Sibuk Tangkap Maling Ikan, Menteri Susi Masih Punya PR Besar
Jum'at, 21 Oktober 2016 - 14:51 WIB
Sibuk Tangkap Maling Ikan, Menteri Susi Masih Punya PR Besar
A
A
A
KASUS illegal fishing hingga saat masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tak berhenti menertibkan penangkapan ikan di perairan Indonesia secara ilegal.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, langkah pemerintah tersebut sejatinya hampir selesai. Namun, pengusaha pribumi justru saat ini masih mencari celah untuk kembali melakukan tindak kriminal tersebut.
Dia menuturkan, para pengusaha tersebut sebelumnya adalah agen dari para pelaku illegal fishing. Kini, mereka mencoba kembali mendobrak aturan yang ditetapkan pemerintah agar praktik illegal fishing masih tetap dapat dilakukan dengan nyaman.
"Yang ilegal dilakukan oleh pengusaha dalam negeri di mana sebagian dari mereka juga yang dulunya agen kapal asing, ini tidak mudah. Karena mereka meng-approach semua pintu untuk tetap bisa melakukan hal yang sama yakni unregulated unreporting fishing (IUUF). Ini persoalan," katanya di Kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Susi mengaku khawatir dengan tindakan pengusaha yang terkena dampak dari kebijakan pemberantasan illegal fishing, yang dianggapnya telah kelewat batas dan kerap memutarbalikkan fakta. Sebab, justifikasi yang dilakukan pengusaha tersebut justru akan mengganggu ketegasan pemerintah dalam menyelamatkan sumber daya perikanan Indonesia.
"Ini bisa mengganggu ketegasan pemerintah dalam membenahkan perikanan untuk menjaga ketersediaan ikan bagi industri, nelayan, dan bangsa Indonesia," imbuh dia.
Pemberantasan illegal fishing tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan kemauan dan dukungan politik yang kuat. Jika tidak, sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia lama kelamaan akan habis dikeruk para maling ikan tersebut.
"Kalau sudah habis kan nati seperti rumput laut negara lain. Kalau sudah tidak ada ikannya, ya sudah selesai. Program pemerintah pun yang dilakukan juga akan sia-sia," ungkap dia.
![Sibuk Tangkap Maling Ikan, Menteri Susi Masih Punya PR Besar]()
Para pengusaha dan nelayan seharusnya memahami dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Termasuk terkait pembatasan dan larangan untuk alat tangkap tertentu, serta larangan memasuki wilayah perairan Indonesia yang sudah masuk zona merah. "Di sinilah sebetulnya pengusaha nelayan harus mengerti bahwa when it's no, it's no. Bahwa ini harus dibatasi ya dibatasi. Persoalan ini tidak mudah," ujarnya.
Susi pun tak henti terus menghabisi para pemburu ikan dengan cara ilegl, sejak dia menjabat sebagai menteri Kelauatan dan Perikanan. Selama dua tahun pemerintahah berjalan dia sibuk menangkap pelaku illegal fishing.
Menurutnya, tugas KKP secara umum adalah menjaga tersedianya sumber daya laut Indonesia agar dapat ditangkap, diolah dan dimanfaatkan nelayan dan pengusaha pribumi di Indonesia. Namun, selama ini ikan-ikan yang ada di laut Indonesia habis diambil maling ikan dari luar negeri.
"Selama ini ikan kita habis diambil kapal dari negara luar. Kapal ini ada yang sudah berbendera Indonesia dan ada yang masih berbendera negaranya. Tapi lumayan banyak," ungkapnya.
Mantan Bos Susi Air ini menyebutkan, sejak 2004 hingga saat ini ada sekitar 1.300 izin penangkapan ikan yang ada di kementeriannya. Namun, rata-rata dari mereka menduplikasi izin tersebut hingga mencapai 10 kapal untuk satu izin tangkap.
