Jonan Perintahkan Shell dan Total Jalankan BBM Satu Harga
Kamis, 20 Oktober 2016 - 16:27 WIB
Jonan Perintahkan Shell dan Total Jalankan BBM Satu Harga
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga akan menyasar seluruh perusahaan tanpa terkecuali. Dia menekankan kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya berlaku untuk Pertamina saja melainkan juga Shell dan Total.
(Baca Juga: Alasan Jokowi Tetapkan Kebijakan BBM Satu Harga di Papua)
Lebih lanjut dia menjelaskan, peraturan yang akan dibuat nantinya tidak hanya ditujukan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga, persaingan bisnis di sektor energi bisa merata. "Bukan Pertamina saja, Total, Shell wajib juga. Masa bisa peraturan dibuat khusus untuk BUMN saja," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (20/10/2016).
(Baca Juga: Jokowi Akan Canangkan BBM Satu Harga di Papua)
Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, kebijakan BBM satu harga tersebut jika berjalan lancar akan jadi langkah luar biasa bagi Indonesia. Lanjut dia masyarakat dari Sabang sampai Merauke, akan bisa mencapai kesetaraan dalam menggunakan BBM.
"BBM satu harga mekanisme lagi disusun lewat peraturan menteri tapi prinsipnya arahan Presiden luar biasa. BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke," ucap Jonan.
(Baca Juga: ESDM Pesimistis BBM Satu Harga Bakal Berjalan Lancar)
Dia menambahkan setiap badan usaha yang menyalurkan BBM mesti menerima subsidi silang dari penyaluran ke wilayah pelosok. Hal itu dinilai bisa seimbang karena penjualan BBM di wilayah tertentu masih bisa menutupi kerugian di wilayah lain yang sulit dijangkau.
"Kebijakan badan usaha penyalur ritel BBM harus terima subsidi silang. Kementerian ESDM sangat mendukung Bapak Presiden tetapkan harga BBM satu harga tahun depan," pungkasnya.
(Baca Juga: Alasan Jokowi Tetapkan Kebijakan BBM Satu Harga di Papua)
Lebih lanjut dia menjelaskan, peraturan yang akan dibuat nantinya tidak hanya ditujukan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga, persaingan bisnis di sektor energi bisa merata. "Bukan Pertamina saja, Total, Shell wajib juga. Masa bisa peraturan dibuat khusus untuk BUMN saja," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (20/10/2016).
(Baca Juga: Jokowi Akan Canangkan BBM Satu Harga di Papua)
Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, kebijakan BBM satu harga tersebut jika berjalan lancar akan jadi langkah luar biasa bagi Indonesia. Lanjut dia masyarakat dari Sabang sampai Merauke, akan bisa mencapai kesetaraan dalam menggunakan BBM.
"BBM satu harga mekanisme lagi disusun lewat peraturan menteri tapi prinsipnya arahan Presiden luar biasa. BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke," ucap Jonan.
(Baca Juga: ESDM Pesimistis BBM Satu Harga Bakal Berjalan Lancar)
Dia menambahkan setiap badan usaha yang menyalurkan BBM mesti menerima subsidi silang dari penyaluran ke wilayah pelosok. Hal itu dinilai bisa seimbang karena penjualan BBM di wilayah tertentu masih bisa menutupi kerugian di wilayah lain yang sulit dijangkau.
"Kebijakan badan usaha penyalur ritel BBM harus terima subsidi silang. Kementerian ESDM sangat mendukung Bapak Presiden tetapkan harga BBM satu harga tahun depan," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
