Sri Mulyani Belum Lapor Jokowi Soal APBN 2017
Sri Mulyani Belum Lapor Jokowi Soal APBN 2017
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku hingga saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati belum melaporkan kepadanya mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017. Padahal, RUU APBN 2017 telah disahkan menjadi UU oleh parlemen sejak pekan lalu.
(Baca Juga: Tok, APBN 2017 Disahkan)
Dia mengatakan, draf RUU APBN 2017 biasanya akan dirapatkan terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum dibawa ke DPR. Namun, selang satu pekan sidang paripurna pengesahan RUU APBN 2017, dirinya belum menerima laporan sama sekali.
"Biasanya sebelum (draf RUU APBN 2017) dibawa ke dewan, sudah kita bicarakan dulu dalam rapat. Tetapi setelah dari DPR belum disampaikan ke saya. Biasanya disana ada perubahan, penambahan, atau pengurangan. Tolong setelah dari DPR saya diberi laporan detail dari Bu Menkeu atau menteri dan kepala lembaga lain," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Terlepas dari hal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpesan agar pemerintah melakukan persiapan pelaksanaan APBN 2017 dengan baik. Khususnya, terkait dengan proses pra lelang yang harus segera disiapkan, sehingga Januari bisa dimulai.
"Paling penting persiapan pelaksanaan APBN 2017. Proses pra lelang dan lain-lain harus segera disiapkan sehingga Januari betul-betul bisa dimulai," imbuh dia.
Jokowi mengaku telah berulangkali mengingatkan agar proses lelang dapat dilakukan sedini mungkin. Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian menjadi tiga kementerian yang telah melaksanakan proyek-proyeknya pada awal tahun.
"Tahun ini, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), sudah dimulai pelaksanaan. Bukan lelang, tapi pelaksanaan di Januari. Sehingga kita harap yang lain juga begitu," tandasnya.
(Baca Juga: Tok, APBN 2017 Disahkan)
Dia mengatakan, draf RUU APBN 2017 biasanya akan dirapatkan terlebih dahulu oleh pemerintah sebelum dibawa ke DPR. Namun, selang satu pekan sidang paripurna pengesahan RUU APBN 2017, dirinya belum menerima laporan sama sekali.
"Biasanya sebelum (draf RUU APBN 2017) dibawa ke dewan, sudah kita bicarakan dulu dalam rapat. Tetapi setelah dari DPR belum disampaikan ke saya. Biasanya disana ada perubahan, penambahan, atau pengurangan. Tolong setelah dari DPR saya diberi laporan detail dari Bu Menkeu atau menteri dan kepala lembaga lain," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Terlepas dari hal itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpesan agar pemerintah melakukan persiapan pelaksanaan APBN 2017 dengan baik. Khususnya, terkait dengan proses pra lelang yang harus segera disiapkan, sehingga Januari bisa dimulai.
"Paling penting persiapan pelaksanaan APBN 2017. Proses pra lelang dan lain-lain harus segera disiapkan sehingga Januari betul-betul bisa dimulai," imbuh dia.
Jokowi mengaku telah berulangkali mengingatkan agar proses lelang dapat dilakukan sedini mungkin. Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian menjadi tiga kementerian yang telah melaksanakan proyek-proyeknya pada awal tahun.
"Tahun ini, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), sudah dimulai pelaksanaan. Bukan lelang, tapi pelaksanaan di Januari. Sehingga kita harap yang lain juga begitu," tandasnya.
(akr)
Explore More