"Berarti kalau dihitung separuhnya saja terus dikalikan lima itu sudah 7.000 kapal. Nah 7.000 kapal ini mereka mengambil ikan tiap hari dan ekspor tiap hari," imbuh dia.
Hal tersebut menyebabkan jumlah rumah tangga nelayan menurun dari 1,6 juta menjadi 600 ribu rumah tangga. Tak hanya itu, dalam satu dekade sejak 2004 setidaknya ada 115 perusahaan eksportir perikanan yang bangkrut lantaran tidak ada bahan baku yang dapat dimanfaatkan.
"Ini luput dari publikasi. Orang tidak tahu ada sejumlah penurunan yang luar biasa. Kalau dihitung 115 perusahaan yang ekspor bangkrut, itu nilainya lebih dari USD6 miliar. Saya tahunya setelah masuk jadi menteri," bebernya.
Karena itu, kata Susi, prioritas utama yang dibenahinya sejak awal menjabat adalah terkait illegal fishing yang dilakukan kapal asing tersebut. Hal ini dilakukan dengan membekukan sementara (moratorium) untuk izin kapal asing menangkap di laut Indonesia.
Selain itu, menteri yang terkenal dengan gaya nyentriknya ini juga melakukan gebrakan dengan menenggelamkan kapal eks asing yang ketahuan melakukan pencurian ikan. Susi juga menyetop semua penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti cantrang, jarik pukat harimau (trawl), penangkapan ikan dengan menggunakan bom, portas, dan lainnya.
![Sibuk Tangkap Maling Ikan, Menteri Susi Masih Punya PR Besar]()
"Dari berkurangnya kapal yang mencuri ikan, ternyata clorofil biomass laut Indonesia naik. Awal 2014 kalau kita lihat grafik traffic marine di satelit Noah itu di laut kita turun. Tapi sekarang sudah mulai pulih kembali dan sekarang sudah mulai naik kembali. Hasil terakhir kelihatan bahwa sebetulnya perikanan Indonesia recovery-nya luar biasa," terang dia.
Susi juga mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan Tanah Ais saat ini jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya. Sebab, sejak 10 tahun lalu atau pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sektor perikanan Indonesia kehilangan sekitar USD7 miliar atau sekitar Rp91 triliun (kurs Rp13.000/USD).
Hal tersebut diungkapkannya dalam pemaparan mengenai kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang diadakan oleh Kantor Staf Kepresidenan RI.
Susi mengatakan, pada saat itu industri perikanan seakan hampir mati karena kehabisan bahan baku (raw material). Jumlah rumah tangga nelayan merosot dari 1,6 juta menjadi 868.414 rumah tangga pada 2013.
"Realita yang ada selama 10 tahun sebelum Jokowi adalah penurunan jumlah rumah tangga nelayan turun jauh jumlahnya. Dari 1,6 juta menjadi 868.414 pada 2013. Kehilangan hampir 50% rumah tangga nelayan dikarenakan bahan raw material," katanya.
Selain itu, minimnya stok ikan di era pemerintahan SBY juga menyebabkan sekitar 115 eksportir makanan laut (seafood) terpaksa gulung tikar. Pasalnya, mereka tidak bisa mengekspor lantaran minimnya stok ikan.
"Selain nelayan berkurang, perusahaan banyak tutup tidak bisa ekspor. Kurang lebih bisnis perikanan kehilangan USD6 hingga USD7 miliar selama 10 tahun," imbuh dia.
Sejak Presiden Jokowi mulai mengambil alih pemerintahan, kata Susi, industri perikanan kembali menggeliat. Pada 2014, nilai tukar nelayan hanya berada pada posisi 102, namun saat ini telah berada pada posisi 108 hingga 110. Tak hanya itu, kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) juga naik pesat.
![Sibuk Tangkap Maling Ikan, Menteri Susi Masih Punya PR Besar]()
"PDB perikanan tumbuh signifikan. 2014 pertumbuhan (sektor perikanan) sampai akhir tahun 7,35% dimana PDB nasional 5,02%. Pada 2015 naik jadi 8,37%. Kita harap akhir tahun bisa 9% lebih. Berbanding dengan PDB sektor lainnya, sangat jauh berbeda. Naiknya kelihatan sekali," tandas Susi.
