Luput dari Pantauan, Transportasi Online Disebut Menyeramkan
Rabu, 19 Oktober 2016 - 18:53 WIB
Luput dari Pantauan, Transportasi Online Disebut Menyeramkan
A
A
A
JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai transportasi online sangat menyeramkan karena keberadaanya yang tidak terkendali. Sekjen DPP Organda Ateng Aryono mengatakan, kegiatan transportasi berbasis aplikasi tersebut seringkali lolos dari pantauan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator.
(Baca Juga: Taksi Online Dituding Matikan 21.000 Taksi Konvensional)
Lebih lanjut dia mencontohkan salah satu tingkah bandel perusahaan taksi online yakni dengan menentukan tarif sendiri di luar keputusan pemerintah dan pihaknya. Hal ini dinilai tidak seharusnya terjadi.
"Menetapkan tarif juga dilakukan, mestinya itu tidak terjadi dan banyak teman-teman (taksi online) berjalan di sana. Tidak apa-apa berjalan, yang maha menyeramkan adalah tidak terkontrolnya angkutan umum ilegal yang masuk dalam platform aplikasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Dia menambahkan perusahaan taksi online seringkali mengakali keberadaannya sebagai bagian dari platform aplikasi. Menurutnya justru kalau mereka mengatasnamakan itu maka tidak boleh beroperasi sebagai angkutan umum.
"Adanya angkutan sewa berbasis aplikasi, jalan saja tapi yang jadi persoalan di platform aplikasi ini. Mereka sebut dirinya perusahaan IT, kalau perusahaan IT enggak boleh jadi perusahaan angkutan umum, tidak boleh rekrut pengemudi dan tentukan tarif," sambung dia.
Pemerintah disarankan mesti menindak tegas segala bentuk angkutan umum yang beroperasi secara ilegal dengan tidak mengikuti peraturan. Ateng menegaskan jangan sampai mereka leluasa bergerak terus sesuai keinginannya sendiri.
"Kalau dilakukan mana ilegal mana yang legal, mana comply dan tidak comply aturan karena itu sebagai angkutan umum jika tidak ikuti aturan ditendang saja. Kalau comply, jalan terus," pungkasnya
(Baca Juga: Taksi Online Dituding Matikan 21.000 Taksi Konvensional)
Lebih lanjut dia mencontohkan salah satu tingkah bandel perusahaan taksi online yakni dengan menentukan tarif sendiri di luar keputusan pemerintah dan pihaknya. Hal ini dinilai tidak seharusnya terjadi.
"Menetapkan tarif juga dilakukan, mestinya itu tidak terjadi dan banyak teman-teman (taksi online) berjalan di sana. Tidak apa-apa berjalan, yang maha menyeramkan adalah tidak terkontrolnya angkutan umum ilegal yang masuk dalam platform aplikasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/10/2016).
Dia menambahkan perusahaan taksi online seringkali mengakali keberadaannya sebagai bagian dari platform aplikasi. Menurutnya justru kalau mereka mengatasnamakan itu maka tidak boleh beroperasi sebagai angkutan umum.
"Adanya angkutan sewa berbasis aplikasi, jalan saja tapi yang jadi persoalan di platform aplikasi ini. Mereka sebut dirinya perusahaan IT, kalau perusahaan IT enggak boleh jadi perusahaan angkutan umum, tidak boleh rekrut pengemudi dan tentukan tarif," sambung dia.
Pemerintah disarankan mesti menindak tegas segala bentuk angkutan umum yang beroperasi secara ilegal dengan tidak mengikuti peraturan. Ateng menegaskan jangan sampai mereka leluasa bergerak terus sesuai keinginannya sendiri.
"Kalau dilakukan mana ilegal mana yang legal, mana comply dan tidak comply aturan karena itu sebagai angkutan umum jika tidak ikuti aturan ditendang saja. Kalau comply, jalan terus," pungkasnya
(akr)
Lihat Juga :
