Pembangunan Lima Kapal Kenavigasian Rp618 M Selesai Juni 2017
A
A
A
JAKARTA - Galangan Kapal PT Palindo Marine menargetkan pembangunan lima unit kapal kelas 1 kenavigasian pada Juni 2017. Pesanan kapal pemerintah senilai Rp618,25 miliar tersebut saat ini telah rampung 80% pembangunan fisik.
Direktur Utama PT Palindo Marine Shipyard Harmanto mengatakan, target tersebut berdasarkan tenggat waktu sesuai kontrak dengan masa pengerjaan 549 hari atau lebih cepat dari tenggat 111 hari dengan masa kontrak pengerjaam selama 660 hari.
"Kami menargetkan sesuai tenggat waktu yang diberikan sesuai kontrak. Bahkan lebih cepat sekitar 111 hari dari masa kontrak pengerjaan," kata Agus Efendi, Staf Engineering PT Palindo Marine di Galangan Kapal PT Palindo Marine, Batam, kemarin.
Dia menjelaskan, pembangunan kapal kelas 1 kenavigasian tersebut dikerjakan 200 tenaga ahli dari Indonesia memanfaatkan komponen dalam dan luar negeri.
"Ada sekitar 200 tenaga kerja lokal kami yang mengerjakan dari sekitar 500 tenaga yang ada. Adapun untuk komponennya dominan memang masih dari luar negeri kami datangkan. Kalau untuk plat baja, berasal dari dalam negeri," tuturnya.
Setiap tahun rata-rata pesanan pembangunan kapal di Galangan Kapal PT Palindo Marine mencapai 20 unit. Dari jumlah tersebut, 90% di antaranya merupakan kapal-kapal milik pemerintah terdiri dari kapal milik Basarnas, TNI AL, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kapal Penyeberangan Ferry.
Direktur Kenavigasian Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub melalui Kepala Seksi Pembangunan Armada dan pangkalan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Faisal, mengatakan, secara keseluruhan untuk anggaran 2016/2017 Kemenhub melakukan pengadaan kapal kanavigasian sebanyak 20 unit dengan rincian lima kapal pengamat perambuan serta 15 kapal induk perambuan/kelas 1.
Dari 20 unit kapal tersebut, sebanyak lima unit di antaranya dibangun di PT Palindo Marine Batam dan sisanya dibangun di galangan kapal di Surabaya.
"Kapal yang dibuat dua paket yakni paket A tiga unit senilai Rp337 miliar dan paket B Rp247 miliar tersebut nantinya berfungsi mengawasi sistem kenavigasian dan perawatan rambu-rambu laut di seluruh alur pelabuhan di perairan Indonesia, sehingga diperlukan kualitas yang benar-benar terjamin," ujar dia.
Sebanyak lima unit kapal yang sedang dibuat di Palindo Marine memiliki sepsifikasi panjang 60 meter, lebar 12 meter, panjang perpendicular 54 meter, tinggi 3,5 meter, sarat max 3,5 meter, Vs 100 persen MCR 15 knot dengan jarak jelajah kapal 4000 nautical mile.
"Yang telah selesai di antaranya dua kapal perambuan dan sudah dioperasikan di Sabang dan Jayapura. Sedangkan kapal perambuan lainnya dengan nama, Kapal Enggano akan diserahkan ke Tanjung Priok, Karimun Jawa ke Semarang, adapun dengan nama, Kapal Pengiki akan ke Pontianak," jelasnya.
Dia menambahkan, selama pembuatan kapal juga telah dilakukan pengawasan dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), konsultan independen dan pegecekan.
Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir, pemerintah menggalakkan pembangunan kapal di galangan-galangan kapal dalam negeri. Hal ini meningat sejak 2012 pesanan kapal di galangan kapal dalam negeri mulai kekurangan pesanan akibat jatuhnya harga batu bara dan minyak bumi.
Direktur Utama PT Palindo Marine Shipyard Harmanto mengatakan, target tersebut berdasarkan tenggat waktu sesuai kontrak dengan masa pengerjaan 549 hari atau lebih cepat dari tenggat 111 hari dengan masa kontrak pengerjaam selama 660 hari.
"Kami menargetkan sesuai tenggat waktu yang diberikan sesuai kontrak. Bahkan lebih cepat sekitar 111 hari dari masa kontrak pengerjaan," kata Agus Efendi, Staf Engineering PT Palindo Marine di Galangan Kapal PT Palindo Marine, Batam, kemarin.
Dia menjelaskan, pembangunan kapal kelas 1 kenavigasian tersebut dikerjakan 200 tenaga ahli dari Indonesia memanfaatkan komponen dalam dan luar negeri.
"Ada sekitar 200 tenaga kerja lokal kami yang mengerjakan dari sekitar 500 tenaga yang ada. Adapun untuk komponennya dominan memang masih dari luar negeri kami datangkan. Kalau untuk plat baja, berasal dari dalam negeri," tuturnya.
Setiap tahun rata-rata pesanan pembangunan kapal di Galangan Kapal PT Palindo Marine mencapai 20 unit. Dari jumlah tersebut, 90% di antaranya merupakan kapal-kapal milik pemerintah terdiri dari kapal milik Basarnas, TNI AL, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kapal Penyeberangan Ferry.
Direktur Kenavigasian Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub melalui Kepala Seksi Pembangunan Armada dan pangkalan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Faisal, mengatakan, secara keseluruhan untuk anggaran 2016/2017 Kemenhub melakukan pengadaan kapal kanavigasian sebanyak 20 unit dengan rincian lima kapal pengamat perambuan serta 15 kapal induk perambuan/kelas 1.
Dari 20 unit kapal tersebut, sebanyak lima unit di antaranya dibangun di PT Palindo Marine Batam dan sisanya dibangun di galangan kapal di Surabaya.
"Kapal yang dibuat dua paket yakni paket A tiga unit senilai Rp337 miliar dan paket B Rp247 miliar tersebut nantinya berfungsi mengawasi sistem kenavigasian dan perawatan rambu-rambu laut di seluruh alur pelabuhan di perairan Indonesia, sehingga diperlukan kualitas yang benar-benar terjamin," ujar dia.
Sebanyak lima unit kapal yang sedang dibuat di Palindo Marine memiliki sepsifikasi panjang 60 meter, lebar 12 meter, panjang perpendicular 54 meter, tinggi 3,5 meter, sarat max 3,5 meter, Vs 100 persen MCR 15 knot dengan jarak jelajah kapal 4000 nautical mile.
"Yang telah selesai di antaranya dua kapal perambuan dan sudah dioperasikan di Sabang dan Jayapura. Sedangkan kapal perambuan lainnya dengan nama, Kapal Enggano akan diserahkan ke Tanjung Priok, Karimun Jawa ke Semarang, adapun dengan nama, Kapal Pengiki akan ke Pontianak," jelasnya.
Dia menambahkan, selama pembuatan kapal juga telah dilakukan pengawasan dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), konsultan independen dan pegecekan.
Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir, pemerintah menggalakkan pembangunan kapal di galangan-galangan kapal dalam negeri. Hal ini meningat sejak 2012 pesanan kapal di galangan kapal dalam negeri mulai kekurangan pesanan akibat jatuhnya harga batu bara dan minyak bumi.
(izz)