Kini, gebrakan Menteri Susi itu membuahkan hasil dengan diberikannya meningkatnya rekomendasi penangkapan ikan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan). Sebelumnya Kajiskan hanya merekomendasikan penangkapan ikan sekitar 6,5 juta ton, kemudian naik menjadi 7,3 juta ton dan kini naik kembali menjadi 9,9 juta ton.
"Kalau reformasi berhasil dan reformasi ini jalan saya yakin dalam dua tahun ke depan itu Kajiskan bisa merekomendasikan kembali seperti sebelum tahun 2000-an. D imana kita punya potensi tangkap sampai 15,5 juta ton. Sekarang kita baru direkomendasikan 9,9 juta ton," tuturnya.
Alhasil, kerja keras Susi selama dua tahun pun bukan tanpa pencapaian, karena selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi banyak kemajuan luar biasa di sektor perikanan.
Di antaranya, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan yang mulai merangkak naik, nilai tukar petani serta produksi perikanan yang juga tak kalah mengalami peningkatan.
"Satu hal yang sudah pasti adalah PDB perikanan naik sangat tinggi hampir dua kali lipat dari PDB nasional. Kemudian nilai tukar nelayan naik luar biasa tinggi, produksi perikanan naik," katanya.
Susi menyebutkan, selain PDB yang meningkat, nilai tukar nelayan dalam dua tahun terakhir naik dari 102 menjadi 110. "Jadi saya pikir ini luar biasa," ucap dia.
Terlepas dari hal itu, Susi tak memungkiri bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ke depannya, seperti penataan, pemerataan, pengolahan, pemasaran, dan rantai dingin demi hasil tangkap nelayan di Jawa maupun di Timur Indonesia bisa mendapat harga yang sama.
"Supaya kesejahteraannya juga lebih baik. Ini PR yang harus di kerjaan antar departemen, untuk disingkronasikan langkah-langkahnya. Transportasi, energi, kemudian revitalisasi penangkapan ikan, budidaya, dan sebagainya. Ini PR kita," katanya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, langkah pemerintah tersebut sejatinya hampir selesai. Namun, pengusaha pribumi justru saat ini masih mencari celah untuk kembali melakukan tindak kriminal tersebut.
Dia menuturkan, para pengusaha tersebut sebelumnya adalah agen dari para pelaku illegal fishing. Kini, mereka mencoba kembali mendobrak aturan yang ditetapkan pemerintah agar praktik illegal fishing masih tetap dapat dilakukan dengan nyaman.
"Yang ilegal dilakukan oleh pengusaha dalam negeri di mana sebagian dari mereka juga yang dulunya agen kapal asing, ini tidak mudah. Karena mereka meng-approach semua pintu untuk tetap bisa melakukan hal yang sama yakni unregulated unreporting fishing (IUUF). Ini persoalan," katanya di Kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Susi mengaku khawatir dengan tindakan pengusaha yang terkena dampak dari kebijakan pemberantasan illegal fishing, yang dianggapnya telah kelewat batas dan kerap memutarbalikkan fakta. Sebab, justifikasi yang dilakukan pengusaha tersebut justru akan mengganggu ketegasan pemerintah dalam menyelamatkan sumber daya perikanan Indonesia.
"Ini bisa mengganggu ketegasan pemerintah dalam membenahkan perikanan untuk menjaga ketersediaan ikan bagi industri, nelayan, dan bangsa Indonesia," imbuh dia.
Pemberantasan illegal fishing tidak akan berhasil jika tidak diikuti dengan kemauan dan dukungan politik yang kuat. Jika tidak, sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia lama kelamaan akan habis dikeruk para maling ikan tersebut.
