ESDM Pesimistis BBM Satu Harga Bakal Berjalan Lancar

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merata di setiap wilayah Indonesia tidak terkecuali di Papua dinilai sulit dilakukan. Pasalnya infrastruktur yang ada diyakini belum siap dalam mengakomodasi distribusi BBM.

(Baca Juga: Jokowi Akan Canangkan BBM Satu Harga di Papua)

Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, implementasi kebijakan BBM satu harga terhalang minimnya jumlah jalan dan bandara. Namun menurutnya, secara perlahan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mulai membangun infrastruktur untuk transportasi udara.

"Memang di Indonesia, kebijakan kita satu harga BBM. Tapi implementasinya yang agak sulit, dulu karena enggak ada jalan, tidak ada bandara. Nah sekarang bandara oleh perhubungan sudah dibangun," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (20/10/2016).

(Baca Juga: Demi BBM Satu Harga, Pertamina Rela Rugi Rp800 Miliar)

Wirat menjelaskan, tak hanya Kemenhub, PT Pertamina juga berupaya keras mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyatukan harga BBM. Perusahaan pelat merah itu menyediakan pesawat khusus untuk mendistribusikan BBM ke pelosok-pelosok Papua.

"Pertamina menyiapkan pesawat khusus ke daerah-daerah yang sangat terpencil itu. Harga BBM-nya bisa kita turunkan di situ, walaupun ongkosnya sebenarnya besar sekali, jadi cross subsidilah," sambung dia.

Dalam menjalankan kebijakan BBM satu harga ini, dia menyampaikan, Pertamina akan mengalami untung sekaligus rugi. Keuntungan yang didapat berasal dari penyaluran BBM di wilayah Indonesia Barat dan kerugian dari distribusi ke Indonesia Timur. "Pertamina merugi di sisi Timur tapi di sisi barat kan profitnya besar. Jadi, saling mengisi," pungkasnya.