Perusahaan Jepang PHK 3.000 Pegawai di Batam
Perusahaan Jepang PHK 3.000 Pegawai di Batam
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau Akhmad Ma'aruf Maulana mengungkapkan, perusahaan asal Jepang yakni Sanyo telah menutup pabriknya di Batam per hari ini. Akibatnya ribuan pegawai perusahaan raksasa elektronik tersebut harus kehilangan pekerjaan.
(Baca Juga: Izin Sewa Lahan di Batam Meroket dari Rp30 Ribu Jadi Rp6 Juta)
Lebih lanjut dia menerangkan, penyebab tutupnya pabrik Sanyo di Batam karena masalah perizinan yang kelewat mahal. Sehingga, perusahaan yang bermarkas di kantor pusat Moriguchi, Osaka, Jepang itu tidak mampu lagi menggerakkan roda usaha.
"Sanyo tutup, bukan hanya tarif izin mahal, tapi kondisi ekonomi hari ini. Investor tutup, Sanyo PHK 3.000-an orangnya. Tidak bergerak semua itu," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Dia menambahkan sebagai wakil pengusaha, meminta kepada pemerintah untuk segera mencari jalan keluar dari persoalan mahalnya izin usaha di Batam. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pun sudah didatangi untuk menyampaikan keluh kesah tersebut.
"Intinya kita dari Kadin, elemen pengusaha minta secepatnya masalah di Batam selesai. Kami berjumpa Pak Wapres, Pak Darmin (Menteri Koordinator bidang Perekonomian)," paparnya.
Menurutnya, pejabat di Batam juga tidak mengerti seluk-beluk permasalahan tarif yang ada sehinga dinilai ikut bertanggung jawab dari lesunya bisnis di Batam. "Dalam hal ini, salah pejabat Batam. Tidak tahu masalah di Batam, masalah lahan, pelabuhan, sewa bandara," pungkasnya.
(Baca Juga: Izin Sewa Lahan di Batam Meroket dari Rp30 Ribu Jadi Rp6 Juta)
Lebih lanjut dia menerangkan, penyebab tutupnya pabrik Sanyo di Batam karena masalah perizinan yang kelewat mahal. Sehingga, perusahaan yang bermarkas di kantor pusat Moriguchi, Osaka, Jepang itu tidak mampu lagi menggerakkan roda usaha.
"Sanyo tutup, bukan hanya tarif izin mahal, tapi kondisi ekonomi hari ini. Investor tutup, Sanyo PHK 3.000-an orangnya. Tidak bergerak semua itu," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (2/11/2016).
Dia menambahkan sebagai wakil pengusaha, meminta kepada pemerintah untuk segera mencari jalan keluar dari persoalan mahalnya izin usaha di Batam. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pun sudah didatangi untuk menyampaikan keluh kesah tersebut.
"Intinya kita dari Kadin, elemen pengusaha minta secepatnya masalah di Batam selesai. Kami berjumpa Pak Wapres, Pak Darmin (Menteri Koordinator bidang Perekonomian)," paparnya.
Menurutnya, pejabat di Batam juga tidak mengerti seluk-beluk permasalahan tarif yang ada sehinga dinilai ikut bertanggung jawab dari lesunya bisnis di Batam. "Dalam hal ini, salah pejabat Batam. Tidak tahu masalah di Batam, masalah lahan, pelabuhan, sewa bandara," pungkasnya.
(akr)
Explore More