"Kalau sudah habis kan nati seperti rumput laut negara lain. Kalau sudah tidak ada ikannya, ya sudah selesai. Program pemerintah pun yang dilakukan juga akan sia-sia," ungkap dia.
Para pengusaha dan nelayan seharusnya memahami dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Termasuk terkait pembatasan dan larangan untuk alat tangkap tertentu, serta larangan memasuki wilayah perairan Indonesia yang sudah masuk zona merah. "Di sinilah sebetulnya pengusaha nelayan harus mengerti bahwa when it's no, it's no. Bahwa ini harus dibatasi ya dibatasi. Persoalan ini tidak mudah," ujarnya.
Susi pun tak henti terus menghabisi para pemburu ikan dengan cara ilegl, sejak dia menjabat sebagai menteri Kelauatan dan Perikanan. Selama dua tahun pemerintahah berjalan dia sibuk menangkap pelaku illegal fishing.
Menurutnya, tugas KKP secara umum adalah menjaga tersedianya sumber daya laut Indonesia agar dapat ditangkap, diolah dan dimanfaatkan nelayan dan pengusaha pribumi di Indonesia. Namun, selama ini ikan-ikan yang ada di laut Indonesia habis diambil maling ikan dari luar negeri.
"Selama ini ikan kita habis diambil kapal dari negara luar. Kapal ini ada yang sudah berbendera Indonesia dan ada yang masih berbendera negaranya. Tapi lumayan banyak," ungkapnya.
Mantan Bos Susi Air ini menyebutkan, sejak 2004 hingga saat ini ada sekitar 1.300 izin penangkapan ikan yang ada di kementeriannya. Namun, rata-rata dari mereka menduplikasi izin tersebut hingga mencapai 10 kapal untuk satu izin tangkap.
"Berarti kalau dihitung separuhnya saja terus dikalikan lima itu sudah 7.000 kapal. Nah 7.000 kapal ini mereka mengambil ikan tiap hari dan ekspor tiap hari," imbuh dia.
Hal tersebut menyebabkan jumlah rumah tangga nelayan menurun dari 1,6 juta menjadi 600 ribu rumah tangga. Tak hanya itu, dalam satu dekade sejak 2004 setidaknya ada 115 perusahaan eksportir perikanan yang bangkrut lantaran tidak ada bahan baku yang dapat dimanfaatkan.
"Ini luput dari publikasi. Orang tidak tahu ada sejumlah penurunan yang luar biasa. Kalau dihitung 115 perusahaan yang ekspor bangkrut, itu nilainya lebih dari USD6 miliar. Saya tahunya setelah masuk jadi menteri," bebernya.
Karena itu, kata Susi, prioritas utama yang dibenahinya sejak awal menjabat adalah terkait illegal fishing yang dilakukan kapal asing tersebut. Hal ini dilakukan dengan membekukan sementara (moratorium) untuk izin kapal asing menangkap di laut Indonesia.
Selain itu, menteri yang terkenal dengan gaya nyentriknya ini juga melakukan gebrakan dengan menenggelamkan kapal eks asing yang ketahuan melakukan pencurian ikan. Susi juga menyetop semua penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti cantrang, jarik pukat harimau (trawl), penangkapan ikan dengan menggunakan bom, portas, dan lainnya.
"Dari berkurangnya kapal yang mencuri ikan, ternyata clorofil biomass laut Indonesia naik. Awal 2014 kalau kita lihat grafik traffic marine di satelit Noah itu di laut kita turun. Tapi sekarang sudah mulai pulih kembali dan sekarang sudah mulai naik kembali. Hasil terakhir kelihatan bahwa sebetulnya perikanan Indonesia recovery-nya luar biasa," terang dia.
Susi juga mengungkapkan bahwa kondisi sektor perikanan Tanah Ais saat ini jauh lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya. Sebab, sejak 10 tahun lalu atau pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sektor perikanan Indonesia kehilangan sekitar USD7 miliar atau sekitar Rp91 triliun (kurs Rp13.000/USD).
