Pertamina Bakal Cabut Izin SPBU Buntut Pom Bensin Curangi Meteran
loading...
Pertamina bakal mencabut izin SPBU yang terbukti curang. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bakal mencabut izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti melakukan kecurangan pada meteran dispenser pengisian bahan bakar minyak (BBM). Adapun kecurangan tersebut tidak bisa ditolerir lagi.
"Saya sepakat harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Saya sangat sepakat kita cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir khususnya adalah konsumen," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, dikutip Sabtu (30/3/2024).
Meski demikian, sebelum mencabut izin tersebut, pihaknya terlebih dahulu memastikan kelancaran pasokan BBM termasuk memastikan ada SPBU pengganti atau tidak. "Jadi masukan nanti dari masyarakat akan kami lihat, dan satu hal memang ketika kami mencabut izin kita harus memastikan ketersediaan di daerah tersebut," terangnya.
Menurut dia perlu ada badan usaha pengganti untuk memastikan pasokan BBM aman dan lancar. Pihaknya juga harus memastikan penutupan tersebut tidak mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.
"Jadi harus ada sebelum nanti pengusaha yang baru yang menggantikan, perlu ada temporary facility yang kita provide. Jadi ketegasan kita itu perlu namun kita jg sekaligus harus menjaga serta menjamin bahwa dengan adanya penutupan-penutupan tersebut tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," jelas Nicke.
"Saya sepakat harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Saya sangat sepakat kita cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir khususnya adalah konsumen," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, dikutip Sabtu (30/3/2024).
Meski demikian, sebelum mencabut izin tersebut, pihaknya terlebih dahulu memastikan kelancaran pasokan BBM termasuk memastikan ada SPBU pengganti atau tidak. "Jadi masukan nanti dari masyarakat akan kami lihat, dan satu hal memang ketika kami mencabut izin kita harus memastikan ketersediaan di daerah tersebut," terangnya.
Menurut dia perlu ada badan usaha pengganti untuk memastikan pasokan BBM aman dan lancar. Pihaknya juga harus memastikan penutupan tersebut tidak mengganggu distribusi BBM kepada masyarakat.
"Jadi harus ada sebelum nanti pengusaha yang baru yang menggantikan, perlu ada temporary facility yang kita provide. Jadi ketegasan kita itu perlu namun kita jg sekaligus harus menjaga serta menjamin bahwa dengan adanya penutupan-penutupan tersebut tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," jelas Nicke.
(nng)
Lihat Juga :
