Seskab Ungkap 12 Proyek Listrik Mangkrak Ditutup
Jum'at, 04 November 2016 - 13:59 WIB
Seskab Ungkap 12 Proyek Listrik Mangkrak Ditutup
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan, dari 34 proyek listrik PT PLN (Persero) yang mangkrak setidaknya ada 12 proyek yang sudah benar-benar tidak bisa dilanjutkan lagi. Akibatnya, negara dipastikan akan mengalami kerugian karena hal tersebut.
(Baca Juga: Puluhan Proyek Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK)
Proyek pembangkit listrik yang mangkrak tersebut adalah bagian dari program percepatan (fast track programme/FTP) 1 dan 2 yang berkapasitas 10.000 megawatt (MW). Dari total tersebut, setidaknya ada 7.000 MW yang belum rampung dikerjakan hingga saat ini.
"Kami laporkan mengenai pembangunan listrik yang terkendala di PLN. Ternyata sampai hari ini, dari 7.000 MW ada 34 proyek yang sampai hari ini tidak terselesaikan. Dari 34, ada 12 yang dipastikan tidak dapat diselesaikan. Jadi ada kerugian negara," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Dia mengaku saat ini belum bisa menyebutkan total kerugian negara dari mangkraknya proyek tesebut. Namun, dari hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah ada pembiayaan sebesar Rp4,49 triliun untuk proyek tersebut.
"Hasil temuan BPKP, ada pembayaran yang sudah keluar yaitu Rp4,49 triliun yang sampai hari ini project-nya belum selesai," imbuh dia.
Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, dari 34 proyek tersebut masih ada 22 proyek di antaranya yang bisa dilanjutkan. Namun, untuk melanjutkan proyek tersebut dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp7,25 triliun. "Ada 22 proyek yang bisa dilanjutkan tapi tentunya ada tambahan biaya. Penambahan pembayarannya cukup besar. Diperkirakan Rp7,25 triliun," tandasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kerugian negara, akibat proyek pembangkit listrik yang mangkrak bertahun-tahun lamanya. Hal ini ditegaskan dalam rapat kabinet terbatas mengenai perkembangan mega proyek listrik 35.000 megawatt (MW).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan saat ini ada 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama hampir delapan tahun. Lantaran menyangkut anggaran triliunan rupiah, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan laporan mengenai progres penyelesaian proyek tersebut.
"Tolong nanti disampaikan ke saya totalnya berapa, ini sudah menyangkut angka yang triliunan. Dan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11).
(Baca Juga: Puluhan Proyek Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK)
Proyek pembangkit listrik yang mangkrak tersebut adalah bagian dari program percepatan (fast track programme/FTP) 1 dan 2 yang berkapasitas 10.000 megawatt (MW). Dari total tersebut, setidaknya ada 7.000 MW yang belum rampung dikerjakan hingga saat ini.
"Kami laporkan mengenai pembangunan listrik yang terkendala di PLN. Ternyata sampai hari ini, dari 7.000 MW ada 34 proyek yang sampai hari ini tidak terselesaikan. Dari 34, ada 12 yang dipastikan tidak dapat diselesaikan. Jadi ada kerugian negara," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Dia mengaku saat ini belum bisa menyebutkan total kerugian negara dari mangkraknya proyek tesebut. Namun, dari hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah ada pembiayaan sebesar Rp4,49 triliun untuk proyek tersebut.
"Hasil temuan BPKP, ada pembayaran yang sudah keluar yaitu Rp4,49 triliun yang sampai hari ini project-nya belum selesai," imbuh dia.
Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, dari 34 proyek tersebut masih ada 22 proyek di antaranya yang bisa dilanjutkan. Namun, untuk melanjutkan proyek tersebut dibutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp7,25 triliun. "Ada 22 proyek yang bisa dilanjutkan tapi tentunya ada tambahan biaya. Penambahan pembayarannya cukup besar. Diperkirakan Rp7,25 triliun," tandasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kerugian negara, akibat proyek pembangkit listrik yang mangkrak bertahun-tahun lamanya. Hal ini ditegaskan dalam rapat kabinet terbatas mengenai perkembangan mega proyek listrik 35.000 megawatt (MW).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menerangkan saat ini ada 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak selama hampir delapan tahun. Lantaran menyangkut anggaran triliunan rupiah, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memberikan laporan mengenai progres penyelesaian proyek tersebut.
"Tolong nanti disampaikan ke saya totalnya berapa, ini sudah menyangkut angka yang triliunan. Dan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11).
(akr)
Lihat Juga :
