bisa dikelola BUMN dan swasta. Sementara pelabuhan, setidaknya ada 22 hingga 50 pelabuhan yang bisa dikelola bersama.
"Kalau bicara bandara, kita sudah menginventarisir 7-12 bandara yang kita akan serah terimakan kepada Angkasa Pura I dan II dan swasta. Sudah menetapkan 22 pelabuhan, mungkin sampai 50. Kita akan berikan Pelindo dan swasta. Itu akan memberikan ruang bagi kita di mana APBN relatif tidak dapat mengcover semuanya," pungkasnya.
(akr)
Explore More