Hal tersebut diungkapkannya dalam pemaparan mengenai kinerja dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang diadakan oleh Kantor Staf Kepresidenan RI.
Susi mengatakan, pada saat itu industri perikanan seakan hampir mati karena kehabisan bahan baku (raw material). Jumlah rumah tangga nelayan merosot dari 1,6 juta menjadi 868.414 rumah tangga pada 2013.
"Realita yang ada selama 10 tahun sebelum Jokowi adalah penurunan jumlah rumah tangga nelayan turun jauh jumlahnya. Dari 1,6 juta menjadi 868.414 pada 2013. Kehilangan hampir 50% rumah tangga nelayan dikarenakan bahan raw material," katanya.
Selain itu, minimnya stok ikan di era pemerintahan SBY juga menyebabkan sekitar 115 eksportir makanan laut (seafood) terpaksa gulung tikar. Pasalnya, mereka tidak bisa mengekspor lantaran minimnya stok ikan.
"Selain nelayan berkurang, perusahaan banyak tutup tidak bisa ekspor. Kurang lebih bisnis perikanan kehilangan USD6 hingga USD7 miliar selama 10 tahun," imbuh dia.
Sejak Presiden Jokowi mulai mengambil alih pemerintahan, kata Susi, industri perikanan kembali menggeliat. Pada 2014, nilai tukar nelayan hanya berada pada posisi 102, namun saat ini telah berada pada posisi 108 hingga 110. Tak hanya itu, kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) juga naik pesat.
"PDB perikanan tumbuh signifikan. 2014 pertumbuhan (sektor perikanan) sampai akhir tahun 7,35% dimana PDB nasional 5,02%. Pada 2015 naik jadi 8,37%. Kita harap akhir tahun bisa 9% lebih. Berbanding dengan PDB sektor lainnya, sangat jauh berbeda. Naiknya kelihatan sekali," tandas Susi.
Kini, gebrakan Menteri Susi itu membuahkan hasil dengan diberikannya meningkatnya rekomendasi penangkapan ikan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan). Sebelumnya Kajiskan hanya merekomendasikan penangkapan ikan sekitar 6,5 juta ton, kemudian naik menjadi 7,3 juta ton dan kini naik kembali menjadi 9,9 juta ton.
"Kalau reformasi berhasil dan reformasi ini jalan saya yakin dalam dua tahun ke depan itu Kajiskan bisa merekomendasikan kembali seperti sebelum tahun 2000-an. D imana kita punya potensi tangkap sampai 15,5 juta ton. Sekarang kita baru direkomendasikan 9,9 juta ton," tuturnya.
Alhasil, kerja keras Susi selama dua tahun pun bukan tanpa pencapaian, karena selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi banyak kemajuan luar biasa di sektor perikanan.
Di antaranya, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan yang mulai merangkak naik, nilai tukar petani serta produksi perikanan yang juga tak kalah mengalami peningkatan.
"Satu hal yang sudah pasti adalah PDB perikanan naik sangat tinggi hampir dua kali lipat dari PDB nasional. Kemudian nilai tukar nelayan naik luar biasa tinggi, produksi perikanan naik," katanya.
Susi menyebutkan, selain PDB yang meningkat, nilai tukar nelayan dalam dua tahun terakhir naik dari 102 menjadi 110. "Jadi saya pikir ini luar biasa," ucap dia.
Terlepas dari hal itu, Susi tak memungkiri bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ke depannya, seperti penataan, pemerataan, pengolahan, pemasaran, dan rantai dingin demi hasil tangkap nelayan di Jawa maupun di Timur Indonesia bisa mendapat harga yang sama.
"Supaya kesejahteraannya juga lebih baik. Ini PR yang harus di kerjaan antar departemen, untuk disingkronasikan langkah-langkahnya. Transportasi, energi, kemudian revitalisasi penangkapan ikan, budidaya, dan sebagainya. Ini PR kita," katanya.
(izz)
Lihat Juga :
